DEN tetapkan rencana umum energi nasional

DEN tetapkan rencana umum energi nasional

Terakata

1:23:00 AM

0 komentar

Pewarta: Dyah DA

Menteri ESDM Sudirman Said (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

Banda Aceh (ANTARA News) - Dewan Energi Nasional (DEN) menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk mendorong terjaminnya ketersediaan energi pada sidang anggota DEN ke-16 di Banda Aceh.

"Ini jangka panjang, tahun depan kembali fungsi DEN merupakan policy maker memberikan pedoman dan mengawasi kebijakan dilakukan," ujar Ketua Harian DEN Sudirman Said dalam konferensi pers di Banda Aceh, Sabtu.

Ia mengatakan RUEN merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 sehingga harus segera ditetapkan.

Selain memastikan ketersediaan energi di masa depan, ujar dia, RUEN juga disusun untuk memastikan akses masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau dan berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen DEN Satry Nugraha menuturkan sidang tersebut membahas strategi pencapaian angka-angka yang telah ditargetkan ke depan dalam rangka menuju kemandirian energi nasional.

"Target kami adalah mendorong paradigma baru energi sebagai modal pembangunan, bukan lagi modal komoditas," kata dia.

Target selanjutnya, ujar dia, adalah penyediaan energi primer mencapai 400 juta ton setara minyak bumi pada 2025 dan 1.000 juta ton setara minyak bumi pada 2050.

Pemanfaatan energi primer per kapita ditargetkan sebesar 1,4 ton setara minyak bumi pada 2015 dan 3,2 ton setara minyak bumi pada 2050.

Selanjutnya penyediaan kapasitas pembangkit listrik ditargetkan sebesar 136,7 GW pada 2025 dan 430 GW pada 2050 serta pemanfaatan listrik perkapita ditargetkan sebesar 2.500 kWh pada 2025 dan 7.000 kWh pada 2050.

"Kita targetkan juga rasio elektrifikasi mendekati 100 persen pada 2020 dan pada 2025 bauran energi prima didorong secara optimal untuk mencapai 23 persen energi baru terbarukan," kata Satry. 

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2015

DEN : masyarakat perlu diedukasi mengenai pembangkit nuklir

DEN : masyarakat perlu diedukasi mengenai pembangkit nuklir

Terakata

11:52:00 PM

0 komentar

Pewarta: Dyah Dwi A

Logo Dewan Energi Nasional. (ANTARA News)

 

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Energi Nasional menyatakan masyarakat perlu diedukasi mengenai pembangkit listrik energi nuklir jika pemerintah berniat membangun hal tersebut.

"Masyarakat perlu dipaparkan plus minusnya nuklir. Sekarang yang diinformasikan masih sepihak, kalau nuklir murah, bersih lingkungan dan kita punya uranium," tutur anggota Dewan Energi Nasional Rinaldy Dalimi di Jakarta, Jumat.
Ia berpendapat fakta bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir mahal harus diketahui masyarakat agar mereka siap jika harga listrik naik setelah pembangkit itu dibangun.
Dengan pembangkit nuklir, ujar dia, pemerintah juga akan mengeluarkan subsidi yang lebih besar karena mahal.
Selain itu, kata dia, Indonesia akan bergantung pada negara lain untuk impor uranium karena Indonesia tidak memproduksi uranium untuk PLTN.

"Tidak banyak masyarakat tahu uranium kita tidak ekonomis, sebagian besar berfikir akan pakai uranium kita sendiri, padahal tidak," tutur Rinaldy.
Selanjutnya, ia mengatakan PLTN bukan energi yang bersih dan membutuhkan kesiapan masyarakat jika terjadi kecelakaan karena dampaknya besar. Ia mencontohkan Jepang menyerah dan meminta bantuan dunia karena tidak dapat mengatasi kecelakaan PLTN di Fukushima.

Menurut dia, Indonesia hanya memiliki tenaga yang mengetahui mengenai ilmu tentang PLTN, tetapi belum memiliki tenaga berpengalaman dalam praktik pelaksanaan PLTN.

Ia mengatakan berdasarkan amanat kebijakan energi nasional, nuklir adalah pilihan terakhir setelah energi lain dimanfaatkan dengan maksimum karena berbahaya untuk masyarakat.

Sebelumnya Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Djarot S Wisnubroto mengatakan pihaknya optimistis dengan pengembangan pemanfaatan nuklir di Indonesia karena jajak pendapat yang dilakukan lembaga independen tentang penerimaan masyarakat terhadap nuklir terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Jajak pendapat pada November 2014 terhadap 3.000 responden, kata dia, sebanyak 72 persen responden menyatakan mendukung PLTN.

Menurut dia, dari 3.000 responden itu, 1.000 di antaranya khusus untuk masyarakat Bangka Belitung dan hasilnya sebesar 51,5 persen menyatakan mendukung. Hasil itu cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

DEN usulkan PLN di bawah Kementerian ESDM

DEN usulkan PLN di bawah Kementerian ESDM

Terakata

1:21:00 AM

0 komentar

01:21 WIB | 3.220 Views

Pewarta: Dyah Dwi Astuti

Ilustrasi. Warga memeriksa meteran listrik prabayar sebelum diisi ulang di Jakarta, Sabtu (4/7/15). PLN menetapkan perubahan tarif listrik 10 golongan pelanggan komersial atau nonsubsidi pada Juli 2015 menjadi Rp1.547,94/kWh atau naik sebesar Rp23,7/kWh dibandingkan Juni 2015 sebesar Rp1.524,24/kWh. Hal tersebut terjadi karena realisasi tiga indikator yakni kurs, harga minyak Indonesia (ICP), dan inflasi dua bulan sebelumnya. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

PLN itu regulatornya Menteri ESDM, pemegang saham Menteri Keuangan, sebagai kuasa pemegang saham adalah Menteri BUMN, jadi kami bertiga terus diskusi antara lain bagaimana memperkuat PLN supaya bisa menanggung beban ke depan."

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Energi Nasional mengusulkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hanya berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar lebih berkembang.

Ditemui usai diskusi "Energi Kita" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu, anggota Dewan Energi Nasional Rinaldy Dalimi mengatakan PLN selama ini PLN menerima instruksi berbeda dari beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga sulit dalam menentukan kebijakan.

"PLN selama ini harus menjalankan dua hal yang berbeda sehingga tidak berkembang. Untuk itu saya mengusulkan PLN hanya di bawah Kementerian ESDM," tutur dia.

Ia mencontohkan dalam pengembangan energi panas bumi, Kementerian Keuangan menuntut biaya terendah, sedangkan dari Kementerian ESDM menuntut dilakukan pembelian meski harganya di atas harga pasar untuk pengembangan energi.

Selain itu, kata dia, PLN masih tumpang tindih dalam mencari keuntungan atau tidak selama berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan ESDM.

"PLN kakinya dua, yakni sebagai public service company harus menyuplai listrik di daerah yang tidak menguntungkan, di sisi lain ia ditugaskan untuk untung," ujar dia.
Dalam kesempatan sama, Menteri ESDM Sudirman Said menuturkan pihaknya telah berbicara dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan mengenai upaya memperkuat PLN.

"PLN itu regulatornya Menteri ESDM, pemegang saham Menteri Keuangan, sebagai kuasa pemegang saham adalah Menteri BUMN, jadi kami bertiga terus diskusi antara lain bagaimana memperkuat PLN supaya bisa menanggung beban ke depan," tutur dia.

Menteri ESDM mengatakan meskipun aspek koordinasi kompleks, ia menilai kementerian kini sangat cair dan mudah bertemu untuk berkoordinasi terkait pemenuhan target pemerintah.

Sementara suntikan dana untuk memperkuat PLN, tutur dia, sudah dibicarakan di DPR berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan untuk restrukturisasi PLN dari segi struktur neraca merupakan domain Kemenkeu dan Kementerian BUMN.

Pemerintah berencana memberikan suntikan modal sebesar Rp10 triliun dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka meningkatkan elektrifikasi di daerah terpencil serta subsidi listrik yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp23 triliun dalam RAPBN 2016.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015