Hasto Bantah Sutiyoso Soal Sekretariat Bersama

Hasto Bantah Sutiyoso Soal Sekretariat Bersama

Terakata

4:41:00 PM

0 komentar

Christie Stefanie, CNN Indonesia

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah bersiap menyerahkan susunan kepengurusan kepengurusan DPP PDI Perjuangan, di Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah adanya rencana untuk membentuk sekretariat bersama (sekber) oleh para partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kami tidak ada sekber," ujar Hasto di Gedung Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (6/5).

Menurutnya, sekber tak perlu dibentuk karena melihat kurang efektifnya pembentukan wadah serupa pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, kata Hasto, adanya ketidakinginan kalangan partai pemerintahan membentuk suatu institusi yang bertentangan dengan sistem presidensial.

 "Kami tak ingin bentuk institusi baru yang kemudian bertentengan dengan prinsip tata negara," katanya menegaskan. (Baca juga: Sutiyoso: KIH akan Bentuk Sekretariat Bersama)

Kendati demikian, Hasto mengungkap perlu adanya koordinasi antara partai pemerintah dengan presiden dalam hal komunikasi politik. Terlebih lagi, lanjutnya, ihwal pengambilan-pengambilan keputusan diantara proses pengambilan keputusan antara legislatif dan eksekutif.

"Bisa saja tim atau forum bentuknya agar bersifat lebih cair. Yang penting bagaimana dalam proses pengambilan keputusan antara DPR-pemerintah bisa berjalan cepat dan kondusif," katanya menjelaskan. "Saling hormati kan disitu penting, tanpa membentuk suatu badan/sekber." (Baca juga: KIH Ajukan Usul Reshuffle Menteri kepada Jokowi Pekan Ini)

Hasto pun mengaku belum adanya pembicaraan mengenai siapakah yang nantinya akan memimpin koordinasi diantara para partai pengusung pemerintahan ini. "Belum ada," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sutiyoso mengatakan, sekber dibentuk untuk meningkatkan komunikasi dengan Jokowi.

Sutiyoso menjelaskan, sekretariat bersama tersebut akan berada di bawah pimpinan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung.

Menurut Sutiyoso, konsep secara umum mengenai keberadaan sekretariat bersama telah dibahas secara internal dalam pertemuan rutin bulanan KIH di kediaman Sutiyoso, 28 April lalu. (sip)

Soal Reshuffle, Hasto: PDIP Siapkan Nama Calon Menteri

Soal Reshuffle, Hasto: PDIP Siapkan Nama Calon Menteri

Terakata

3:22:00 PM

0 komentar

 Hardani Triyoga - detikNews

 

Foto: Yoga/detikcom 

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle terhadap sejumlah menterinya dalam Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PDIP mempersiapkan kadernya jika memang diminta Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

"Kami terus menerus menyiapkan calon-calon pemimpin. Tentu saja di situ, baik kepala daerah, menteri-menteri, maupun juga dalam jabatan strategis yang terkait dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," kata Hasto di Gedung Kemenkumham, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

Namun, ia mengingatkan bahwa reshuffle ini adalah wewenang Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, PDIP mendukung apapun kebijakan Jokowi termasuk reshuffle.

Sebagai parpol pendukung, PDIP, kata dia, juga taat terhadap aturan main.

"PDIP sukanya mendukung. Di dalam konteks ini, reshufle merupakan hak prerogatif dari presiden. Kita taat dalam aturan main, dan tentu saja presiden, apa yang beliau sampaikan dalam pelantikan kabinet, itu kan evaluasi akan dilakukan terus menerus," sebutnya.

Ia menjelaskan pihaknya juga melakukan pengamatan terhadap kinerja menteri-menteri di kabinet Kerja. Berbekal struktur kader kepengurusan sampai ke tingkat ranting, PDIP juga memperhatikan suara rakyat.

"Partai memiliki instrumen sampai ditingkat desa. Kami mendengarkan bagaimana rakyat juga mendengarkan, harga kebutuhan pokok rakyat segera diatasi. Tentu saja kami juga siap jika presiden meminta masukan dari kami,"

Soal menteri yang kemungkinan direshuffle, ia enggan berspekulasi. Tapi, dilihat dari bidang yang menyangkut kepentingan rakyat, bidang tertentu mungkin menjadi pertimbangan presiden.

"Mendengarkan rakyat dan juga melihat bagaimana ekspetasi rakyat yang besar seperti perekonomian berupa percepatan program-program pembangunan infrastruktur, sarana produksi yang berkaitan dengan kehidupan rakyat banyak. Itu tentu saja menjadi perhatian bagi presiden," katanya.

Lanjutnya, selama enam bulan kinerja pemerintahan, Jokowi dinilai sudah memiliki evaluasi terhadap jajaran menterinya. Jokowi yang paham terhadap menteri yang menjalankan atau tak menjalankan konsep Nawacita.

Tapi, soal reshuffle, sekali lagi ia mengingatkan hal tersebut adalah wewenang presiden.

"Dari evaluasi tersebut, presiden punya hal untuk melakukan pergantian, sekiranya ada menteri-menteri yang dinilai presiden, dan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk mendengarkan aspirasi rakyat, tidak sejalan, di dalam menjalankan program nawacita tersebut," sebutnya.

(van/van)