-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Ganti Rugi
Ganti rugi lahan bandara di Temon Kulon Progo Rp3,5 triliun

Ganti rugi lahan bandara di Temon Kulon Progo Rp3,5 triliun

 | 2.137 Views
Pewarta: 
Ganti rugi lahan bandara di Temon Kulon Progo Rp3,5 triliun
Hasto Wardoyo (FOTO ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkirakan ganti rugi lahan calon lokasi bandara mencapai Rp3,5 triliun dari prediksi awal Rp1,6 triliun.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan tim penilai independen telah mengerjakan tugasnya untuk tahap pertama, yakni menilai seluruh lahan milik masyarakat yang digunakan untuk bandara.

"Di luar dugaan nilai ganti rugi tanah untuk warga jauh lebih meningkat dibanding perkiraan sebelumnya. Semula, ganti rugi tanah warga diperkirakan senilai Rp1,6 trilun, tetapi nilainya di luar dugaan untuk sementara di atas Rp3,5 triliun," kata Hasto.
Oleh karena itu, Hasto berharap pembangunan bandara di Temon didukung oleh masyarakat, karena Pemerintah Provinsi DIY dan pemkab tidak berniat ingin menyengsarakan masyarakat, tetapi justru ingin menyejahterakan masyarakat.

Ia mengajak warga meningkatkan persaudaraan, menghindari permusuhan antar warga. Apalagi saat ini di wilayah Temon baru dimulai proses pembangunan bandara yang pada gilirannya akan menyejahterakan masyarakat juga.

"Jangan sampai kasak-kusuk untuk mengadu-adu antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Hal ini akan berakibat sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat di lingkungannya dan perbuatan ini merupakan ajakan setan. Kita harus instropeksi diri," kata Hasto.
Ketua Tim Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta Uswatun Khasanah mengatakan data hasil penilaian tim appraisal tersebut diserahkan ke Kanwil BPN DIY disaksikan Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara Baru Kulonprogo dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono.

"Hasil penilaian sudah diserahkan ke BPN sebagai ketua tim pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara, disaksikan Angkasa Pura juga," kata Uswatun.
Uswatun mengatakan data tersebut berupa hasil penilaian aset lahan di lima desa terdampak bandara baru Kulon Progo. Selain data aset lahan di lima desa di Kecamatan Temon tersebut, juga diserahkan data aset Pakualam Ground (PAG) yang terdampak.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Ganti rugi dampak sosial Bendungan Jatigede dimulai

Ganti rugi dampak sosial Bendungan Jatigede dimulai

Pewarta:
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mulai membayarkan kompensasi setelah melalui proses verifikasi oleh tim penanganan dampak sosial daerah genangan Bendungan Jatigede selesai.

"Pembayaran kompensasi senilai Rp 741 miliar akan diberikan untuk 11.469 KK, untuk hari ini ada 2000 KK yang dibayarkan santunannya," kata Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi di lokasi pembayaran di Sumedang, Jumat, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Mudjiadi menargetkan, akhir juli 2015 proses pembayaran tersebut dapat diselesaikan, dan ditargetkan di awal Agustus akan dimulai penggenangan. Mudjiadi mengatakan sebelum pengisian waduk, ada tiga tahapan yang harus dilaksanakan.

"Pertama adalah pengosongan area genangan berupa pengosongan penduduk, pengosongan satwa dan pemindahan situs,dan tersisa 15 situs dari total 48 situs," tambah Mudjiadi.
Sementara tahap kedua adalah, pembersihan area genangan berupa penebangan pohon di lahan Perhutani 1.300 ha, dan aset-aset PLN, serta rumah tidak berpenghuni.

Sedangkan tahap ketiga adalah tahap pengisian waduk yang akan dilaksanakan selama 219 hari dengan asumsi dimulai awal Agustus 2015.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penggenangan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat tetap pada 1 Agustus 2015, meskipun saat ini sejumlah warga masih tinggal di kawasan itu.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Presiden Jakarta, Kamis (18/6) menyebutkan, pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai biaya agar warga meninggalkan lokasi itu.

"Penggenangannya 1 Agustus 2015, di situ ada warga yang sudah dibayar, tapi belum juga pindah," kata Sofyan yang didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan.
Sementara itu, Ahmad Heriawan mengatakan, dana bantuan kepada warga di lokasi Waduk Jatigede akan segera dicairkan. "Uang bantuan akan diberikan kepada warga mulai 26 Juni 2015," katanya.

Ia menyebutkan, ada dua bentuk pencairan yang diberikan kepada masyarakat.

Bentuk pertama yang diberikan sebagai pengganti tanah dan rumah plus uang pengganti penghasilan selama enam bulan.

"Untuk bentuk ini akan diberikan kepada 4.514 kepala keluarga (KK), masing-masing KK akan mendapat Rp122,59 juta lebih sehingga total yang diberikan Rp553,3 miliar," jelasnya.
Sementara, bagi warga yang sudah mendapat penggantian sebelumnya namun masih berada di lokasi yang akan digenangi, masih akan mendapat bantuan dari pemerintah.

Hal itu, karena mereka mengaku sudah tidak memiliki uang untuk pindahan. "Untuk yang ini, pemerintah akan memberikan Rp29,3 juta kepada tiap KK yang jumlahnya 6.410 KK. Total Rp 188,1 miliar," tambah gubernur yang akrab disapa Aher.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top