-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Kalla dan Najib bicarakan pendidikan anak TKI

Kalla dan Najib bicarakan pendidikan anak TKI

Kalla dan Najib bicarakan pendidikan anak TKI
Indonesia-Malaysia (ANTARA News/Grafis)
 Dalam pertemuan itu, kami ingin hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi lebih baik,"
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak di Kuala Lumpur, Rabu, membahas beberapa hal termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI di Sarawak, Malaysia.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi lebih baik," kata Kalla yang didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno di hotel bintang lima, Kuala Lumpur.

Dikatakannya, beberapa hal dibicarakan termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI yang berada di wilayah Sarawak dengan merealisasikan sekolah Indonesia di wilayah tersebut seperti CLC (community learning center).

Dikatakannya, Sarawak memang punya aturan tidak mengizinkan Konsulat Jenderal RI di Kuching mendirikan sekolah. Namun, pihak perusahaan yang mempekerjakan TKI dan terdapat anak-anaknya bisa mengajukan izin ke pihak pemerintahan di sana.

Dubes Herman Prayitno mengatakan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak akan memberitahukan kepada pihak perusahaan seperti Sime Darby dan Fielda agar segera mendaftarkan untuk penyediaan tempat pendidikan (CLC) untuk anak-anak TKI.

"Di Sarawak, perusahaan seperti Sime Darby dan Fielda yang bisa mengajukan izin pendirian pusat pendidikan untuk anak TKI," ucapnya.

Meski demikian, lanjut dia, dalam pelaksanaannya akan dikelola oleh pihak Indonesia seperti Konjen Kuching, Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dubes Herman menambahkan jumlah CLC tersebut nantinya disesuaikan dengan wilayah Sarawak yang banyak anak-anak Indonesia.

"Jumlah anak TKI di Sarawak tidak sebanyak di Sabah. Mungkin sekitar 10 ribuan," ucapnya.

Sementara itu, beberapa hal lainnya yang dibicarakan Wapres Kalla dan PM Najib juga mengenai peluang ekonomi, ekspor-impor, peningkatan pariwisata hingga rencana penghentian pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) tahun 2017.

"Soal PLRT kami sudah informasikan sejak dua hingga tiga tahun lalu bahwa tahun 2017 kami rencanakan dihentikan," ucap Wapres Kalla.

Indonesia, lanjut dia, akan mengirim TKI yang lebih profesional seperti menjadi asisten rumah tangga sehingga mendapatkan gaji yang lebih baik dan menjadi pekerja formal.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pembangunan Community Learning Center untuk Anak TKI Diminta Dipercepat

Pembangunan Community Learning Center untuk Anak TKI Diminta Dipercepat

Mulya Nurbilkis - detikNews

Pembangunan Community Learning Center untuk Anak TKI Diminta Dipercepat
Johor Baru, - Pembentukan Community Learning Center (CLC) untuk para TKI di Malaysia menjadi salah satu komitmen yang dibuat dalam pertemuan PM Malaysia Najib Tun Razak dan Presiden Jokowi. Pembangunan CLC ini harus dipercepat untuk memudahkan akses anak-anak TKI mendapat pendidikan.

"Pembangunan CLC di Malaysia harus dipercepat dengan cara dibuat di tengah-tengah wilayah kerja para TKI agar akses pendidikan tak jauh," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Johor Bahru, Malaysia, Sabtu (11/4/2015).

Aturan pemerintah Malaysia, hanya anak-anak WN Malaysia yang boleh belajar di sekolah layaknya sekolah negeri di Indonesia. Anak-anak warga negara asing diharuskan masuk ke sekolah-sekolah swasta yang tak jarang biayanya cukup besar.

Pembangunan CLC ini adalah tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan TKI. Tenaga pengajar serta sertifikasi atau raport anak-anak didasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Indonesia.

Adanya CLC ini diharapkan bisa memudahkan anak-anak TKI mendapat pendidikan jika tak terfasilitasi sekolah Malaysia.‎ Lokasi bekerja orang tua yang jauh dari kota seperti ladang sawit menjadi perhatian khusus pembuatan CLC untuk anak-anak pekerja.‎

"CLC di perusahaan ladang sawit atau tempat-tempat kerja di pelosok harusnya diadakan karena lokasinya jauh dari kota. Hak setiap manusia untuk mendapat pendidikan yang layak," sambungnya.
Konsulat Jenderal RI untuk Johor Bahru, Taufiqur Rijal mengatakan sangat banyak anak-anak TKI yang tidak bisa menulis dan membaca karena tak mendapat akses pendidikan yang layak. CLC menjadi salah satu jalan keluarnya. Sekurangnya ada 2500 anak-anak TKI usia sekolah yang ada di Johor Bahru tetapi hanya sebagian kecil yang mengecap pendidikan‎.

 Karena itu, pihak KJRI sudah mendirikan sebuah grup belajar Indonesia Community Center (ICC) di kantor KJRI di Jl Taat, Johor Bahru, Malaysia yang sejenis CLC. Bedanya dengan CLC, ICC ini dibangun oleh KJRI dengan siswa yang sebagian besar adalah anak-anak TKI yang ilegal. Diakui Taufiq bahwa pemberian pendidikan pada anak-anak TKI ilegal memang dilematis. Namun, tidak juga lantas menjadi alasan untuk tak memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak tersebut.

"Ibu bapaknya memang TKI ilegal tapi kita harus fasilitas pemberian pendidikan pada anak-anak itu agar cerdas dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti orang tua mereka," kata Taufiq saat memperlihatkan ruang kelas ICC, Senin (10/9) kemarin.
Grup belajar itu awalnya hanya menggunakan ruang aula gedung KJRI dengan sekat sebuah tripleks. Namun, adanya bantuan dana rintisan dari Kementerian Pendidikan Indonesia sebesar Rp 2,2 triliun membawa angin segar dengan dibuatnya bagunan kelas semi permanen untuk siswa-siswa tersebut.

Saat ini sudah ada 125 siswa dengan jenjang kelas SD hingga SMA. Mereka diajar oleh para TKI yang saat ini juga sedang menuntut ilmu di cabang Universitas Terbuka di Malaysia. Mereka bisa ikut ujian paket agar mendapatkan rapor dan ijazah. Sehingga saat mereka kembali ke Indonesia, pendidikannya bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.


(bil/fjr)
Back To Top