1 Juni Presiden dan Pimpinan MPR berjalan ke Penjara Banceuy

1 Juni Presiden dan Pimpinan MPR berjalan ke Penjara Banceuy

Terakata

9:50:00 AM

0 komentar

09:50 WIB | 1.507 Views

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/HO/Setpres/ama/16)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo bersama Pimpinan MPR RI akan berjalan dari Gedung Merdeka ke Penjara Banceuy, dalam rangka memperingati Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, seperti disebutkan dalam keterangan tertulis MPR, Jumat. 

Penjara Banceuy dibangun Belanda tahun 1877. Di penjara itu Bung Karno, Maskoen, Soepriadinata dan Gatot Mangkoepraja ditangkap Belanda di Yogyakarta dan dijebloskan ke penjara Banceuy Bandung selama 8 bulan. Di penjara ini jualah Bung Karno menyusun pledoi yang sangat terkenal yang diberi judul Indonesia Menggugat. 
Selain itu, pergelaran wayang golek dengan lakon Semar Tandang akan menyemarakkan peringaran Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang berlangsung di Gedung Merdeka. 

Selain wayang, Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat bertema Peringatan Pidato Bung Karno Menggali Pancasila pada 30 Mei mendatang juga akan turut dihadirkan. Selain itu, pada 31 Mei akan digelar Seminar Nasional Kebangsaan bertema "Pancasila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku" di Universitas Padjadjaran. 
Dalam seminar itu, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bagir Manan dan Guru Besar Sosiologi Pertanian Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia akan menjadi pembicara. Tema ini menjadi penting dikupas sebab, telah tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia bahwa para pendiri bangsa telah membuat pilihan cerdas dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia merdeka.
Pilihan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa, karena nilai-nilai Pancasila pada dasarnya bukan hal yang baru tetapi sudah lama hidup, tumbuh dan berkembang sebagai akar budaya bangsa Indonesia.
Pancasila adalah maha karya yang mengandung prinsip-prinsip dasar bernegara yang universal yang mampu mempertahankan eksistensinya dalam ruang yang sarat dengan berbagai entitas kebangsaan yang secara faktual tumbuh dengan suburnya eksklusifisme karena perbedaan suku, agama, bahasa dan budaya. 
Sejarah mencatat pula, selama tujuh puluh satu tahun perjalanan bangsa, Pancasila mampu melampaui berbagai dimensi perubahan sosial, bahkan multidimensi persoalan bangsa, dan tetap kokoh menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, seperangkat nilai yang menjadi sumber dari segala sumber hukum adalah bersifat final dan tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkannya. 
Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menjelaskan tentang lima sila yang jika diperas menjadi satu yaitu Gotong Royong. Secara harfiah, gotong royong memiliki suatu pengertian bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan dengan adil dan tanpa pamrih. 

Adapun tujuan bersama yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan janji-janji kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif berkebangsaan, tantangan bangsa Indonesia saat ini dan ke depan adalah memikul tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk bersama-sama memperkokoh persatuan; menjaga ideologi bangsa dengan melaksanakan sila demi sila Pancasila; serta bersatu padu bergotong-royong membangun negeri.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

NU usulkan 1 Juni Hari Kelahiran Pancasila

NU usulkan 1 Juni Hari Kelahiran Pancasila

Terakata

8:46:00 PM

0 komentar

Pewarta: Edy M Ya`kub

Ilustrasi. Presiden Joko Widodo bersiap membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Muktamar NU ke-33 yang mengusung tema Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia tersebut berlangsung hingga 5 Agustus. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Surabaya (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Hal itu tertuang dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Sekretaris PWNU Jatim Prof Akhmad Muzakki dalam seminar "Kembali ke Pancasila" yang dihadiri Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto di Surabaya, Selasa.

Dalam seminar yang juga dihadiri Wakil Rais Aam PBNU K.H. Miftakhul Achyar, Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, dan pengamat politik UI Eep Saefullah Fatah, NU menilai pluralitas dan multikulturalitas dari bangsa ini adalah fakta.

NU menyatakan fakta itu membutuhkan perangkat ideologi yang mendukungnya agar menjadi negara-bangsa yang kokoh dan kuat. Pancasila merupakan "kalimatun sawa" (titik temu) semua elemen bangsa.

Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi solusi ketika muncul masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan.

NU juga berpendapat bahwa Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal, dan Soekarno adalah penggali Pancasila. Agar momentum kesejarahan itu tidak hilang, maka 1 Juni harus menjadi Hari Kelahiran Pancasila.

"Pancasila itu sudah 70 tahun menjadi titik temu keberagaman kita, tapi Pancasila belum punya Hari Lahir, karena itu PBNU menyiapkan naskah akademik untuk itu dan PWNU Jatim jadi pelaksana," kata Ketua PWNU Jatim K.H. Mutawakkil Alallah.
Menurut dia, ikhtiar NU itu wajar saja, karena NU terlibat dalam perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI, bahkan alim ulama NU merumuskan hubungan Pancasila dan agama pada 1983 hingga menetapkan Pancasila sebagai asas bernegara pada Muktamar 1984.

"Bagi NU, Pancasila memang bukan agama dan tak bisa menggantikan agama, tapi Pancasila tak bertentangan denga agama, karena nilai ketuhanan dalam sila pertama menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara kita," katanya.
Oleh karena itu, PWNU mendukung langkah PBNU untuk mendorong adanya peringatan Hari Lahir Pancasila pada setiap 1 Juni.

"Ada yang bilang (Pancasila, red.) itu toghut, tapi dia menjadi PNS dan buku nikahnya dari negara Pancasila," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj menyatakan Muktamar Jombang pada Agustus 2015 telah merumuskan Islam Nusantara untuk memadukan agama dan kebangsaan (Pancasila).

"Islam Nusantara yang menerapkan Pancasila itu terbukti membuat agama dapat berkembang dengan baik, sedangkan konsep khilafah pascaruntuh Bani Usmaniyah pada 1924 selalu gagal, karena tidak ada titik temu antara nasionalisme (paham kebangsaan) dengan agama, meski sejumlah negara di Timur Tengah itu 100 persen muslim," katanya.


Islam Nusantara

Dalam seminar itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto menyampaikan apresiasi kepada NU atas kepeloporan dalam menyelamatkan Pancasila, baik dari penyelewengan oleh Orde Baru hingga kini mengembangkan Islam Nusantara.

"Islam Nusantara itu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga pimpinan Uni Sovyet pun menghormati Soekarno dengan membangun Masjid Biru dan pimpinan Afrika Selatan Nelson Mandela juga membangun masjid untuk menghormati Syeikh Yusuf," katanya.

Gubernur Jatim Soekarwo juga mengapresiasi Islam Nusantara yang dikembangkan NU untuk dunia, karena Islam Nusantara itu memadukan agama dengan negara melalui Pancasila sebagai titik temu.

"Saya setuju seribu persen dengan Islam Nusantara, karena memasukkan nilai-nilai agama dalam kehidupan budaya bangsa dengan titik temunya adalah Pancasila. Apalagi, Pancasila sekarang sedang ada di lorong sepi," katanya.
Menurut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Pancasila itu saat ini hanya di warung dan ruang-ruang seminar, karena keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat kecil itu tidak ada.

"Bom WTC itu sebenarnya karena tidak ada keadilan untuk Palestina, lalu liberalisasi juga tidak adil, karena mereka yang kuat itulah yang menang, bahkan di Indonesia saat ini satu persen orang menguasai 50 persen perekonomian," katanya.

Oleh karena itu, Islam Nusantara dengan Pancasila di dalamnya bisa menjadi solusi dunia.

"Dalam praktiknya, saya mengembangkan konsep Jatimnomics dalam bidang pembangunan, tapi intinya sama, karena Jatimnomics itu memihak keadilan atau masyarakat kecil," katanya.

Ia menyebut Jatimnomics merupakan konsep ekonomi yang adil dan memihak masyarakat kecil.

"Pertanian itu berperan 36 persen dalam perekonomian, tapi kita selama ini memihak buruh atau industri, karena itu harus diubah," katanya.
Keberpihakan lainnya, katanya, terkait dengan usaha menengah, kecil, dan mikro.

"Kita selama ini tidak adil kepada UMKM, karena bunga untuk UMKN dipatok 19 persen, padahal untuk industri atau masyarakat umum hanya 14 persen, sehingga UMKM mengalami kesulitan. Itu nggak Pancasilais, karena itu kita berikan bunga kompetitif," katanya.

Bahkan, Jatimnomics juga melahirkan lima perda, lima pergub, dan beberapa SE (surat edaran), di antaranya Pergub Larang Impor Sapi dan Pergub Larangan Impor Gula.

"Kita juga buka kantor perdagangan pada 26 provinsi dan Jatimmart segera dibuka di Singapura pada 30 Maret 2016," katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016