-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
BKPM: Sumatera bakal jadi kawasan unggul investasi

BKPM: Sumatera bakal jadi kawasan unggul investasi

BKPM: Sumatera bakal jadi kawasan unggul investasi
Dokumentasi: Sejumlah alat berat digunakan untuk meratakan batu krikil pada persiapan peletakan batu pertama lokasi awal pembangunan jalan tol Sumatera di Bakauheni, Lampung, Minggu (26/4/15). Pembangunan jalan bebas hambatan trans Sumatera itu diawali dari Bakauheni, Lampung sampai Sumatera Selatan sepanjang 373,4 kilometer. (ANTARA FOTO/Kristian Ali)
Palembang (ANTARA News) - Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah memprediksi bahwa Sumatera bakal menjadi kawasan unggul untuk berinvestasi di Indonesia pada beberapa tahun ke depan karena pemerintah tak berapa lama lagi akan merampungkan jalan tol Trans Sumatera. 

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di Palembang, Selasa, mengatakan, BKPM memperkirakan kehadiran jalan tol yang menghubungkan Aceh hingga Lampung ini akan membuat investasi beralih dari Jawa ke Sumatera.

"Saat ini komposisi sudah 55:45 antara Jawa dan Sumatera, jika nantinya ada jalan tol, maka diperkirakan arus investasi akan keluar dari Jawa karena sejatinya sumber daya itu tidak ada di Jawa, adanya di luar Jawa," kata Azhar memberikan keterangan pers seusai Forum Investasi Regional Sumatera.

Dengan didampingi Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Azhar mengatakan Sumatera diperkirakan akan mencetak pertumbuhan pesat apalagi pemerintah juga mengalokasikan pembangunan infrastruktur lain sebagai penunjang.

"Bukan hanya jalan tol, pemerintah juga menambah energi listrik untuk mendukung kebutuhan industri serta membangun kawasan industri baru," kata dia.
Terkait kawasan industri baru ini, Azhar menerangkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan 13 lokasi di luar Jawa, dan hanya dua yang akan ditempatkan di Jawa.

Pemerintah juga memberikan perlakuan khusus bagi penanam modal yang memilih Sumatera sebagai lokasi untuk berbisnis yakni dengan memberikan insentif pajak, bebas bea masuk, dan bebas bea impor untuk bahan-bahan yang akan digunakan untuk memulai usaha.

Hal ini salah satunya diterapkan pada industri semen yakni jika membangun pabrik di luar Jawa akan diberikan insentif, namun tidak berlaku untuk sebaliknya.

"Dari rencana yang dibuat pemerintah ini, sudah terlihat betapa pemerintah menginginkan investasi itu tidak hanya berpusat di Jawa semata, tapi ke luar, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, hingga provinsi Nusa Tenggara," kata dia.
Pemerintah melalui BKPM menargetkan realisasi investasi Sumatera tahun ini sebesar Rp89,22 triliun atau menyumbang 15 persen target investasi nasional sejumlah Rp594,8 triliun.

Sumatera dinilai merupakan kawasan potensional untuk industri pengolahan berbasis sumber daya alam, seperti hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan.
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Sumatera tahun 2015 tumbuh 19 persen menjadi Rp84,4 triliun, sedangkan pada kuartal I/2016, investasi yang masuk senilai Rp33 triliun, atau naik sebesar 63,9 persen jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Untuk mendongkrak realisasi ini, BKPM menggelar Forum Investasi Regional Sumatera dengan mengusung tema "Exploring Sumatra's Potential For Quality Investment" dengan diikuti 300 pelaku usaha nasional dan asing, di antaranya berasal dari Singapura, Australia, Jepang, Taiwan, China, dan negara-negara Eropa.

Salah satu yang ditawarkan ke investor yakni pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sebagai kawasan industri pengolahan (hilirisasi) karena memiliki luas 2.300 hektare.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BKPM siapkan tiga skema untuk tingkatkan layanan investasi

BKPM siapkan tiga skema untuk tingkatkan layanan investasi


Skema tersebut disiapkan dalam tiga bulan terakhir, kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam acara halal bi halal Idul Fitri 1437 H di Jakarta, Senin.

Tiga skema itu mencakup pembentukan Pusat Mediasi Investasi, skema investasi untuk diaspora dan layanan khusus bagi peserta amnesti pajak.

"Pemerintah sedang menyusun skema penyelesaian sengketa/kasus terkait investasi melalui Pusat Mediasi Investasi. Mudah-mudahan awal September sudah rilis," katanya.

Menurut Franky, Pusat Mediasi Investasi itu merupakan ide dari para pelaku usaha dan duta besar yang aktif melakukan komunikasi dengan BKPM.

Pusat Mediasi Investasi itu diusulkan lantaran banyaknya sengketa investasi yang terjadi antara pengusaha dan pemerintah.

Franky mengaku mendapat sambutan hangat dari sejumlah firma hukum yang ia undang untuk mewujudkan Pusat Mediasi Investasi.

"Ini bukan untuk menambah proses penyelesaian perkara, tapi menunjukkan peran negara dalam memfasilitasi sengketa. Tujuannya untuk memberikan dukungan iklim investasi yang baik," katanya.
Skema kedua, lanjut Franky, adalah skema kemudahan investasi untuk diaspora Indonesia, yang potensinya belum banyak dimanfaatkan.

Menurut dia, skema kemudahan investasi bagi diaspora dibutuhkan karena banyak keluhan dari diaspora yang tidak bisa berinvestasi karena tak memiliki KTP atau NPWP.

Padahal, tidak sedikit dana yang bisa dihimpun dari sekitar 8 juta diaspora yang berada di luar negeri.

"Ada 8 juta diaspora, WNI dan eks-WNI, dengan estimasi Rp100 juta per orang, yang bisa diinvestasikan di Indonesia. Karena tidak punya KTP dan NPWP, mereka tidak bisa investasi, beli properti dan lainnya.
Skema terakhir yang tengah disiapkan BKPM adalah skema investasi bagi peserta amnesti pajak.

"Dalam amnesti pajak, kami berikan dukungan bagi peserta tax amnesty untuk sektor riil," katanya.

Ia mengatakan peserta amnesti pajak yang ingin menyalurkan dana melalui investasi akan dilayani oleh tim khusus, yakni account officer yang ditugaskan mendampingi proses penanaman modal.

"Dari sisi investasi, selain investasi keuangan, akan dilayani oleh BKPM. Investasi lainnya seperti infrastruktur, sektor riil prioritas dan investasi lainnya akan dilayani BKPM," katanya menambahkan skema untuk peserta amnesti pajak kini sudah memasuki tahap final.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BKPM optimistis Kapolri dukung keamanan investasi

BKPM optimistis Kapolri dukung keamanan investasi

BKPM optimistis Kapolri dukung keamanan investasi
Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani optimistis pelantikan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian di Istana Negara Rabu (13/7) semakin memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam mendukung investasi, khususnya jaminan keamanan terhadap proyek investasi.

Menurut Franky, kinerja investasi akan lebih baik dengan dukungan jaminan keamanan dari pihak kepolisian seperti saat Tito menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya di mana telah dirintis sinergi untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor.

"Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerja sama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya. Termasuk bagi investor eksisting. Kami akan meneruskan dan memperkuat sinergi sehingga dapat meningkatkan iklim dan daya saing investasi di Indonesia," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Franky menjelaskan salah satu bentuk sinergi BKPM dan Polri dalam mendukung investasi adalah dukungan terhadap Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang ditandatangani oleh Kepala BKPM dan Kapolri pada 22 Februari 2016.

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Kapolda yang wilayahnya terdapat kawasan industri yang mengimplementasikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi, salah satunya Kapolda Metro Jaya yang kala itu dijabat Tito Karnavian.

"Program KLIK sudah berjalan dengan dukungan dari kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk kepolisian. Ke depan kami akan mengembangkan berbagai bentuk sinergi lainnya sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi investor," imbuhnya.

Selain dengan Kapolda Metro Jaya, Kepala BKPM juga memiliki nota kesepahaman dengan beberapa pimpinan kepolisian di tingkat provinsi di antaranya dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan.

Nota kesepahaman itu dibuat agar kepolisian di tingkat daerah dapat memiliki perhatian khusus terkait pentingnya dukungan terhadap keamanan proyek-proyek investasi di daerah, khususnya dalam kawasan industri KLIK yang melakukan percepatan konstruksi.

KLIK merupakan program yang memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat langsung melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang diperlukan.

Saat ini program tersebut dilaksanakan pada 14 kawasan industri, dengan total luas lahan mencapai 10.022 hektare.

Keempat belas kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri atas 3 kawasan industri seluas 840 hektare, Jawa Timur 1 kawasan industri seluas 1.761 hektare, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri atas 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri atas 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektare dan Sumatera Utara 1 kawasan industri seluas 100 hektare. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BKPM promosikan reformasi kebijakan investasi Indonesia di Jerman

BKPM promosikan reformasi kebijakan investasi Indonesia di Jerman

BKPM promosikan reformasi kebijakan investasi Indonesia di Jerman
Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/ho/Humas Kemendag)

 BKPM menjadi `one stop shop` untuk investasi. Investor cukup menemui `marketing officer` untuk Jerman untuk selanjutnya difasilitasi mendapat layanan dari 22 kementerian- lembaga yang ada di PTSP Pusat, mengurus perizinan dari berbagai bidang usaha.. 

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mempromosikan reformasi kebijakan investasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam forum bisnis di Berlin, Jerman.
Forum bisnis yang dihadiri 250 investor Jerman itu dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan Presiden Jokowi dan dihadiri langsung oleh Kepala Negara.
Dalam siaran pers BKPM yang diterima di Jakarta, Senin, Franky menjelaskan kemudahan berinvestasi di Indonesia, di mana investor cukup datang ke Kantor BKPM untuk mendapat seluruh layanan investasi, baik untuk berkonsultasi, mengurus perizinan dan fasilitasi ketika melakukan realisasi investasi.

"BKPM menjadi one stop shop untuk investasi. Investor cukup menemui marketing officer untuk Jerman untuk selanjutnya difasilitasi mendapat layanan dari 22 kementerian- lembaga yang ada di PTSP Pusat, mengurus perizinan dari berbagai bidang usaha, layanan izin tiga jam, hingga fasilitasi ketika melakukan proses realisasi investasi," katanya.


Franky juga menekankan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan reformasi kebijakan investasi guna mendukung kemudahan berbisnis di Indonesia. 

Beberapa kebijakan yang dipaparkan antara lain revisi DNI untuk sektor industri, farmasi khususnya bahan baku obat dan "e-commerce".

"Sebagai orang yang memiliki latar belakang bisnis, Bapak Presiden Jokowi memiliki komitmen kuat melakukan reformasi kebijakan yang mendorong kemudahan investasi. Salah satunya arahan beliau untuk me-review seluruh aturan yang menghambat investasi," katanya.      

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa salah satunya bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia saat ini lebih terbuka dan telah mengalami perubahan yang penting dalam penyederhanaan perizinan. 

Hal ini dilakukan untuk meyakinkan investor asing dan domestik bahwa Indonesia juga berdaya saing.

Berdasarkan data BKPM investasi Jerman dari Jerman ke Indonesia dalam kurun 2010-2015 tercatat sebanyak 547 proyek investasi yang menyerap 38.382 tenaga kerja Indonesia. 

Nilai keseluruhan investasi tersebut mencapai angka 552 juta dolar AS atau Rp5,2 triliun. 

Pencapaian tersebut tergolong kecil bila dibandingkan dengan investasi Jerman ke seluruh dunia yang berada di posisi ketiga. 

Dari data FDI Markets Financial Times, investasi Jerman di Indonesia hanya kurang dari 1 persen dari keseluruhan investasi mereka ke dunia. 
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
BKPM sasar tiga sektor investasi Belanda

BKPM sasar tiga sektor investasi Belanda

BKPM sasar tiga sektor investasi Belanda
Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 Dari data BKPM, untuk periode 2010-2015 realisasi investasi dari Belanda mencapai Rp70 triliun atau berada di peringkat keenam daftar peringkat realisasi investasi per negara,"

Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) fokus menyasar minat investasi tiga sektor prioritas dari Belanda, yakni sektor maritim, pertanian dan infrastruktur. 

Inventarisasi sektor-sektor prospektif dilakukan menyusul rencana lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa pada 17-23 April mendatang.

Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan realisasi investasi dari Belanda yang masuk ke Indonesia merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. 

"Dari data BKPM, untuk periode 2010-2015 realisasi investasi dari Belanda mencapai Rp70 triliun atau berada di peringkat keenam daftar peringkat realisasi investasi per negara," katanya.

Menurut Franky, nilai realisasi Belanda tersebut di atas Inggris yang berada di posisi 16 dengan nilai realisasi mencapai Rp31 triliun.

Dia mengharapkan kunjungan Presiden tersebut dapat mendorong capaian investasi terutama di tiga sektor prioritas tersebut.

"Dari 20 perusahaan Belanda teratas yang dipantau oleh BKPM dengan nilai komitmen investasi 2,6 miliar dolar AS dari komitmen tersebut telah direalisasikan senilai 1,45 miliar dolar AS," katanya.
Franky menambahkan bahwa berbagai langkah strategis dilakukan oleh BKPM untuk menjaring minat investasi dari negeri kincir angin tersebut.

Diantaranya kerja sama antara kantor perwakilan BKPM dengan perwakilan RI di Belanda untuk melakukan pendekatan dengan basis perusahaan.

"Kantor perwakilan BKPM telah diminta untuk menyiapkan 20 perusahaan-perusahaan sasaran utama di masing-masing sektor prioritas untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan untuk meyakinkan perusahaan agar menanamkan modalnya di Indonesia," imbuhnya.

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh FDI Times, investasi dari Belanda ke seluruh dunia pada tahun 2015 mencapai 71 miliar dolar AS, dari jumlah tersebut yang mengalir ke Indonesia hanya 3 persen dan berada diperingkat 11 dari daftar negara tujuan investasi Belanda. 

"Mayoritas investasi dari Belanda masuk ke AS, Tingkok dan Inggris," katanya.
Sementara jika dilihat dari negara pesaing, Indonesia masih jauh di bawah Malaysia dengan nilai mencapai 3,2 miliar dolar AS, berada di posisi ke empat tujuan investasi Belanda.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top