Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden Jokowi membuka Kongres VII
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Di hadapan 500-an
buruh, Jokowi bercerita dirinya yang pernah dimarahi oleh para
pengusaha saat menaikkan upah buruh.
"Saya jadi ingat waktu jadi gubernur, setelah melalui hitung-hitungan, kemudian saya tanda tangani persetujuan UMP sebesar 44 persen saat itu. Bapak ibu semuanya tanda tangan, tapi begitu saya ditandatangani, besoknya saya dimarahi habis sama pengusaha," ujar Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan buruh yang hadir. Jokowi berbicara itu dalam pidato pembukaan kongres yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (4/5/2015).
Jokowi yakin, dengan hitung-hitungan yang dimilikinya, Upah Minimum Provinsi (UMP) layak dinaikkan. Namun setahun kemudian, Jokowi mengaku dirinya malah 'diamuk' oleh buruh karena UMP tidak sesuai keinginan mereka.
"Tapi tahun depannya lagi, saya dimarahi lagi sama pekerja. Pak Mudhofir, Pak Andi Gani marah. Ya saya punya hitungan. Setiap keputusan tidak bisa bahagiakan semuanya. Mungkin bisa 60 persen, 70 persen yang senang, bisa juga 90 persen senang, mungkin semuanya tidak senang. Bisa. Itulah risiko sebuah keputusan," ungkap Jokowi.
Jokowi mengaku beberapa waktu lalu sudah berdialog dengan para presiden-presiden serikat buruh terkait BPJS Ketenagakerjaan hingga Kartu Indonesia Sehat. Dia menjelaskan dana yang tersimpan dalam lembaga-lembaga tersebut bisa digunakan oleh para buruh.
"Contoh, BPJS Tenaga kerja dananya Rp 180 triliun, bukan miliar! Tapi hanya bisa digunakan 5 persen untuk investasi perumahan. Padahal di negara lain itu bisa digunakan lebih dari 50 persen. Ini perubahan yang segera akan kita lakukan, sehingga nantinya uang Rp 180 T bisa dipakai, bisa 40-50 persen untuk siapkan perusahaan bagi para buruh," jelasnya.
"Kalau saya teken 40 persen dari Rp 180 T, hampir Rp 70 T lebih, jadi rumah, berapa juta coba? Dihitung saja, kalau bisa dihitung. Uang besar sekali, tapi didiamkan. Maka ini yang nanti kita bicarakan untuk pimpinan buruh, skema paling baik seperti apa. Sehingga uang-uang itu jadi dana produktif, bukan disimpan. Butuh terobosan seperti itu kalau kita ingin, bahwa manfaat dana itu harus ada," lanjutnya.
Jokowi mengatakan pemerintah sedang menggodok aturan terkait pembangunan fasilitas di kawasan industri, mulai dari fasilitas transportasi, rumah sewa hingga fasilitas kesehatan. Sehingga nantinya para buruh terkurangi beban biaya dari rumahnya ke tempat dia bekerja.
"Ini tugas pemerintah, tapi butuh proses, butuh waktu, beri kesempatan saya bekerja ke arah yang tadi saya sampaikan, yang paling penting, saya bisa terus berhubungan dengan presiden saudara-saudara" tuturnya.
Jokowi juga bercerita ketika duduk berjejer dengan para presiden dari serikat buruh. Jokowi berkelakar, bahwa di Indonesia bukan hanya dirinya yang menjadi Presiden, tapi juga para Presiden Buruh.
"Tapi presiden yang asli cuma yah Jokowi. Maksud saya cuma Presiden RI," kelakarnya.
(mpr/mok)
"Saya jadi ingat waktu jadi gubernur, setelah melalui hitung-hitungan, kemudian saya tanda tangani persetujuan UMP sebesar 44 persen saat itu. Bapak ibu semuanya tanda tangan, tapi begitu saya ditandatangani, besoknya saya dimarahi habis sama pengusaha," ujar Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan buruh yang hadir. Jokowi berbicara itu dalam pidato pembukaan kongres yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (4/5/2015).
Jokowi yakin, dengan hitung-hitungan yang dimilikinya, Upah Minimum Provinsi (UMP) layak dinaikkan. Namun setahun kemudian, Jokowi mengaku dirinya malah 'diamuk' oleh buruh karena UMP tidak sesuai keinginan mereka.
"Tapi tahun depannya lagi, saya dimarahi lagi sama pekerja. Pak Mudhofir, Pak Andi Gani marah. Ya saya punya hitungan. Setiap keputusan tidak bisa bahagiakan semuanya. Mungkin bisa 60 persen, 70 persen yang senang, bisa juga 90 persen senang, mungkin semuanya tidak senang. Bisa. Itulah risiko sebuah keputusan," ungkap Jokowi.
Jokowi mengaku beberapa waktu lalu sudah berdialog dengan para presiden-presiden serikat buruh terkait BPJS Ketenagakerjaan hingga Kartu Indonesia Sehat. Dia menjelaskan dana yang tersimpan dalam lembaga-lembaga tersebut bisa digunakan oleh para buruh.
"Contoh, BPJS Tenaga kerja dananya Rp 180 triliun, bukan miliar! Tapi hanya bisa digunakan 5 persen untuk investasi perumahan. Padahal di negara lain itu bisa digunakan lebih dari 50 persen. Ini perubahan yang segera akan kita lakukan, sehingga nantinya uang Rp 180 T bisa dipakai, bisa 40-50 persen untuk siapkan perusahaan bagi para buruh," jelasnya.
"Kalau saya teken 40 persen dari Rp 180 T, hampir Rp 70 T lebih, jadi rumah, berapa juta coba? Dihitung saja, kalau bisa dihitung. Uang besar sekali, tapi didiamkan. Maka ini yang nanti kita bicarakan untuk pimpinan buruh, skema paling baik seperti apa. Sehingga uang-uang itu jadi dana produktif, bukan disimpan. Butuh terobosan seperti itu kalau kita ingin, bahwa manfaat dana itu harus ada," lanjutnya.
Jokowi mengatakan pemerintah sedang menggodok aturan terkait pembangunan fasilitas di kawasan industri, mulai dari fasilitas transportasi, rumah sewa hingga fasilitas kesehatan. Sehingga nantinya para buruh terkurangi beban biaya dari rumahnya ke tempat dia bekerja.
"Ini tugas pemerintah, tapi butuh proses, butuh waktu, beri kesempatan saya bekerja ke arah yang tadi saya sampaikan, yang paling penting, saya bisa terus berhubungan dengan presiden saudara-saudara" tuturnya.
Jokowi juga bercerita ketika duduk berjejer dengan para presiden dari serikat buruh. Jokowi berkelakar, bahwa di Indonesia bukan hanya dirinya yang menjadi Presiden, tapi juga para Presiden Buruh.
"Tapi presiden yang asli cuma yah Jokowi. Maksud saya cuma Presiden RI," kelakarnya.
(mpr/mok)
0 Komentar untuk "Di Depan Ratusan Buruh, Jokowi Cerita 'Diamuk' Pengusaha Saat Naikkan UMP "