-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran DPR sarankan
DPR sarankan pemerintah lobi MILF bebaskan sandera

DPR sarankan pemerintah lobi MILF bebaskan sandera

Pewarta: 
DPR sarankan pemerintah lobi MILF bebaskan sandera
Dokumentasi Hamsiar, bibi dari Renaldi alias Aldi (25), salah satu awak kapal Brahma 12 yang disandera kelompok milisi bersenjata Abu Sayyaf, di Filipina, diwawancarai di rumahnya, di Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/4/2016). Keluarga korban berharap negosiasi pembebasan seluruh sandera dengan batas waktu pemberian uang tebusan yang tentukan pembajak pada 8 April 2016 atau hari ini dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan korban jiwa .(ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyarankan pemerintah Indonesia melobi pimpinan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan juga Moro National Liberation Front (MNLF), untuk membantu membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

"Seharusnya kita meminta tolong ke MNLF dan MILF untuk meminta bantuan membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf," katanya.
Dia mengatakan, kedua organisasi tersebut memiliki hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf sehingga bisa dimintai tolong untuk membebaskan 10 WNI tersebut.

Menurut dia, kedua kelompok tersebut bisa dimintai tolong untuk negosiasi diplomasi secara informal misalnya dengan melibatkan lembaga keagamaan di Indonesia.

"Melalui lembaga keagamaan, libatkan saja Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah karena jalan persuasi lebih akan menghasilkan dari pada jalur lain tidak bisa," katanya.

Fadli mengakui kelompok Abu Sayyaf sangat berat dan konstitusi Filipina tidak memperbolehkan tentara luar negara itu masuk ke wilayah Filipina kecuali apabila ada kerjasama pertahanan.

Menurut dia, kebijakan konstitusi Filipina itu yang membuat tentara Indonesia tidak bisa masuk untuk membantu pembebasan sandera.

"Indonesia tidak memiliki kerjasama pertahanan dengan Filipina dan konstitusi Filipina tidak mengizinkan pasukan asing masuk kecuali ada kerjasama pertahanan," katanya. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
DPR sarankan BI lakukan monitoring secara ketat

DPR sarankan BI lakukan monitoring secara ketat


Pewarta:
DPR sarankan BI lakukan monitoring secara ketat
Taufik Kurniwan (Zul Sikumbang)

“Salah satunya adalah BI harus monitoring secara ketat. Langkah lain adalah agar fundamental ekonomi harus diperkuat sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terjadi,” kata Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, rupiah yang menembuh Rp14 ribu, sudah melampaui batas psikologis.

”Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa ini sudah tidak rasional dan kita harus hadapi bersama-sama dan mencari solusi terbaik. Ancaman PHK terjadi dan kondisi-kondisi harus dikoordinasikan dengan menteri ekonomi,” kata politisi PAN itu.

DPR RI, katanya, juga akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ekonomi secara menyeluruh.

“Pelemahan rupiah ini unprediktable tapi harus diantisipasi, tim harus solid dan saya usulkan ada rapat konsultasi,” kata Taufik.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top