Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) KH Hasyim Muzadi membeberkan beberapa kendala yang dialami pemerintah Jokowi-JK, terkait penanggulangan gerakan radikalisme termasuk gerakan ISIS yang sudah menjadi ancaman di Indonesia. Kendala dan kesulitan yang pertama menurut Hasyim adalah soal kewaspadaan nasional.
"Penangkalan terorisme pada radikalisme baru pada hilir bukan pada hulu. Hulunya sama sekali tidak tersentuh sehingga harus bersama ulama berkualitas dan harus dilindungi. Ngajinya orang-orang keras gurunya jauh-jauh dari sana, dari Yaman, Sudan dan lain-lainya. Coba ngaji dengan kyai dekat-dekat, karena NU dan Muhammadiyah produk made in Indonesia," kata Hasyim dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Pergerakan ISIS di di Gedung Ghradika Bhakti Pradja Kompleks Pemprov Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/4).
Kemudian, kendala yang kedua menurut KH Hasyim, tugas untuk menangkal dan menangani radikalisme tidak hanya tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, juga tugas dari para ulama dan umarok yang ada di Indonesia.
"Kedua, saya mau bukan polisi yang mengantisipasi dan mencegah tumbuhnya radikalisme di Indonesia karena polisi kalah dalil sama mereka. Harus diatur juga dalam manajerial tidak dilepas sendiri-sendiri tugas dari para ulama dan umarok untuk mengantisipasi munculnya gerakan radikalime," tuturnya.
Selanjutnya, di Indonesia sendiri belum adanya undang-undang yang bisa menangkal gerakan radikalisme dari hulu sampai ke hilir. KH Hasyim mencontohkan, jika di Malaysia, memiliki National Security Act (NSA) namun di Indonesia sama sekali belum ada payung hukumnya.
"Ketiga kita belum punya UU yang bisa menangkal di hulu sampai ke hilir. Kalau di Malaysia, mereka mempunyai Nasional Security Act. Kita nggak, kalau menangani ngawur tok," ungkapnya.
Di sisi lain, lanjut dia, penegak hukum tidak bisa sembarangan menangani orang-orang yang terlibat paham radikalisme tanpa ada payung hukum. Sebab hal itu bisa bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Labels:
Hasyim,
Kelemahan PemerintahTangkal Paham ISIS
Thanks for reading Hasyim Muzadi beberkan kelemahan pemerintah tangkal paham ISIS. Please share...!
0 Komentar untuk "Hasyim Muzadi beberkan kelemahan pemerintah tangkal paham ISIS"