Oleh Helti Marini Sipayung
Ilustrasi
- Ratusan aktivis lingkungan hidup mengatur tubuh mereka membentuk
pesan harapan dan kedamaian di depan Menara Eiffel di Paris, Prancis,
Minggu (6/12), saat Konferensi Perubahan Iklim Dunia 2015 (COP21)
berlanjut di Le Bourget dekat ibukota Prancis.
(REUTERS/Benoit Tessier)
Paris (ANTARA News) -
"Tak ada lagi waktu untuk mitigasi dan adaptasi, sebab pulau-pulau kami akan lenyap," kata Perdana Menteri Negara Kepulauan Tuvalu, Enele Sopoaga.
Pernyataan itu disampaikan Enele saat menjawab pertanyaan jurnalis
dalam konferensi pers di Sekretariat Alliance of Small Island States
(AOSIS) atau Aliansi Negara Kepulauan Kecil di arena Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim (COP) ke-21 di Le Bourget,
Paris, Prancis.
Enele mengatakan bahwa negaranya merupakan satu dari 39
negara-negara kepulauan kecil yang bergabung dalam AOSIS yang terdampak
paling parah bila tidak ada upaya nyata mengatasi perubahan iklim.
Badai tropis atau "tropical cyclon" yang kerap melanda perairan
wilayah itu telah membuat masyarakat semakin menderita. Hantaman
gelombang membuat daratan pulau terus menyempit.
Sejumlah pulau yang terancam tenggelam akibat kenaikan muka air laut
di wilayahnya antara lain Pulau Vaitupu, Nanumea, Nui, Nukulaelae, dan
Nanumaga.
Karena itu, kata Perdana Menteri harus ada kesepakatan terikat
hukum yang menjadi panduan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari
COP Paris.
"Kalau masyarakat kami kehilangan tanah dan pulau-pulaunya maka ini tragedi yang memalukan bagi kemanusiaan," ucapnya.
Enele menambahkan bahwa sejumlah pihak masih menyangkal bahwa
bencana yang melanda wilayah kepulauan diakibatkan oleh perubahan iklim.
Para pihak, terutama negara maju lanjutnya, seringkali beralasan
bahwa tidak ada bukti ilmiah bahwa bencana alam yang terjadi dikarenakan
perubahan iklim.
Baca :
Negara besar kini akui dampak iklim ke negara kecil
"Bagaimana mungkin mereka mengharapkan negara berkembang seperti
kami memiliki sumber daya untuk membuktikan secara ilmiah, ini tidak
adil," katanya.
Ia mengharapkan kesepakatan mengikat yang dibangun di Paris juga
memasukkan kerugian dan kerusakan akibat bencana sebagai dampak
perubahan iklim atau disebut "lost and damaged".
Perlu Aksi Nyata
Ungkapan PM Tuvalu ini mewakili suara penduduk yang tinggal di
negara-negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan (vulnerable)
terhadap dampak perubahan iklim.
Tuvalu adalah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan
Australia di Samudera Pasifik. Tetangga terdekat negara ini adalah
Kiribata, Nauru, Samoa dan Fiji.
Dengan daratan seluas 26 kilometer persegi dan populasi penduduk
mencapai 10.472 jiwa membuat negara berbentuk Monarki Konstitusional ini
menjadi negara berdaulat ketiga terpadat di dunia.
Titik tertinggi di antara 114 pulau yang membentuk negara ini hanya setinggi 5 meter di atas permukaan laut.
Karena itu, Tuvalu sangat rentan terhadap perubahan iklim. Salah
satu dampak perubahan iklim adalah kenaikan muka air laut yang
dikhawatirkan menenggelamkan pulau-pulau di wilayah itu.
"Aksi nyata mendesak dan mari kita tegaskan dalam kesepakatan
bersama karena COP Paris ini momentum yang menentukan keberlangsungan
hidup manusia," katanya.
Tidak hanya negara-negara yang bergabung dalam AOSIS, 20 negara
kepulauan rentan iklim yang dipimpin Filippina membentuk aliansi bernama
"Climate Vulnerable Forum". Mereka menuntut target kenaikan suhu bumi
dari dua derajat diturunkan menjadi satu setengah derajat.
Baca :
Rachmat Witoelar: negosiator lupa ancaman perubahan iklim
Kenaikan suhu sebesar itu hanya akan menaikkan permukaan laut setinggi satu meter sehingga banyak pulau masih akan selamat.
Sementara Indonesia, meski tidak tercatat sebagai anggota AOSIS
maupun "Climate Vulnerable Forum" diperkirakan akan mengalami dampak
perubahan iklim khususnya bagi ribuan pulau yang membentang dari Aceh
hingga Papua.
Dalam Indeks Dampak Perubahan Iklim yang dirilis lembaga dunia,
Maplecroft pada Februari 2014 bahwa sekitar 1.500 pulau Indonesia
diprediksi tenggelam pada 2050 akibat kenaikan permukaan air laut.
Berdasarkan hasil kajian citra satelit Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Lapan) pada 2002, menyatakan jumlah pulau di
Indonesia adalah sebanyak 18.306 pulau.
Adapun data Kementerian Dalam Negeri berdasarkan laporan dari para
gubernur dan bupati/wali kota, pada 2004 menyatakan, ada 7.870 pulau
yang bernama, sedangkan 9.634 pulau tak bernama. Dari sekian banyaknya
pulau-pulau di Indonesia, yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau.
Presiden Joko Widodo saat pidato di KTT Iklim Paris juga
menyinggung tentang wilayah Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau dengan
60 persen penduduk bermukim di pesisir.
Baca :
Kaum miskin terdampak perubahan iklim paling parah
Kerentanan dan tantangan perubahan iklim menurut Presiden tidak
menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mitigasi
perubahan iklim dengan target penurunan emisi sebesar 29 persen dengan
usaha sendiri pada 2030. Target tersebut bisa meningkat hingga 41 persen
dengan dukungan internasional.
Penurunan emisi Indonesia dari sektor maritim antara lain dengan
memberantas penangkapan ikan ilegal dan menjaga kelestarian sumber daya
serta keanekaragaman hayati.
"Mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan.
Saya mengharapkan kita semua menjadi bagian dari solusi menjadikan bumi
ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita menjadikan bumi
menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka," kata Jokowi.
Komitmen Negara Maju
Konferensi puncak perubahan iklim di Paris, Prancis memasuki minggu
kedua. Perundingan menyisakan beberapa hari sebelum berakhir sesuai
jadwal pada 11 Desember 2015.
Pembahasan antara negara-negara maju dan berkembang menyangkut dua
isu utama yakni target maksimal kenaikan suhu bumi dan bantuan pendanaan
bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi ancaman perubahan iklim
belum mencapai kesepakatan.
Namun, sejumlah negara maju sudah menyatakan komitmen untuk
membantu negara kepulauan kecil dan negara berkembang menghadapi
perubahan iklim.
Bantuan tersebut antara lain datang dari Pemerintah Amerika Serikat
yang akan berkontribusi sebesar 30 juta dolar AS untuk skema asuransi
risiko iklim di Pasifik, Amerika Tengah dan Afrika. Presiden Obama
mengumumkan bantuan ini dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin
negara kepulauan kecil di Paris pada 2 Desember 2015.
Dana bantuan ini adalah bagian dari rencana terpadu untuk membantu
warga yang rentan akan dampak perubahan iklim. Program bantuan itu
meliputi penyediaan data iklim, peralatan dan jasa, dan menyertakan
pertimbangan tentang perubahan iklim dalam bantuan pembangunan.
Bantuan AS adalah langkah mencapai tujuan yang ditetapkan pemimpin
G7 pertengahan tahun ini untuk memberikan bantuan kepada 400 juta orang
di negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan
iklim.
Sebelumnya sebanyak 134 negara berkembang menginginkan mekanisme
internasional untuk kerugian dan kerusakan sebagai bagian dari
kesepakatan mengikat yang dihasilkan oleh KTT di Paris ini.
Tetapi hal ini ditolak oleh beberapa negara industri termasuk
Amerika karena khawatir akan membuat negara-negara maju bertanggung
jawab secara finansial atas dampak perubahan iklim.
Pemimpin negosiasi AOSIS yang juga Dirjen Kementerian Lingkungan
dan Energi Maladewa, Amjad Abdulla mengatakan bantuan tersebut merupakan
sinyal "tanda kemajuan" di KTT Iklim Paris.
"Kami mendorong mitra kami untuk mengenali secara seksama tantangan
yang kita hadapi dan membantu untuk mengatasinya bersama," ujar
Abdulla, seperti dikutip dari bagian komunikasi COP-21 Konvensi Kerangka
Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).
Selain itu, sebanyak 11 negara maju yakni Kanada, Denmark,
Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Swedia, Swiss, Inggris,
dan Amerika Serikat berkomitmen mengucurkan 248 juta dolar AS untuk
kelompok negara rentan dampak perubahan iklim.
Bantuan itu diserahkan secara simbolis pada Senin (30/11) dan akan
masuk ke Pendanaan Negara-negara Tertinggal atau Least Developed
Countries" (LDC) dan dikelola oleh lembaga "Global Environment Facility"
(GEF).
Kelompok negara LDC beranggotakan 47 negara miskin dan berkembang,
sebagian adalah negara kecil kepulauan, seperti Kiribati, Maladewa, dan
Vanuatu, termasuk Filipina yang rutin dihantam badai tropis mematikan.
Negara-negara tersebut rentan terhadap dampak perubahan iklim,
seperti kekeringan, badai besar mematikan, kenaikan muka air laut, dan
berbagai perubahan terkait iklim.
Direktur Eksekutif GEF Naoko Ishii, seperti dikutip bagian
komunikasi COP-21 menyebutkan dengan dana tersebut mereka bisa
menghadapi perkembangan perubahan iklim ke depan dan menegaskan bahwa
peningkatan investasi untuk adaptasi harus ada dalam kesepakatan iklim
Paris.
Kesepakatan iklim Paris akan menggantikan Protokol Kyoto terkait
kesepakatan internasional terikat hukum yang dilaksanakan pasca tahun
2020 untuk menurunkan emisi guna menghambat pemanasan global.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
