Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Peta politik tanah air pasca Pilpres terbelah menjadi dua kekuatan, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun seiring berjalannya waktu, dua kekuatan itu mencair dan tak lagi ada sekat pembatas.
"Kalau melihat tugas pengawasan (parlemen), di situ tidak ada KMP dan KIH. Terbukti dalam kemarin soal PMN (Penyertaan Modal Negara untuk BUMN). Saya kira untuk kepentingan nasional tidak perlu KMP dan KIH, apalagi soal strategi seperti anggaran dan lainnya," ucap Fadli Zon dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (7/11/2015).
Fadli menyampaikan hal itu saat disinggung evaluasi Gerindra untuk pemerintah jelang reshuffle kabinet jilid II. Sementara PMN dimaksud adalah sikap fraksi-fraksi yang sepakat menolak dana PMN untuk BUMN. Meski saat pembahasan RAPBN 2016 itu hanya Gerindra sendiri yang keras menolak.
"Sekarang ini semakin objektif ke depan," lanjut Waketum Gerindra itu.
Fadli mengingatkan soal posisi KMP yang akan mendukung program pemerintah yang pro rakyat, dan mengkirik program yang berseberangan. Sikap itu kata Fadli, juga kerap ditunjukkan partai pendukung pemerintah, terutama PDIP yang tak sekali keras 'menyerang' pemerintah.
"Jadi masalahnya bukan di parlemen, tapi pemerintah sendiri," tuturnya.
Terkait posisi PAN, Fadli menyebut partai pimpinan Zulkifli Hasan itu berkoalisi dengan pemerintah, bukan dengan KIH. Sehingga Gerindra tak hirau apakah PAN akan bergabung ikut ambil bagian kursi menteri dalam reshuffle atau tidak.
"Mau ambil dari partai manapun hak Presiden, tapi yang dibutuhkan orang yang duduk di kabinet itu orang yang tepat. The right man on the right place, bukan orang yang punya agenda sendiri," ucap politisi asal Dapil Bogor itu.
Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yudha mengamini sudah mencairnya pola kekuatan politik Indonesia di parlemen maupun pemerintah. Terutama dengan berubahnya sikap PAN yang mendukung pemerintah.
Hanta menyindir soal koalisi permanen yang dideklarasikan KMP, nyatanya tak sungguh-sungguh permanen. "Pada posisi ini sebetulnya Presiden yang berhasil mencairkan KMP dan KIH," kata Hanta.
(bal/ega)
"Kalau melihat tugas pengawasan (parlemen), di situ tidak ada KMP dan KIH. Terbukti dalam kemarin soal PMN (Penyertaan Modal Negara untuk BUMN). Saya kira untuk kepentingan nasional tidak perlu KMP dan KIH, apalagi soal strategi seperti anggaran dan lainnya," ucap Fadli Zon dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (7/11/2015).
Fadli menyampaikan hal itu saat disinggung evaluasi Gerindra untuk pemerintah jelang reshuffle kabinet jilid II. Sementara PMN dimaksud adalah sikap fraksi-fraksi yang sepakat menolak dana PMN untuk BUMN. Meski saat pembahasan RAPBN 2016 itu hanya Gerindra sendiri yang keras menolak.
"Sekarang ini semakin objektif ke depan," lanjut Waketum Gerindra itu.
Fadli mengingatkan soal posisi KMP yang akan mendukung program pemerintah yang pro rakyat, dan mengkirik program yang berseberangan. Sikap itu kata Fadli, juga kerap ditunjukkan partai pendukung pemerintah, terutama PDIP yang tak sekali keras 'menyerang' pemerintah.
"Jadi masalahnya bukan di parlemen, tapi pemerintah sendiri," tuturnya.
Terkait posisi PAN, Fadli menyebut partai pimpinan Zulkifli Hasan itu berkoalisi dengan pemerintah, bukan dengan KIH. Sehingga Gerindra tak hirau apakah PAN akan bergabung ikut ambil bagian kursi menteri dalam reshuffle atau tidak.
"Mau ambil dari partai manapun hak Presiden, tapi yang dibutuhkan orang yang duduk di kabinet itu orang yang tepat. The right man on the right place, bukan orang yang punya agenda sendiri," ucap politisi asal Dapil Bogor itu.
Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yudha mengamini sudah mencairnya pola kekuatan politik Indonesia di parlemen maupun pemerintah. Terutama dengan berubahnya sikap PAN yang mendukung pemerintah.
Hanta menyindir soal koalisi permanen yang dideklarasikan KMP, nyatanya tak sungguh-sungguh permanen. "Pada posisi ini sebetulnya Presiden yang berhasil mencairkan KMP dan KIH," kata Hanta.
(bal/ega)
Labels:
Fadli Zon,
Tidak Ada Lagi KMP dan KIH,
Untuk Kepentingan Nasional
Thanks for reading Fadli Zon: Untuk Kepentingan Nasional, Tidak Ada Lagi KMP dan KIH. Please share...!
0 Komentar untuk "Fadli Zon: Untuk Kepentingan Nasional, Tidak Ada Lagi KMP dan KIH"