-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Menperin minta daerah lapor jika terkendala pengembangan industri

Menperin minta daerah lapor jika terkendala pengembangan industri

Menperin minta daerah lapor jika terkendala pengembangan industri
Menteri Perindustrian Saleh Husin membuka Rapat Koordinasi Kemenperin dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016 dengan memukul gong disaksikan (dari kiri) Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat, Dirjen PPI Kemenperin Imam Haryono dan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jawa Tengah, Rabu Malam (24/2). (http://www.kemenperin.go.id/)

Solo (ANTARA News) -  Menteri Perindustrian, Selah Husin, meminta para pemimpin daerah agar melapor ke Kementerian Perindustrian jika menghadapi kendala dalam pengembangan dan pemerataan industri di daerah.

"Saya tegaskan jika gubernur dan bupati temui masalah, hubungi saya. Kemenperin siap bersinergi dan memfasilitasi industrilisasi di daerah," tutur Menteri Perindustrian Saleh Husin pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) di Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/2).

Saleh Husin berpendapat bahwa industri di daerah berpeluang besar untuk bertumbuh secara merata terutama di bidang nonmigas karena sumbangan industri di bidang itu terus meningkat terhadap perekonomian nasional .

Jika kontribusi nonmigas terhadap PDB 2014 sebesar 17,89 persen, lanjut Saleh Husin, maka pada 2015 meningkat menjadi 18,18 persen. Selain itu industrialisasi di luar Jawa juga terus menggeliat.

Kementerian Perindustrian mencatat kontribusi industri pengolahan di luar Jawa sebesar 29,27 persen pada 2014 dan setahun berikutnya menembus angka 30,75 persen.

Selain itu Kemenperin juga mencatat adanya pergeseran kontribusi industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Semenatra kontribusi industri Pulau Jawa terhadap PDB sebesar 58,51 persen pada 2014 berkurang menjadi 58,29 persen pada 2015.

Di sisi lain, wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga berkontribusi yang terus bertambah dari 2,5 persen pada 2014 menjadi 3,06 setahun kemudian.

Untuk itu Kemenperin berharap pemerintah di daerah turut menunjang dan memantau pemerataan dan penyebaran industri di daerahnya agar terjadi pemerataan.

"Diharapkan, kontribusi wilayah di luar Pulau Jawa dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor industri nonmigas akan terus ditingkatkan dari 30.75 persen pada tahun 2015 menjadi sekitar 40 persen pada tahun 2035," papar Saleh.

Sementara itu, Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Imam Haryono mengatakan kawasan industri Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik akan menjadi acuan pembangunan di luar Jawa.

"JIIPE dijadikan acuan dalam pembangunan kawasan industri prioritas di luar Jawa," ujar Imam.

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III pun sedang menjembatani  pembangunan Sentra IKM di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Kupang, dan Sikka serta membantu penyusunan rencana pembangunan sentra IKM di Bangkalan, Pamekasan dan Kabupaten Majalengka.

Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Berikut daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 2017

Berikut daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 2017

Berikut daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 2017
Ketua KPU Husni Kamil Manik (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Pemilihan kepala daerah serentak gelombang ke dua yang akan dilangsungkan pada 15 Februari 2017, diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam peresmian peluncuran Pilkada Serentak 2017 di Jakarta, Senin, mengatakan, daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota.

Berikut daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2017:
Provinsi (7):1.  Aceh
2. Bangka Belitung
3. DKI Jakarta
4. Banten
5. Gorontalo
6. Sulawesi Barat
7. Papua Barat.


Kabupaten (76):
1. Mesuji
2. Lampung Barat
3. Tulang Bawang
4. Bekasi
5. Banjarnegara
6. Batang
7. Jepara
8. Pati
9. Cilacap
10. Brebes
11. Kulonprogo
12. Buleleng
13. Flores Timur
14. Lembata
15. Landak
16. Barito Selatan
17. Kotawaringin Barat
18. Hulu Sungai Utara
19. Barito Kuala
20. Banggai Kepulauan
21. Buol
22. Bolaang Mongondow
23. Kepulauan Sangihe
24. Takalar
25. Bombana
26. Kolaka Utara
27. Buton
28. Boalemo
29. Muna Barat
30. Buton Tengah
31. Buton Selatan
32. Seram Bagian Barat
33. Buru
34. Maluku Tenggara Barat
35. Maluku Tengah
36. Pulau Morotai
37. Halmahera Tengah
38. Nduga
39. Lanny Jaya
40. Sarmi
41. Mappi
42. Tolikara
43. Kepulauan Yapen
44. Jayapura
45. Intan Jaya
46. Puncak Jaya
47. Dogiyai
48. Tambrauw
49. Maybrat
50. Sorong
51. Aceh Besar
52. Aceh Utara
53. Aceh Timur
54. Aceh Jaya
55. Bener Meriah
56. Pidie
57. Simeulue
58. Aceh Singkil
59. Bireun
60. Aceh Barat Daya
61. Aceh Tenggara
62. Gayo Lues
63. Aceh Barat
64. Nagan Raya
65. Aceh Tengah
66. Aceh Tamiang
67. Tapanuli Tengah
68. Kepulauan Mentawai
69. Kampar
70. Muaro Jambi
71. Sarolangun
72. Tebo
73. Musi Banyuasin
74. Bengkulu Tengah
75. Tulang Bawang Barat
76. Pringsewu


Kota (18):1. Banda Aceh
2. Lhokseumawe
3. Langsa
4. Sabang
5. Tebing Tinggi
6. Payakumbuh
7. Pekanbaru
8. Cimahi
9. Tasikmalaya
10. Salatiga
11. Yogyakarta
12. Batu
13. Kupang
14. Singkawang
15. Kendari
16. Ambon
17. Jayapura
18. Sorong
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
KPK tangkap seorang direktur bank daerah Banten

KPK tangkap seorang direktur bank daerah Banten

 | 1.363 Views

Jakarta (ANTARA News) - KPK mengamankan seorang direktur bank daerah Banten dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Sekitar pukul 12.40 WIB di restoran di daerah Serpong, terjadi serah terima uang uangnya dalam bentuk dolar AS dan rupiah. Ada 3 orang, 2 anggota DPRD, 1 pimpinan perusahaan atau direktur sebuah perusahaan," kata pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Dua anggota DPRD Banten tersebut berinisial SMH dan TST. Dari informasi yang dikumpulkan, SMH adalah Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi Partai Golkar SM Hartono sedangkan TST adalah Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Aset DPRD Banten Tri Satriya Santosa.

"Pimpinan perusahaan itu adalah RT, dirut perusahaan daerah di banten, inisialnya perusahaannya BGD," tambah Johan.

Perusahaan tersebut adalah PT Banten Global Development (BGD), sedangkan RT adalah Ricky Tampinongkol yang merupakan Direktur Utama PT BGD.

"Dari OTT tersebut, ditemukan uang dalam bentuk dolar AS pecahan 100 dolar sedang dihitung, ada juga uang dalam bentuk rupiah, jumlahnya sekitar puluhan juta," jelas Johan.

Bersama 3 orang tersebut, ada 5 orang lagi yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan yaitu 2 staf perusahaan dan 3 orang supir.

"Kedelapan orang ini sedang menjalani pemeriksaan. KPK punya waktu 1 x 24 jam apakah ada dugaan tipikor atau tidak, jadi baru bisa diketahui besok siang," jelas Johan.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
 Daerah gagal capai target produksi padi akan dikenai sanksi

Daerah gagal capai target produksi padi akan dikenai sanksi

Daerah gagal capai target produksi padi akan dikenai sanksi
Petani menanam padi di lahan pertanian di Klambu, Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (4/3). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis produksi padi 2015 mencapai 10 juta ton gabah kering giling. (ANTARA FOTO/Yusuh Nugroho)
Kalau ada daerah yang produksi pada dibawah target, InsyaAllah tahun depan anggaran nol
Padang (ANTARA News) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengancam akan mengenakan sanksi ke daerah yang gagal mencapai target produksi padi tahun ini.

"Kalau ada daerah yang produksi pada dibawah target, InsyaAllah tahun depan anggaran nol," kata dia, Selasa, saat membuka Gelar Pangan Nusantara 2015 di Lapangan Tarandam, Padang.

Anggaran untuk daerah yang produksi padinya rendah, ia melanjutkan, akan dialihkan ke kabupaten dan kota yang berhasil meningkatkan produksi di atas lima persen.

"Ini konsensus nasional, dari 400 lebih kabupaten seluruh Indonesia ada 26 kabupaten yang tidak mencapai target hingga April," ujar dia.

Amran menuturkan bahwa karena menerapkan kebijakan itu, dia pernah ditelepon oleh seorang kepala daerah yang melapor telah memecat kepala dinas pertanian karena target produksi tidak tercapai.

"Saya tidak minta kepala dinas dicopot, walaupun dipecat sampai 10 kali kalau target produksi sampai September tidak tercapai maka anggaran nol dan sampai jumpa tahun 2017," ucap Amran.

Ia menegaskan bahwa selama dia masih memimpin Kementerian Pertanian kebijakan itu akan diterapkan.

Amran menjelaskan, pemerintah telah menambah anggaran Kementerian Pertanian hingga 100 persen guna mewujudkan swasembada pangan.

Anggaran kementerian yang tahun 2014 hanya Rp342 miliar, menurut dia, naik menjadi Rp751 miliar tahun 2015.


Yang Sukses
Kepada daerah yang berhasil mencapai target kami menyampaikan terima kasih atas upayanya mewujudkan swasembada pangan, kata Menteri Pertanian.

Delapan daerah di Sumatera Barat yang berhasil meningkatkan produksi padi lima persen lebih mendapatkan penghargaan di ajang Gelar Pangan Nusantara 2015.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Pesisir Selatan serta Pemerintah Kota Solok.

Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan pemberian penghargaan atau sanksi bagi daerah yang sukses atau gagal mencapai target produksi bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

"Anggaran lebih dari cukup karena itu daerah harus bersungguh-sungguh memenuhi target produksinya," ujar dia.


Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top