Merdeka.com - Bersama Bung Karno yang mengenakan seragam Panglima Tertinggi masih berwibawa sebelum wangsitnya mulai digerogoti oleh Soeharto yang pada 1 Oktober 1965 sebagai mayor jenderal mbalelo menolak instruksi Panglima Tertinggi untuk melapor ke Halim, kita berdua menyaksikan kesibukan Istana Merdeka seminggu suntuk sejak Senin 22 hingga Minggu 28 Februari 2016.
BK: Bung Christ tanggal 23 Februari 50 tahun yang lalu kamu ikut pendemo di Merdeka Utara yang mengakibatkan gugurnya Arief Rahman Hakim seandainya kamu boleh mengulangi sejarah apa kamu tidak menyesal ikut demo bersama Cosmas Batubara menggulingkan saya?
CW: Saya anggota Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia organisasi karya mahasiswa yang mementingkan kualitas anggota yang ditest berdasarkan kemampuan menulis editorial dan karya jurnalistik professional. Bukan seperti ormas lain yang diplonco langsung lulus semua jadi anggota. Karena anggota IPMI akan memperoleh kartu pers dan memang pada 18 Juni 1966 IPMI dibawah Nono Makarim akan menerbitkan Harian KAMI, suratkabar mahasiswa pertama di Indonesia atau didunia barangkali yang
beredar di luar kampus bersaing dengan media umum.
Saya salah satu penulis Tajuk Rencana Harian KAMI selain Nono Makarim dan Goenawan Mohamad. Pada editorial yang saya tulis saya selalu mengusulkan agar Bapak membubarkan PKI sehingga tidak ada alasan bagi Soeharto untuk mendongkel Bapak, dan sekaligus Dewan Jendral diclearkan secara obyektif. Mengapa bapak ngotot tidak mau membubarkan PKI waktu itu?
BK: He kamu malah kayak pikun, itu sudah kita bahas pada WIBK 1977. Coba cari buku yang dibredel itu dan kamu baca ulang. Sejak 1926 saya sudah mengidam Nasionalis, Islam dan Marxisme bisa bersinergi yang tahun 1960an saya jadikan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Di Indonesia ini ekstrem kirinya memang Marxisms Komunisme dan extrem kanannya DI/TII/NII yang waktu itu masih bersifat local
provincial SM Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh. Tapi saya tidak menyangka bahwa ABRI akan mengikuti arus global 1950 pasca-kemerdekaan negara Dunia Ketiga, mengkup kepemimpinan sipil dari Mesir 1952, Pakistan 1958 dan Birma 1962.
Setelah menggulingkan Raja Farouk, Kolonel Gamal Abdel Nasser menaruh Jendral Naguib sebagai presiden untuk 2 tahun. Tapi sejak 1956 Nasser menahan Naguib sebagai tapol dan akan berkuasa di Mesir sampai wafat 1970. Amerika Latin sendiri sejak merdeka abad XIX gagal mewariskan sistem demokrasi Amerika Serikat di belahan bumi Amerika Utara. Jenderal Simon Bolivar gagal mengikuti jejak Jenderal George Washington yang kalau memakai istilah
TNI adalah tentara pejuang yang sekaligus mewariskan demokrasi Amerika Serikat dengan mempelopori pembatasan masa jabatan presiden.
Itu yang kita sarankan kepada Jenderal TNI Soeharto 1978 yang didukung Dewan Mahasiswa se Indonesia pada 1978 tapi dicuekin oleh Soeharto sampai digulingkan oleh trio Brutus wapresnya, ketua MPR dan Menko nya Mei 1998. Yang ingin saya tekankan ialah godaan untuk mengkup itu bersifat universal dari Argentina, Brazil sampai Congo, Mesir, dan Indonesia tidak terkecuali. Bahkan Eropa Barat pun baru bersih sama sekali dari diktaktor berbau militer setelah matinya Jenderal Franco di Spanyol.
CW:
Wah itu bahan kuliah Lemhanas satu semester pak, tentang The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics karangan S.E Finer 1965. Jenderal Soeharto membaca buku itu dan menjadi gurunya Soeharto dalam kudeta merayap menggulingkan bapak secara bertahap alon alon asal kelakon. Sekarang Soeharto sudah lewat 18 tahun Perang Dingin sudah lewat dan sekarang era Perang Teror antara extrem kanan ISIS penegak kalifah global sebagai actor non state, dengan kubu Barat yang bakal dipimpin oleh Donald Trump karena masyarakat Eropa ketakutan dengan gelombang pengungsi yang bisa merubah Europe menjadi Eurabia dalam satu generasi.
BK: Tuhan lebih ajaib dari pakar dan teoretikus geopolitik dari Metternich sampai Kissinger. Metternich itu arsitek Kongres Wina yang merancang perdamaian Eropa dan menjadi acuan Kissinger melakukan akrobatik Sam Kok, percaturan geopolitik Tiongkok AS Uni Soviet dengan trobosan Nixon ketemu Mao 1972.
Nah sekarang ini percaturan geopolitik sudah di luar control superpower tunggal siapapun dia.
Tidak mungkin Pax Sinica mau menggantikan Pax Americana. Juga Pax Islamica, kalifah tidak akan mungkin mau mendominasi dunia. Yang paling cocok dan tepat itu ya Pax Consortis G20 yang sudah mencerminkan seluruh kekuatan didunia secara proporsional,terwakili lengkap dari pelbagai dimensi.
Ras, etnis, agama, kultur, budaya, social, ekonomi, teknologi semuanya terserap dalam G20 yang berdiri sebagai dampak sampingan krismon 1998. Nah dalam konteks G20 itulah kita harus bermanuver dan melakukan leveraging geopolitik secara cerdas, canggih dan cerdik.
CW : Apa itu bukan wishful thinking kalau melihat peringkat kinerja kita yang masih buncit dalam efisiensi nasional di pelbagai index pembangunan manusia dan besaran GDP per kapita dan beaya logistic kepulauan Nusantara yang termahal sedunia tapi bermimpi mau jadi Poros Maritim Dunia.
BK: Ini Jokowi memang hok gie dan profil geopolitik mirip kerangka feng shui yang berpihak kepadanya. Bayangkan di tengah kemelut DPR yang secara mengejutkan menolak sepasang RUU Revisi KPK dan Tax Amnesty, kurs rupiah terus menguat. Sebab di Jepang dan Skandinavia sedang berlaku negative interest rate, sehingga pemilik dana Yen Jepang memindahkan dananya dari service charge (beaya deposito) untuk mencari RoI dalam bentuk obligasi valas RI.
Arus dana Yen bakal disusul Yuan ke system global untuk menyesuaikan orientasi baru RRT. Nah Indonesia mesti siap mensinergikan Poros Maritim dengan One Belt One Road Sabuk Continental dan Jalur Sutera Maritiim. Harus ada trobosan seperti waktu kita bikin trobosan Konferensi Asia Afrika 1955 dan KTT APEC ke II di Bogor 1994 yang mendeklarasikan APEC sebagai kawasan perdagangan bebas 2020. Kalau Soeharto Clinton 1994 berani mencanangkan APEC sebagai free trade kenapa sekarang sudah 2016 malah ketakutan sama TPP dan terpecahnya APEC jadi 2 kubu TPP AS dan RCEP Asean +6.
Indonesia mestinya punya agenda yang strategis seperti membangun Natuna yang luasnya 3 kali Singapura sebagai rest area dari Poros Maritim Global. Di abad XXI ini politik luar negeri sudah bertumpang tindih dengan business transaction. Presiden Hollander, PM Cameroon, Kanselir Merkel, Presiden Obama berkepentingan dalam diplomasi berjualan Airbus dan Boeing kepada negara konsumen pemakai pesawat terbang produksi dua pabrik duopoly itu.
Natuna kita buka untuk menjadi contoh Pasar Bebas APEC, silakan semua yang berkepentingan di Samudra Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan bertemu di hub jalur perlintasan trafik antar benua dan antar samudra secara damai, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Segala macam kapal dan pesawat boleh mendarat berlabuh dan ber-rekreasi, mengisi bahan bakar, me-reparasi mesin dan menikmati wisata sekitar Laut Tiongkok Selatan dengan pemandangan wisata sekelas Raja Ampat Papua dan Ha Long Bay Vietnam Pembangunan pusat peluncuran satelit di Papua, Pembangunan lumbung pangan ASEAN di Papua dan pembangunan Indonesia Timur sebagai wisata maritime terbesar sedunia semua itu mestinya bisa ditawarkan oleh Indonesia secara canggih cerdas dan cerdik.
Syaratnya tentu saja Presiden dan DPR kompak melahirkan APBN yang proaktif, kreatif mendorong kebijakan yang me-roket-kan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Istilah yang dipakai Presiden Jokowi itu secara fenomenal telah dibuktikan oleh pelbagai factor geopolitik yang kebetulan menguntungkan dan merupakan hok gie bagi Indonesia.
Maka seperti istilah yang kamu pakai waktu makan siang dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan Rabu 24 Februari, factor geopolitik merestui Jokowi meskipun dia dihadang oleh koalisi partai nya sendiri yang malah menghambat dengan penundaan 2 RUU Revisi KPK dan Tax Amnesty.
CW: Tapi bagaimana Presiden bisa memenuhi target APBN bila Tax Amnesty batal pak?
BK:
Sejarah ekonomi Indonesia memang menyedihkan karena kita terlalu naif dan polis dalam berdiplomasi serta kurang cerdas memberdayakan potensi nasional kita secara tuntas dan lugas. Pada 1950 ketika Syafrudin Prawiranegara mengguting uang Rp. 5 keatas maka kurs Rp 1 masih sama dengan 1 dollar Malaya (Malaysia baru lahir 16 September 1963) Menkeu Syafrudin adalah tokoh Masyumi dan cabinet yang berkuasa waktu itu adalah cabinet RIS dibawah Mohamad Hatta. Setelah itu kurs rupiah terus menurun dan pada 1959 Menkeu Djuanda dan Menmudkeu Notohamiprojo menghapus nol terakhir dari mata uang Rp. 1000 dan Rp. 500 menjadi Rp. 100 dan Rp. 50.
Suatu penurunan daya beli rakyat 90% sedang deposito diatas Rp. 25.000 dipinjam paksa jadi obligasi 30 tahun yang akan jatuh tempo 1990. Menjelang akhir jabatan saya 13 Desember 1965 ayahnda Menteri Rini Sumarno, Menkeu Sumarno mengganti Rp. 1000 yang lama jadi Rp. 1 uang baru. 10 Januari 1966
Cosmas cs memimpin demo Tritura sampai demo memakan korban Arief Rahman Hakim 23 Februari dan dalam 14 hari saya dipojokkan mengeluarkan Supersemar and the rest is history semuanya sudah jadi sejarah.
CW: Terus resep apa untuk Presiden Jokowi pak, sekarang ini.
BK: Soeharto menjadi Pejabat Presiden 12 Maret 1967 dan full presiden 1968. Pada 1971 Nixon membuat kejutan menghentikan konvertibilitas dollar dengan emas. Waktu itu kalau anda punya US$ 34 anda bisa minta ditukar dengan I ounce emas. Karena AS sudah 25 tahun sejak 1945 jadi polisi dunia mengepung blok komunis Uni Soviet RRT, maka ekonominya merosot.
Nixon menyetop jaminan emas untuk dollar yang merupakan inti perjanjian Bretton Woods mendirikan Bank Dunia dan IMF. Eropa dan Jepang harus berbagi dana sesuai dengan peran mereka dalam perekonomian global yang semakin meningkat karena kinerja ekonomi kedua raksasa itu lebih bagus dari AS yang deficit karena beaya Perang Kora dan Perang Vietnam serta Perang Dingin sejak 1945. Menkeu Prof Ali Wardhana yang dikenal sebagai tokoh Mafia Berkeley harus mendevaluasi rupiah dua kali pada 1971 dan 1978.
Setelah itu Menkeu Radius Prawiro yang memegang rekor jabatan Menteri alumnus Rotterdam juga menyerah melawan keterpurukan rupiah, dan melakukan dua kali devaluasi pada 1983 dan 1986 Dengan sejarah seperti itu dimana baik politisi dari partai Masyumi, tehnokrat tidak berpartai (Djuanda dan Notohamiprojo) dan Nasionalis seperti Sumarno serta Mafia Berkeley maupun Rotterdam semua keok tidak mampu mempertahankan kurs rupiah maka kita harus mawas diri apa yang salah dalam ekonomi kita.
Kenapa Singapura kursnya kuat dan sekarang menjadi Rp. 10.000 dan 3 kali Ringgit Malaysia. Nah kurs mata uang itu tidak bisa dikomando seperti koramil menyuruh babinsa.
Kurs mata uang itu mencerminkan kekuatan ekonomi anda yang rill. Untuk itu harus produksi,harus menjual, harus ekspor harus surplus.
Kalau anda tidak produksi, tidak export, tidak surplus bagaimana anda mau ber sim salabim rupiah harus kuat. Kalau ekonomi ber kinerja, maka otomatis akan kuat, harus kuat atau dipaksa kuat oleh tekanan internasional yang merupakan bagian dari hukum besi ekonomi. Jepang misalnya me-revaluasi Yen pada 1985 karena negara negara G5 menekan Jepang dengan proteksi bila Jepang tidak melakukan revaluasi. Maka Plaza Accrod 1985 adalah tonggak bersejarah Yendaka mata uang Yen di revaluasi.
Tiongkok pada bulan Oktober 2015 mengalami tekanan yang sama dengan Yen, tapi negeri itu justru melakukan gebrakan devaluasi akibat koreksi bursa saham yang tergoreng terlalu panas dan cepat sehingga terjadi kontraksi ekonomi Tiongkok. Sebetulnya teori ekonomi yang canggih rumit itu bisa dikembalikan kepada there is no free lunch in the world. Kalau anda tidak berkinerja ya jangan mimpi tentang reward. Pasti anda harus meraup hasil kemalasan atau ketidakproduktifan anda. Goreng saham, proteksi subsidi dan segala macam pat pat gulipat pasti akan terkoreksi oleh hukum besi ekonomi.
Itu sebabnya orang seperti George Soros bisa mengalahkan The Bank of England yang ngotot mempertahankan kurs poundsterling tahun 1992. Sedang Soros dengan maverick melakukan tehnik taktik dan strategi yang menguntungkan posisi yang diambilnya.
Para menteri dan elite Indonesia harus membaca buku dan film tentang Wall Street dan Barbarians at the Gate. Agar paham seluk beluk ekonomi global dan derivativesnya.
Agar tidak dikibuli oleh predator bursa Wall Street seperti yang mungkin sedang terjadi dalam negosiasi Freeport yang sekarang dikuasai predator Carl Icahn. Ini tokoh akuisitor korporasi Wall Street yang dulu pernah menguasai TWA dan menggemparkan Wall Street.
CW: Nah Tax Amnesty bagaimana mengatasinya setelah DPR menolak.
BK:
Pelajari APBN Jepang. 55 % APBN Jepang berasal dari pajak sedang 45% dari obligasi atau utang pemerintah kepada rakyatnya. Nah sekarang ini kita harus mulai berfikir sehat dan sportif, ksatria dan fair, jujur. Elite penyelenggara negara jangan merasa jadi malaikat bahwa politisi dan birokrat itu adalah malaikat atau Wakil Tuhan yang bisa menentukan mati hidupnya seseorang.
Bisa menuduh orang maling koruptor dan pengemplang secara absolut sewenang wenang. Lagipula merampas harta orang atas nama negara belum tentu direstui Tuhan untuk jangka panjang. Contoh misalnya asset pengusaha yang disebut kroni istana zaman saya, pengusaha istana Aslam Markam Bram Tambunan kan dijadikan PT Berdikari dan PT Bank Duta.
Tapi kamu lihat Bank Duta bangkrut karena rugi valas oleh direkturnya Dicky Iskandardinata meskipun diselamatkan oleh dana talangan Anthony Salim, Prayogo Pangestu dan Bob Hasan akhirnya toh di likuidasi juga saat krismon BPPN. Kita berpikir positif saja, sebagian rakyat Indonesia sudah membayar pajak, tapi masih punya kecerdasan dan penghematan menabung dan menyelamatkan deposito dalam valas sebagai pengamanan dari 7 kali devaluasi oleh 2 presiden dan kemerosotan rupiah yang tidak tertahankan oleh 6 presiden. Dunia ini memang selalu ada sebagian orang kreatif yang berperan sebagai bumper dan rescuer pada momen tertentu.
Rezim komunis Uni Soviet membutuhkan outlet, celah dan wadah untuk melancarkan transaksi bisnis dengan kubu kapitalis AS Eropa Barat. Karena itu pada 1957 Moscow Narodny Bank membuka cabang dan kantor di London untuk ikut dalam transaksi Eurodollar. Pada 1968 Singapura membuka Asiadollar yang kemudian sejak 1971 ketika dollar melemah dan Yen serta Deutsche Marks menguat, dirubah menjadi Asia Currency Unit untuk menampung tabungan masyarakat sekitar ASEAN.
Rekening ACU itu diawali hanya dengan US$ 30 juta dan tumbuh seirama dengan ekonomi global. Menurut Bank for International Settlements (BIS) Gabungan Bank Sentral sedunia Singapura sekarang adalah pusat forex trading ketiga terbesar sedunia setelah New York dan London. Total Assets ACU mencapai US$ 1,2 trilyun.Berapa yang dari Indonesia? Dulu PDBI pernah membuat estimasi.
CW: PDBI pada 1991 mengutip AT Kearney tentang estimasi perkiraan pangsa pasar Indonesia dalam kepemilikan assets ACU. Gara gara itu nama saya dicoret dari daftar caleg Golkar pemilu 1992 dari dapil Jawa Tengah. Alm Gubernur Soeparjo Rustam dan Mensesneg Moerdiono ditugasi menginterogasi dan menyampaikan pesan presiden yang marah, minta bukti apa betul 41% dana ACU dari Indonesia.
Konsultan AT Kearney membantah tidak pernah membuat estimasi jumlah dana milik Indonesia padahal
berita itu terkutip di Business Times 26 Februari 1991 Pada 2015 konsultan McKinsey membuat estimasi sekitar US$ 200 milyar dana milik Indonesia berada di offshore haven diluar Indonesia.
Pak kenapa seolah ada gap antara putri Bapak dengan Presiden Jokowi tentang paket 2 RUU yang sekarang mentah dari pembahasan dan mengakibaktan Indonesia dalam Darurat APBN.
BK: Saya dulu juga menghadapi DPR hasil pemilu 1955 yang sudah saya retool dari dua partai yang ikut PRRI Permesta, yaitu Masyumi dan PSI tapi tetap tidak kooperatif maka saya bubarkan dan ganti dengan DPR GR. Mantan Ketua DPR teman saya sesama pendiri PNI zaman Hindia Belanda, Mr Sartono konsekuen berhenti dan tidak mau diangkat lagi. Nanti saya akan angkat dia jadi Ketua DPA. Soal deal Mega Jokowi tidak ada yang tertulis dan formal.
Memang ada quid pro quo supaya amnesti itu tuntas maka KPK juga direvisi dari penyakit overacting merasa bisa jadi malaikat. Persis yang kamu tulis di buku waktu kamu melamar jadi capim KPK 2007 bahwa
paling ideal itu ada amnesti berpenalti untuk
korupsi masa lalu dan
kemudian pembuktian terbalik untuk seluruh penguasaha.
Sebab Indonesia itu sekarang kan sudah dikuasai oleh rezim dwifungsi baru yaitu penguasaha, hibrida penguasa merangkap pengusaha.
Nah kalau ini ya konsisten harus pakai resep Amerika Serikat mengatasi conflict of interest. Di AS begitu anda jadi presiden, maka seluruh portofolio bisnis anda diserahkan kepada blind trust management independen. Uniknya BTMI ini mengelola portofolio baik Presiden Clindon maupun Bush,jadi benar benar non partisan, professional non sectarian.
Kedua presiden bisa percaya penuh bahwa asset portofolio saham maupun asset lain dikelola oleh BTMI itu secara professional lugas dan dua presiden tidak bisa mengambil putusan yang sengaja menguntungkan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh salah satu dari mereka.
Nah kalau Indonesia ini kan banyak pengusaha jadi menteri dan penyelenggara negara sampai presiden. Semuanya mengaku sudah menyerahkan bisnis kepada manager professional dan mereka akan mengambil putusan sebagai menteri dan pejabat demi kepentingan nasional dan bukan untuk perusahaan milik pribadi atau keluarga atau kroni mereka. Tapi dalam praktek tidak ada yang bisa mengontrol sepenuhnya.
Nah kita beritikad baik saja bahwa semua pengusaha yang menjadi penguasa, akan benar benar memutuskan kebijakan pemerintah demi untuk kepentingan nasional dan bukan secara tidak langsung untuk bisnis pribadi, keluarga dan kroni. Ini hanya mungkin melalui keterbukaan informasi karena itu saya setuju usul PDBI agar dihidupkan kembali tradisi pengumuman peringkat pembayar pajak perorangan maupun perusahaan yang terbesar.
Di zaman Soeharto saja keluarga Cendana berlomba lomba mau saling mengungguli antara kakak beradik Bambang Tommy dan mbak Tutut. Masak. Dizaman Reformasi malah tertutup dan dirahasiakan seolah rahasia nuklir. Dengan keterbukaan ini masyarakat bisa sekaligus mengawasi dan membandingkan. Wah si anu itu cuma teriak teriak keterbukaan dan peduli social tapi nyatanya pajaknya memble dan cuma kelas teri, padahal suka pamer kekayaan dan citra CSR untuk perusahaannya. Jadi ada transparansi dan control social yang efektif.
CW: Jadi konkretnya apa yang harus dilakukan Presiden untuk menerobos kebekuan dan kemacetan di DPR.
BK:
Pemerintah mengumumkan top peringkat pembayar pajak korporasi maupun perorangan dan memberi penghargaan kepada top 200 Kemudian pemerintah membuat Perpu menjual Obligasi Trust Nasional Seabad Indonesia. Mirip waktu zaman Soeharto pembeli sertifikat Deposito dan Obligasi dibebaskan dari asal usul. Mereka bisa langsung memutihkan itu sebagai asset. Trust Nasional itu harus terarah untuk pembangunan infrastruktur yang produktif, strategis dan jelas prospek dan perspektifnya.
Ini perlu penjelasan panjang lebar kita bertemu lagi 5 Maret ya untuk membahas lebih lanjut soal KPK dan Trust Nasional Seabad Indonesia ini. Untuk kali ini cukup mengingatkan bahwa hok gie Jokowi didukung geopolitik yang merestui poltiknya. Meskipun dihadang oleh jago kandang DPR Senayan, rupiah tetap selamat bertengger karena arus dana Yen yang mencari bunga dari pungutan service charge di negara dan banknya sendiri di Jepang.
CW: Terima kasih pak atas pencerahan dan kesabaran mengulangi hal hal yang bagi kita sudah nyaris membosankan. Tapi bagi para jago kandang itu kayaknya terus mengejutkan betapa sederhana masalah yang sengaja dibuat ruwet hanya untuk beroposisi terhadap incumbent. Kasihan presiden Jokowi, untung, hok gie feng shui geopolitiknya lebih cerah dari para jago kandang Senayan yang cengeng dan unfair.
