Komisi VIII: Penyerobot Antrean Haji Bisa Dicegah Setelah Keppres Terbit
Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Keppres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015. Menurut dia Keppres itu juga bisa mengantisipasi munculnya oknum penyerobot antrean.
"Setelah Keppres terbit maka calon jamaah bisa segera melunasi biaya haji. Sebetulnya sistemnya adalah first in first out. Jadi yang pertama mendaftar akan melunasi dan menjadi calon jamaah. Setelah itu baru ketahuan ada berapa banyak calon jamaah yang belum melunasi dan mengundurkan diri," tutur Ledia saat berbincang, Senin (4/5/2015) malam.
Menurut Ledia setiap tahun RI mendapatkan kuota khusus sekitar 17.000 jamaah haji. Biasanya yang didahulukan berangkat adalah yang telah mengantre selama 3 hingga 5 tahun. Sementara yang sudah beberapa kali beribadah haji akan dikesampingkan.
Ledia memandang ada banyak kemungkinan para oknum penyerobot antrean beraksi. Salah satunya adalah melalui oknum penyelenggara yang sudah lebih dahulu mengetahui jumlah calon jamaah yang batal berangkat.
"Biasanya dilakukan untuk kuota yang biasa, tapi kalau untuk kuota khusus lain lagi. Tapi untuk mencegah hal itu saat ini belum ada cara lain selain melalui pemantauan internal Kementerian Agama," kata Ledia.
Maka itu bila Keppres sudah ditetapkan dengan segera, terdapat rentang waktu yang signifikan antara pelunasan dengan jadwal keberangkatan. Sehingga penyelenggara dapat lebih leluasa mendata ulang para calon jamaah yang akan menggantikan.
"Alasan pengunduran diri biasanya macam-macam, bisa alasan kesehatan atau alasan muhrim. Misalnya saja suami batal berangkat karena istri belum bisa berangkat. Kalau waktu pelunasan sudah diketahui, maka dengan cepat bisa didata ulang," ujar politikus PKS ini.
(bpn/fdn)
"Setelah Keppres terbit maka calon jamaah bisa segera melunasi biaya haji. Sebetulnya sistemnya adalah first in first out. Jadi yang pertama mendaftar akan melunasi dan menjadi calon jamaah. Setelah itu baru ketahuan ada berapa banyak calon jamaah yang belum melunasi dan mengundurkan diri," tutur Ledia saat berbincang, Senin (4/5/2015) malam.
Menurut Ledia setiap tahun RI mendapatkan kuota khusus sekitar 17.000 jamaah haji. Biasanya yang didahulukan berangkat adalah yang telah mengantre selama 3 hingga 5 tahun. Sementara yang sudah beberapa kali beribadah haji akan dikesampingkan.
Ledia memandang ada banyak kemungkinan para oknum penyerobot antrean beraksi. Salah satunya adalah melalui oknum penyelenggara yang sudah lebih dahulu mengetahui jumlah calon jamaah yang batal berangkat.
"Biasanya dilakukan untuk kuota yang biasa, tapi kalau untuk kuota khusus lain lagi. Tapi untuk mencegah hal itu saat ini belum ada cara lain selain melalui pemantauan internal Kementerian Agama," kata Ledia.
Maka itu bila Keppres sudah ditetapkan dengan segera, terdapat rentang waktu yang signifikan antara pelunasan dengan jadwal keberangkatan. Sehingga penyelenggara dapat lebih leluasa mendata ulang para calon jamaah yang akan menggantikan.
"Alasan pengunduran diri biasanya macam-macam, bisa alasan kesehatan atau alasan muhrim. Misalnya saja suami batal berangkat karena istri belum bisa berangkat. Kalau waktu pelunasan sudah diketahui, maka dengan cepat bisa didata ulang," ujar politikus PKS ini.
(bpn/fdn)
