"Saya sendiri telah bersilaturahim dengan Ketua DPR dan mengimbau agar DPR proporsional dalam menilai KPK serta jangan sekali-kali berniat melemahkannya," kata KH Hasyim kepada pers di Jakarta, Selasa.
Menurut mantan Ketum PB Nahdlatul Ulama (NU) itu, kalau terjadi pelemahan KPK oleh DPR, maka nantinya lembaga legislatif itu pula yang akan jelek citranya di hadapan rakyat.
Ia juga menegaskan, jika pemerintah ingin meningkatkan wibawanya dihadapan rakyat, maka kabinet harus benar-benar bersih dari korupsi, terindikasi korupsi, atau berbau korupsi dan manipulasi.
KH Hasyim mengemukakan, rakyat saat ini sudah sangat membenci korupsi yang pelakunya adalah tokoh perorangan, kelompok atau lembaga.
"Selanjutnya dapat saya informasikan bahwa pihak yang pertama kali mendeklarasikan gerakan moral antikorupsi adalah NU dan Muhammadiyah. Baru setahun kemudian lahir KPK," ujarnya.
Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya upaya untuk terus menjaga agar NU dan Muhammadiyah tidak luntur semangat antikorupsinya.
Pada bagian lain KH Hasyim juga mengingatkan, syarat kompetensi dan loyalitas seluruh menteri adalah kepada presiden, sementara kabinet presidentil harus riil, karena yang ada sekarang ini bentuknya kabinet presidentil, tapi rasanya parlementer.
Di sisi lain partai-partai juga perlu tetap diberi porsi agar tidak gaduh, sekalipun sesungguhnya pemberian kapling itu bukan merupakan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Manakala kabinet yang bersih tidak tercapai, maka di internal kabinet sendiri akan banyak grup pemain tanpa setahu Presiden, dan kepercayaan rakyat tidak akan kunjung membaik," tuturnya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Komentar untuk "Hasyim Muzadi: DPR jangan berniat lemahkan KPK"