Bentuk Satgas Bersama, Polri-KPK-Kejagung Ingin Bisa Saling Mengisi
Idham Khalid - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung, Polri dan KPK berencana membentuk satgas penanganan perkara korupsi bersama. Para pemimpin lembaga penegak hukum ini bermaksud dapat saling mengisi satu sama lain.
Dengan UU 30 Tahun 2002 yang dimilikinya, KPK memiliki kewenangan lebih dalam penanganan perkara korupsi. Kejagung dan Polri harus melapor kepada KPK ketika mulai menyidik kasus korupsi.
Namun di sisi lain, KPK memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Hal inilah yang ingin disiasati dengan akan dibentuknya satgas bersama.
"Seringkali dalam satu kasus itu, KPK punya keleluasaan untuk bertindak karena kewenangannya lebih dari jaksa dan polisi. Itu kita saling memberi dan menerima ya. Di mana KPK mungkin kekurangan tenaga," ujar Jaksa Agung Prasetyo di kantornya, Senin (4/5/2015).
Hadir dalam konferensi pers ini pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Kejaksaan lebih banyak tenaganya, Polri lebih banyak tenaganya, tapi kewenangan KPK lebih besar. Ini bisa saling sinergi. Saling memberi dan menerima. Dan diharapkan lebih efektif dan optimal," ucap Prasetyo.
Senada dengan Badrodin, Prasetyo mengatakan sinergi antara ketiga lembaga tidak rumit-rumit amat. Hal itu disebabkan karena anggota Kejaksaan dan Kepolisian ada yang pernah bertugas di KPK.
"Tidak susah, karena penyidikan kita juga pernah kerja di KPK, penyidik kejaksaan juga pernah bekerja di KPK," kata Badrodin.
Badrodin menambahkan, berapa personel yang akan dikerahkan dari Polri untuk satgas tergantung kebutuhan. Jika kasusnya agak besar, maka akan banyak personel yang dilibatkan baik itu penyidik dari Polri, KPK dan Kejaksaan Agung.
"Yang penting bagaimana kasus ini dilakukan cepat penyelesaiannya. Sehingga keberadaan satgas ini bisa dirasakan betul-betul supaya upaya terobosan untuk bisa memberantas kasus korupsi secara bersama-sama," ujar Badrodin.
(fjp/fjp)
Dengan UU 30 Tahun 2002 yang dimilikinya, KPK memiliki kewenangan lebih dalam penanganan perkara korupsi. Kejagung dan Polri harus melapor kepada KPK ketika mulai menyidik kasus korupsi.
Namun di sisi lain, KPK memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Hal inilah yang ingin disiasati dengan akan dibentuknya satgas bersama.
"Seringkali dalam satu kasus itu, KPK punya keleluasaan untuk bertindak karena kewenangannya lebih dari jaksa dan polisi. Itu kita saling memberi dan menerima ya. Di mana KPK mungkin kekurangan tenaga," ujar Jaksa Agung Prasetyo di kantornya, Senin (4/5/2015).
Hadir dalam konferensi pers ini pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Kejaksaan lebih banyak tenaganya, Polri lebih banyak tenaganya, tapi kewenangan KPK lebih besar. Ini bisa saling sinergi. Saling memberi dan menerima. Dan diharapkan lebih efektif dan optimal," ucap Prasetyo.
Senada dengan Badrodin, Prasetyo mengatakan sinergi antara ketiga lembaga tidak rumit-rumit amat. Hal itu disebabkan karena anggota Kejaksaan dan Kepolisian ada yang pernah bertugas di KPK.
"Tidak susah, karena penyidikan kita juga pernah kerja di KPK, penyidik kejaksaan juga pernah bekerja di KPK," kata Badrodin.
Badrodin menambahkan, berapa personel yang akan dikerahkan dari Polri untuk satgas tergantung kebutuhan. Jika kasusnya agak besar, maka akan banyak personel yang dilibatkan baik itu penyidik dari Polri, KPK dan Kejaksaan Agung.
"Yang penting bagaimana kasus ini dilakukan cepat penyelesaiannya. Sehingga keberadaan satgas ini bisa dirasakan betul-betul supaya upaya terobosan untuk bisa memberantas kasus korupsi secara bersama-sama," ujar Badrodin.
(fjp/fjp)
