-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Fahri Hamzah: modernisasi parlemen harus dilakukan

Fahri Hamzah: modernisasi parlemen harus dilakukan

Fahri Hamzah: modernisasi parlemen harus dilakukan
Wakil Ketua DPR RI saat memberikan kukiah umum di FISIP Unand pada Jumat (20/5/2016). (Ida Nurcahyani)
Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah mengatakan modernisasi parlemen harus diwujudkan guna meningkatkan kinerja anggota dewan.

Modernisasi menurut Fahri, salah satunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dewan dengan didukung para staf ahli handal.

"Modernisasi parlemen harus dilakukan. Saat ini ada dua kekuatan dewan yakni kekuatan politik yang sifatnya sementara dan datang berdasarkan pilihan rakyat, satu lagi kekuatan datang dari pendukung dewan. Kekuatan kedua itu harus diperkuat supaya anggota dewan mulai bicara karena mereka sudah punya bahan karena dibackup tim ahli. Dulu anggota dewan banyak diam karena direpresi. Sekarang cerewet karena di belakang ada 'dapur'-nya begitu cara kita awasi kinerja pemerintah," kata Fahri saat memberi kukuah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya (kunker) pada Jumat (20/5).

Dalam kuliah umum bertema "Dinamika DPR-RI Era Reformasi Politik" itu, Fahri juga mengatakan dirinya bertekad memperkuat DPR sehingga bisa mandiri, termasuk dalam hal anggaran.

"Bagaimana kita mau awasi Eksekutif tapi anggaran dipotong terus. Sampai saat ini DPR masih tergantung pada Eksekutif karena mereka pemegang kuasa anggaran," katanya.

Setelah memberi kuliah umum yang juga dihadiri Dekan FISIP Unand, Nusyirwan Effendi, Fahri Hamzah kemudian diminta menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Nurul Ilmi di kompleks kampus Unand.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Komentar terbaru Fadli Zon soal Fahri Hamzah

Komentar terbaru Fadli Zon soal Fahri Hamzah

Komentar terbaru Fadli Zon soal Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

"Saya tidak mau berandai-andai dulu biarlah Fahri Hamzah memperjuangkan hak-haknya sampai tuntas," kata Fadli di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa. 
Fadli meyakini rekannya di DPR itu akan terus memperjuangkan hak-hak dalam partainya (Partai Keadilan Sejahtera).

"Saya kira dia akan berjuang dalam hak-haknya di dalam partainya sesuai dengan visinya Saya yakin itu yang akan dilakukan," tutur dia.

Sebelumnya, PKS memberhentikan Fahri sebagai kader PKS, karena alasan tertib organisasi, kedisiplinan partai serta ada proses-proses yang dilalui hingga ada putusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS.

Tak terima dengan keputusan PKS, Fahri diwakili kuasa hukumnya, Mujahid A. Latief pada Selasa ini melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
DPR belum putuskan status Fahri Hamzah

DPR belum putuskan status Fahri Hamzah

DPR belum putuskan status Fahri Hamzah
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4). Dalam pernyataannya Fahri mengaku dirinya tidak akan mundur dari PKS dan akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pemecatan tersebut. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
 Sampai hari ini kami belum menerima surat keputusan dari PKS, sehingga kita tentunya tidak bisa melakukan lebih lanjut tanpa keputusan tersebut

Jakarta (ANTARA News) - Pihak DPR RI belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pasca pemecatan keanggotaan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu. 

"Sampai hari ini kami belum menerima surat keputusan dari PKS, sehingga kita tentunya tidak bisa melakukan lebih lanjut tanpa keputusan tersebut," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika DPR sudah menerima surat keputusan maka akan digelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Tentunya keputusan DPR ini kan bukan keputusan pribadi tapi keputusan kolektif kolegial, sehingga memang seluruh keputusan itu betul-betul kolektif kolegial," kata dia. 
Agus Hermanto menegaskan, setelah rapat pimpinan dilaksanakan maka seluruh pimpinan fraksi akan menentukan apa yang dilakukan. "Tapi yang jelas keputusan yang ada nantinya bukan hanya keputusan semata dari pimpinan tapi keputusan kolektif kolegial," pungkas Agus.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Fahri Hamzah dukung Pansus Hak Angket Freeport Indonesia

Fahri Hamzah dukung Pansus Hak Angket Freeport Indonesia


Fahri Hamzah dukung Pansus Hak Angket Freeport Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (ANTARA News/Gilang Galiartha)
 

"Kami mendukung pembentukan Pansus Hak Angket tentang PT Freeport Indonesia, biar tak ada sak wasangka. Isu-isu yang mulai beredar harus mulai di-clear-kan dan hanya bisa melalui Pansus Hak Angket," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Dengan adanya Pansus Hak Angket, maka akan diketahui siapa saja yang "bermain" di PT Freeport Indonesia.
"Siapa yang punya kepentingan akan ketahuan, itu baru riil. Jangan karena cuma pertemuan doang orang jadi heboh," sebut politisi PKS itu. Dirinya juga telah mendapat informasi bahwa draft Hak Angket sudah ada dan sudah ditandatangani oleh beberapa anggota.
"Kalau bisa kita sahkan di masa sidang ini. Kemudian reses dan awal Januari paling tidak sudah dilakukan investigasi," ujarnya.

Terkait gagalnya Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mendapatkan rekaman asli dari Kejaksaan Agung terkait permintaan saham, Fahri menyatakan, telah terjadi konspirasi.

Bahkan, katanya, yang seharusnya laporan Menteri ESDM ke MKD adalah wilayah internal DPR dipindahkan ke ranah publik "Kalau betul-betul ada niat untuk membongkar, harusnya terbuka dari awal. Termasuk menyerahkan rekaman asli kepada MKD DPR RI," demikan Fahri
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top