PPP Banten koalisi dengan PDIP usung Rano

PPP Banten koalisi dengan PDIP usung Rano

Terakata

10:14:00 PM

0 komentar

Pewarta: Mulyana

Rano Karno (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Serang (ANTARA News) - Pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten menyatakan siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Rano Karno di Pilgub Banten 2017.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan didampingi pengurus lainnya Muflikhah usai menemui Rano Karno di rumah dinas gubernur di Serang, Rabu.

"Hari ini kita taaruf dulu, kalau istilah calon pengantin mendalami perasaan masing-masing. Koalisi partai sudah setuju tinggal meneguhkan," kata Agus Setiawan.

Agus mengatakan, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dan bersinergi dengan DPP PPP untuk menentukan waktu deklarasi koalisi untuk mengusung Rano Karno sebagai calon gubernur Banten pada Pilgub 2017.

Sedangkan terkait sosok bakal calon wakil gubernur yang akan diusung untuk mendampingi Rano Karno, Agus menyatakan DPP banyak kader internal yang potensial. Selain itu, DPW PPP Banten juga sudah menerima pendaftaran penjaringan dari enam nama bakal calon gubernur atau wakil gubernur baik dari internal PPP maupun eksternal.

"Kami sudah menyampaikan ke Pak Rano enam orang yang mendaftar di PPP, kalau beliau ada yang cocok silahkan dipilih. Kalaupun tidak nanti kita pilih opsi lainnya," kata Agus Setiawan.

Ia mengatakan, ada dua varian yang akan dipakai oleh PPP dalam penentuan bakal calon wakil gubernur, yakni mnyerahkan nama orang yang mendaftar ke DPP ke bakal calon gubernur Rano Karno. Kemudian opsi ke dua yakni yang berhak mengusung pasangan calon adalah parpol atau gabungan parpol, jadi harus ada kesepakatan dalam koalisi tersebut terkait pasangan yang akan diusung.

"PPP kan delapan kursi sementara PDIP ada 15 kursi tidak mungkin lah kitangelunjak ke PDIP," kata Agus.

Agus mengatakan, ada enam nama yang sudah mendaftar di PPP baik mendaftar sebagai bakal calon gubernur atau pun bakal calon wakil gubernur. Enam nama tersebut yakni Ahmad Taufik Nuriman, Eden Gunawan, Haerul Jaman, Andika Hazrumi, Aeng Haerudin dan Mardiono.

Saat ditanya mengenai kriteria bakal calon wakil gubernur yang diharapkan oleh Rano Karno, menurut Agus yakni pigur yang bisa mengangkat moralitas birokrasi sehingga menjadi birokrat yang profesional.

"Belaiu minta ke PPP orang yang bisa mengangkat moralitas birokrasi, supaya birokrasi dapat meningkatkan etos kerja dan profesional untuk pelayanan masyarakat. Tadi saya bilang, PPP punya itu," kata Agus.

Sementara itu Gubernur Banten yang juga bakal calon gubernur yang akan diusung PPP Rano Karno mengatakan, pihaknya berharap PPP memberikan dukungan penuh dalam pengusungan bakal calon gubernur Banten dan berkoalisi dengan PDIP.

"Ya saya berharap didukung oleh PPP. Kalau untuk wakilnya itu masih proses lah," kata Rano Karno.

Ia mengatakan, selain persoalan politik yang dibahas dengan PPP, masalah lainnya yakni meminta dukungan PPP terkait pembangunan 12 proyek strategis di Banten, agar berjalan lancar dan terealisasi dengan baik.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Rano optimistis Pantai Sawarna unggulan pariwisata Banten

Rano optimistis Pantai Sawarna unggulan pariwisata Banten

Terakata

6:29:00 PM

0 komentar

Pewarta: Mulyana

Gubernur Banten Rano Karno. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Lebak (ANTARA News) - Gubernur Banten Rano Karno optimistis Pantai Sawarna akan menjadi salah satu objek wisata pantai unggulan di Provinsi Banten, karena potensi pantai cukup baik serta didukung masyarakatnya yang sudah sadar wisata.

"Sadar wisata masyarakat di Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak ini lebih baik dibandingkan daerah wisata lainnya seperti Carita di Kabupaten Pandeglang dan Anyer di Kabupaten Serang," kata Rano Karno usai menutup rangkaian kegiatan Sawarna Beach Festival di Sawarna Kecamatan Bayah Lebak, Minggu.

Menurut Gubernur, sadar wisata masyarakat Sawarna terlihat dari lingkungan sekitar yang bersih, asri, dan ramah terhadap para pengunjung. Sehingga kondisi tersebut akan mendorong wisatawan merasa betah tinggal berlama-lama di Sawarna.
"Sadar wisata masyarakat harus terus ditingkatkan, namun jika dibandingkan dengan daerah wisata lain, sadar wisata masyarakat disini masih lebih baik, saya harap bisa dicontoh," kata Rano didampingi Bupati Lebak Iti Oktavi Jayabaya dan Sekda Banten Ranta Suharta.

Selain kesadaran masyarakat, kata Rano, kemajuan pariwisata juga harus didukung dengan infrastruktur yang baik serta sarana pendukung lainnya seperti tempat menginap, sarana umum seperti MCK.

"Kondisi jalan seperti ini saja sudah banyak wisatawan datang ke sini. Apalagi jika jalannya lebar dan lebih bagus lagi, tentu ini butuh waktu untuk mewujudkannya," kata Rano.

Menurut Rano, hal yang lebih penting juga masyarakat harus bisa menjaga kebudayaan atau kearifan lokal di daerah, seperti halnya yang dilakukan di Sawarna dengan banyaknya berdiri home stay serta lingkungan masyarakat yang ramah.

"Kalau wisatawan pengen nginep di hotel-hotel bintang untuk apa jauh-jauh datang ke sini, paling ke Singapura dan di kota juga banyak. Justeru mereka kesini karena ingin suasana pantai dan pedesaan yang masih asri," katanya.
Gubernur juga menyampaikan dengan rencana pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 84 Km, dipastikan akan memberikan dampak terhadap kemajuan pariwisata di Banten Selatan termasuk Pantai Sawarna.

Bupati Kabupaten Lebak Iti Octavia Jaya Baya meminta kepada Gubernur Banten agar mendukung infrastruktur yang bisa menunjang pariwisata di kawasan wisata Sawarna. Selain itu, Iti juga meminta agar Pemprov memberikan bantuan pembangunan kios untuk masyarakat sekitar yang berjualan di sepanjang Pantai Sawarna.

"Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, kami bersama Kepala Desa di sini terus memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk dalam pengelolaan home stay. Kami juga berharap masyarakat di sini bisa menjaga kearifan lokal," kata Iti.

Iti mengatakan, Pemkab Lebak juga akan terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur ke Sawarna termasuk untuk pelebaran jalan ke objel wisata tersebut.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

ICMI Banten : koruptor akibat sistem tidak sempurna

ICMI Banten : koruptor akibat sistem tidak sempurna

Terakata

3:40:00 AM

0 komentar

Pewarta: Mansyur

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ANTARA News)

Lebak (ANTARA News) - Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Banten Agus Nizar Vidiansyah mengatakan maraknya koruptor di tanah air akibat sistem yang tidak sempurna.

"Saya kira sistemlah yang harus diperkuat agar tidak ada korupsi itu," kata Agus saat menggelar Silatuhrahim di Pondok Pesantren Zamzam Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Minggu. 

Selama ini, ICMI prihatin melihat korupsi yang melibatkan pelakunya menteri, kepala daerah, legislatif, politisi, pengusaha hingga pejabat daerah di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Karena itu, ICMI mengajak kepada pemangku jabatan di lingkungan pemerintahan maupun legislatif agar tidak melakukan perbuatan korupsi yang bisa menyengsarakan rakyat banyak.

Pada 2014 di Gorontalo juga ICMI mencanangkan hijrah moral dengan sesuatu yang buruk, seperti tindakan koruptif dan manipulatif.

"Itu menjadikan suatu program ICMI agar pelaku-pelaku koruptif dan manipulatif bisa menghilang," katanya menegaskan.

Menurut dia, ICMI sangat konsisten menyuarakan korupsi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam juga hukum negara.
Disamping itu juga korupsi bisa menyengsarakan masyarakat banyak juga menghambat proses pembangunan daerah.

Semestinya, dana tersebut untuk program kesejahteraan masyarakat,tetapi dikorupsi oleh oknum pejabat itu.

Karena itu, ICMI menyeruhkan pencanangan hijrah moral yang awalnya perbuatan buruk kini menjadi yang baik dengan tidak melakukan koruptif dan manipulatif tersebut.
"Kami sangat konsisten dan terus memantau terhadap penegakan hukum bagi pelaku korupsi," katanya.

Ia mengatakan, apalagi Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie yang juga pakar hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tentu sangat konsisten dengan langkah awal terus melakukan pemantauan kepaga penegakan-penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Menyinggung hukuman mati bagi pelaku korupsi, kata Agus, pihaknya tidak setuju dengan penerapan hukum seperti itu.

Penegakan hukum bagi pelaku korupsi disesuaikan dengan tingkat kerugian uang negara saja.

"Kami berharap mereka pelaku korupsi diperujung hidupnya ada hidayah dari Allah Swt dengan tidak melakukan perbuatan itu," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Panja Pencemaran Laut Komisi IV DPR kunjungi Serang, Banten

Panja Pencemaran Laut Komisi IV DPR kunjungi Serang, Banten

Terakata

2:38:00 PM

0 komentar

Pewarta: Zul Sikumbang

Banten - Panja Pencemaran Laut Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke tambak udang dan ikan di kec Tirtayasa, Kab Serang guna mengetahui tingkat pencemaran laut (ANTARA New/Zul Sikumbang)

 

Jakarta (ANTARA News) - Panitia Kerja (Panja) Pencemaran Laut Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan untuk meninjau pencemaran laut akibat limbah pabrik di Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Dalam kunjungannya, rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi dan Siti Hediati Soeharto atau Mbak Titiek meninjau tambak udang dan ikan yang terkena limbah pencemaran laut.

Menurut VivaYoga, kunjungan Panja Pencemaran Laut Komisi IV ini untuk mengetahui lebih jauh tingkat pencemaran laut di Kabupaten Serang, Banten ini.

"Panja Pencemaran Laut Komisi IV DPR RI ke kecamatan Tirtayasa untuk mengetahui seberapa luas tambak milik rakyat yang tercemari oleh pabrik-pabrik yang ada di sini," kata Viva di sela-sela kunjungan ke Serang, Selasa.

Dari pantauan Panja Pencemaran Laut tersebut, ada kerusakan lingkungan akibat masuknya limbah pabrik ke tambak-tambak rakyat.

"Ini harus menjadi perhatian serius dan kita meminta pemerintah untuk mencegah karena dapat menganggu kesehatan dan pendapatan rakyat," kata Viva.

Ia menyebutkan, akibat limbah dan pencemaran laut, pendapatan masyarakat dari tambak menurun.

"Ada 800 hektar tambak milik rakyat yang tercemar terutama dari pabrik-pabrik besar," sebut dia.

"Perlu investigasi, apakah sudah punya amdal belum. Bila tidak, bisa dikenakan sanksi, tak sekadar sanksi administrasi, tapi juga pidana. Kami laporkan ke pemerintah terkait temuan ini.

Komisi IV DPR RI akan minta data-data perusahaan apa saja yang ada di kecamatan Tirtayasa," sebut Viva.

COPYRIGHT © ANTARA 2015

KPK tahan tiga tersangka suap DPRD Banten

KPK tahan tiga tersangka suap DPRD Banten

Terakata

10:14:00 PM

0 komentar

Pewarta: Desca Lidya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FOTO. ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - KPK menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPRD Banten terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016

"Tersangka SMH (Sri Mulya Hartono) ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Salemba Jakarta Pusat. Tersangka TSS (Tri Satriya Santosa) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka RT (Ricky Tampinongkol) ditahan di Rutan Kelas I Cipinang," kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Pada hari Rabu, KPK menetapkan anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Aset DPRD Banten dari Fraksi PDI-Perjuangan Tri Satriya Santosa dan Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar Sri Mulya Hartono sebagai tersangka dugaan penerima suap, sedangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur Utama PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol.

Ketiganya keluar dari gedung KPK sekitar pukul 20.45 secara berturut-turut adalah Tri Satriya Santosa, MS Hartono dan Ricky Tampinongkol, namun tidak ada dari mereka yang menyampaikan komentar mengenai penetapannya sebagai tersangka.

Tiga orang yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK itu kompak bungkam dan mencoba menutupi muka mereka dari wartawan yang sudah menunggu di depan gedung KPK.

Operasi Tangkap Tangan

Tri Satriya, MS Hartono dan RIcky Tampinongkol diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa (1/12) siang di satu restoran di kawasan Serpong, Tangerang.

Saat penangkapan, penyidik KPK menyita uang sebanyak 11.000 dolar AS (sekitar Rp154 juta) dan Rp60 juta dalam beberapa amplop, pemberian uang tersebut diduga terkait APBD Banten 2016 mengenai pendirian Bank Pembangunan Banten yang lazim disebut sebagai Bank Banten.
APBD Banten tahun anggaran 2016 yang disahkan pada 30 November 2015 lalu sepakat bahwa PT BGD kembali mendapat suntikan dana sebesar Rp385 miliar.

Dari suntikan dana sebesar Rp385 miliar, sebanyak Rp350 miliar dialokasikan untuk akuisisi (pembelian) bank untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau biasa disebut Bank Banten.

Dengan penganggaran Rp350 miliar tersebut, maka penyertaan modal untuk pembentukan Bank Banten lunas, atau terpenuhi Rp950 miliar, sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah).

Gubernur Banten Rano Karno berencana untuk menghidupkan kembali Bank Banten dan telah menyiapkan dana Rp 950 miliar. Dana tersebut diperoleh dengan cara memangkas anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang dianggap berlebih.

Pemberian dana pendirian Bank Banten akan dilakukan secara bertahap hingga 2017. Dana awal yang dikucurkan adalah sebesar Rp314 miliar pada 2014. lalu pada 2015 akan diberikan lagi sebesar Rp400 miliar, dan sisanya dialirkan pada 2016.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2015