Foto: CNN Indonesia/Teguh Yuniswan
Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian ikut dalam
pertemuan perwakilan buruh dengan pemerintah. Ada satu hal yang diminta
buruh kepada jajaran kepolisian. Apakah itu?
Serikat pekerja meminta Polri agar membentuk unit khusus yang menangani permasalahan kasus buruh. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian berjanji akan menyampaikannya kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Keinginan (buruh) agar dalam penegakkan hukum lebih berpihak kepada buruh karena dianggap selama ini banyak berpihak kepada pengusaha sehingga salah satu jalan keluarnya diusulkan agar polri dibentuk unit khusus menangani kasus buruh," ungkap Tito usai pertemuan dengan perwakilan buruh di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (1/9/2015).
Jika terbentuk, unit tersebut kata nantinya akan seperti unit PPA (Perempuan Perlindungan Anak). Meski begitu Tito mengaku belum bisa memastikan apakah kepolisian akan mengabulkan permintaan buruh tersebut.
"Jadi nanti ada unit penanganan permasalahan buruh tapi ini nanti kita akan bahas. Saya akan sampaikan ke kapolri soal itu," kata Tito.
Mengenai kasus kriminalisasi terhadap aktivis buruh yang menjadi perhatian serikat kerja, menurut Tito itu merupakan kasuistik. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kriminalisasi.
"Kriminalisasi itu adalah tidak ada pidananya tapi dikenakan tapi kalau sudah ada pidananya diproses hukum itu bukan kriminalisasi namanya. Kalau ada yang ditahan dasar hukumnya jelas bukan kriminalisasi," jelas Tito.
"cuma masalahnya keinginan dari teman-teman buruh untuk penegakkan hukum lebih berpihak kepada buruh misalnya kalau bisa diselesaikan dengan cara-cara ADR (authority displit resolution) jadi penyelesain di luar perkara pidana. Kalau bisa dilakukan seperti itu nanti akan kita kaji lah," sambung mantan Kapolda Papua itu.
Buruh sempat menyatakan akan menggelar aksi lebih besar pada bulan November nanti jika pemerintah tidak memiliki progres dalam menangani tuntutan-tuntutan mereka. Tito mengaku belum mendapat komunikasi dari pihak buruh.
"Belum ada yang menyampaikan kepada kita. Kalau ada ya kita kembali seperti biasa, kita akan lakukan diskusi komunikasi dialog dan negosiasi sehingga pada prinsipnya tidak menggangu publik dan aspirasi bisa disampaikan," tutur Tito.
Mengenai demo yang sering menyebabkan macet, disebut Tito sebenarnya bisa mengikuti rencana DPR. Yakni dengan pembangunan alun-alun demokrasi sehingga keramaian akan terpusat pada satu titik dan tidak memblokir jalan.
"Saya kira ide yang bagus untuk pemda (membangun alun-alun demokrasi), sedang kita diskusikan. Tp ini masih butuh waktu karena yang bertanggung jawab bukan saya," ujarnya
Untuk demo yang berlangsung hari ini, Tito memberikan apresiasi karena aksi berlangsung dengan tertib. Menurutnya, demo berlangsung dengan lancar berkat kerjasama semua pihak.
"Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada semua pihak. Semua rekan buruh cukup tertib kmudian rekan-rekan jajaran Kodam, Pemda DKI, Satpol PP sampai di bawah ini termasuk di Tangerang, Bekasi, Depok baik Polri maupun TNI semua sudah kerjasama dengan baik," ucap Tito.
Selain dengan Tito, perwakilan buruh dipertemukan dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menaker Hanif Dhakiri, Menkes Nila Moeloek, Pangdam Jaya Letjen Agus Soetomo, dan sejumlah pihak yang terkait dengan tuntutan buruh, termasuk dari BPJS. Menurut Kapolda Metro Jaya, langkah tersebut patut diapresiasi sehingga aspirasi buruh tersalurkan. Tito pun juga mengucapkan terimakasih khusus untuk warga Jakarta.
"Terima kasih kepada warga Jakarta juga yang memahami tentang adanya aksi ini. Sekaligus meminta maaf seandainya dalam perjalanan ada permasalahan," ujarnya.
(elz/fdn)
Serikat pekerja meminta Polri agar membentuk unit khusus yang menangani permasalahan kasus buruh. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian berjanji akan menyampaikannya kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Keinginan (buruh) agar dalam penegakkan hukum lebih berpihak kepada buruh karena dianggap selama ini banyak berpihak kepada pengusaha sehingga salah satu jalan keluarnya diusulkan agar polri dibentuk unit khusus menangani kasus buruh," ungkap Tito usai pertemuan dengan perwakilan buruh di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (1/9/2015).
Jika terbentuk, unit tersebut kata nantinya akan seperti unit PPA (Perempuan Perlindungan Anak). Meski begitu Tito mengaku belum bisa memastikan apakah kepolisian akan mengabulkan permintaan buruh tersebut.
"Jadi nanti ada unit penanganan permasalahan buruh tapi ini nanti kita akan bahas. Saya akan sampaikan ke kapolri soal itu," kata Tito.
Mengenai kasus kriminalisasi terhadap aktivis buruh yang menjadi perhatian serikat kerja, menurut Tito itu merupakan kasuistik. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kriminalisasi.
"Kriminalisasi itu adalah tidak ada pidananya tapi dikenakan tapi kalau sudah ada pidananya diproses hukum itu bukan kriminalisasi namanya. Kalau ada yang ditahan dasar hukumnya jelas bukan kriminalisasi," jelas Tito.
"cuma masalahnya keinginan dari teman-teman buruh untuk penegakkan hukum lebih berpihak kepada buruh misalnya kalau bisa diselesaikan dengan cara-cara ADR (authority displit resolution) jadi penyelesain di luar perkara pidana. Kalau bisa dilakukan seperti itu nanti akan kita kaji lah," sambung mantan Kapolda Papua itu.
Buruh sempat menyatakan akan menggelar aksi lebih besar pada bulan November nanti jika pemerintah tidak memiliki progres dalam menangani tuntutan-tuntutan mereka. Tito mengaku belum mendapat komunikasi dari pihak buruh.
"Belum ada yang menyampaikan kepada kita. Kalau ada ya kita kembali seperti biasa, kita akan lakukan diskusi komunikasi dialog dan negosiasi sehingga pada prinsipnya tidak menggangu publik dan aspirasi bisa disampaikan," tutur Tito.
Mengenai demo yang sering menyebabkan macet, disebut Tito sebenarnya bisa mengikuti rencana DPR. Yakni dengan pembangunan alun-alun demokrasi sehingga keramaian akan terpusat pada satu titik dan tidak memblokir jalan.
"Saya kira ide yang bagus untuk pemda (membangun alun-alun demokrasi), sedang kita diskusikan. Tp ini masih butuh waktu karena yang bertanggung jawab bukan saya," ujarnya
Untuk demo yang berlangsung hari ini, Tito memberikan apresiasi karena aksi berlangsung dengan tertib. Menurutnya, demo berlangsung dengan lancar berkat kerjasama semua pihak.
"Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada semua pihak. Semua rekan buruh cukup tertib kmudian rekan-rekan jajaran Kodam, Pemda DKI, Satpol PP sampai di bawah ini termasuk di Tangerang, Bekasi, Depok baik Polri maupun TNI semua sudah kerjasama dengan baik," ucap Tito.
Selain dengan Tito, perwakilan buruh dipertemukan dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menaker Hanif Dhakiri, Menkes Nila Moeloek, Pangdam Jaya Letjen Agus Soetomo, dan sejumlah pihak yang terkait dengan tuntutan buruh, termasuk dari BPJS. Menurut Kapolda Metro Jaya, langkah tersebut patut diapresiasi sehingga aspirasi buruh tersalurkan. Tito pun juga mengucapkan terimakasih khusus untuk warga Jakarta.
"Terima kasih kepada warga Jakarta juga yang memahami tentang adanya aksi ini. Sekaligus meminta maaf seandainya dalam perjalanan ada permasalahan," ujarnya.
(elz/fdn)
Labels:
Buat Unit Khusus Tangani Kasus Buruh,
Buruh Minta Polisi,
Kapolda Tito
Thanks for reading Buruh Minta Polisi Buat Unit Khusus Tangani Kasus Buruh ke Kapolda Tito. Please share...!
0 Komentar untuk "Buruh Minta Polisi Buat Unit Khusus Tangani Kasus Buruh ke Kapolda Tito"