-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Iklim investasi
Sinergi Pertamina-Aramco-Rosneft tingkatkan kepercayaan iklim investasi

Sinergi Pertamina-Aramco-Rosneft tingkatkan kepercayaan iklim investasi

Pewarta: 
Sinergi Pertamina-Aramco-Rosneft tingkatkan kepercayaan iklim investasi
ilustrasi Kilang Minyak Bojonegoro Sejumlah pekerja di kilang minyak mini yang dikelola PT Tri Wahana Universal (TWU) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (10/3/16). (ANTARA FOTO/Aguk Sudarmojo) ()
 Kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco dan Rosneft menunjukkan Indonesia mampu membalikan persepsi investor terkait kondisi atau iklim investasi,"
Jakarta (ANTARA News) - Keberhasilan PT Pertamina (Persero) menggandeng dua perusahaan minyak dunia, Saudi Aramco dan Rosneft dalam pengembangan kilang Cilacap di Jawa Tengah dan pembangunan kilang Tuban di Jawa Timur dapat meningkatkan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco dan Rosneft menunjukkan Indonesia mampu membalikan persepsi investor terkait kondisi atau iklim investasi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi B Sukamdani di Jakarta, Kamis.

Hariyadi menambahkan kerja sama Pertamina dengan Rosneft dan Saudi Aramco merupakan bentuk kerja sama yang bagus. Kerja sama tersebut akan meningkatkan (upgrading) peralatan dan teknologi kilang nasional. "Kilang kita sudah perlu dilakukan upgrading. Itu yang tidak dilakukan 10 tahun terakhir," kata dia.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto menilai kerja sama yang dilakukan Pertamina dengan Rosneft serta Saudi Aramco merupakan hal positif. Tidak hanya akan membantu dalam meringankan pendanaan, tapi juga menjamin pasokan minyak mentah kebutuhan kilang. 

"Modal jadi ringan dan bahan baku crude mereka yang menyediakan. Kalau kilangnya sudah jadi sangat mengurangi biaya untuk impor BBM," ungkap Djoko.
Pemerintah telah menunjuk Rosneft, perusahaan minyak asal Rusia untuk menjadi mitra Pertamina membangun kilang minyak berkapasitas 320 ribu barel per hari di Tuban, Jawa Timur, dengan total investasi sebesar 13 miliar dolar AS. Selain bekerja sama untuk dapat membangun kilang minyak di Tuban, Rosneft juga berkomitmen agar Pertamina dapat berperan serta dalam penambangan minyak di Rusia untuk kemudian dibawa ke Indonesia sebagai cadangan minyak nasional.
Selain itu, Pertamina juga menjalin kerja sama dengan Saudi Aramco untuk mengembangkan Kilang Cilacap dengan nilai investasi 5 miliar dolar AS. Pengembangan kilang Cilacap merupakan bagian dari refinery development masterplan program (RDMP) lima kilang utama, yakni kilang Plaju, Dumai, Cilacap, Balikpapan serta kilang Balongan. Pertamina melalui RDMP menargetkan kapasitas kilang pengolahan minyak meningkat menjadi 1.610.000 barel per hari (bph) pada 2025.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean mengatakan dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 47 juta kiloliter (KL) setiap tahunnya atau sekitar 1,6 juta barel per hari, maka tidak heran Indonesia harus mengimpor BBM dan minyak mentah untuk kebutuhan publik.

Produksi siap jual (lifting) minyak yang terus menurun hingga sekarang berkisar di angka 800 ribu barel per hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, belum lagi dari 800 ribuan barel itu setengahnya adalah milik operator sehingga praktis pemerintah sangat defisit antara produksi dan kebutuhan.

Menurut Ferdinand, kapasitas produksi kilang minyak nasional saat ini hanya berkisar 700 ribu-800 ribu barel perhari, dan untuk menutupi kebutuhan nasional maka harus ditutup dengan melakukan impor yang cukup besar. Rata-rata sekitar 50 persen kebutuhan minyak dalam negeri diimpor baik dalam bentuk minyak mentah maupun dalam bentuk produk.

"Angka yang sangat fantastis kita keluarkan setiap tahun untuk impor, ratusan triliun rupiah kita gelontorkan setiap tahun untuk impor kebutuhan minyak nasional," katanya. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Legislator: ekspor mineral mentah rusak iklim investasi

Legislator: ekspor mineral mentah rusak iklim investasi

Pewarta: 

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta pemerintah tidak membuka kembali izin ekspor mineral mentah karena akan merusak iklim investasi yang sudah berjalan cukup baik.

"Menjadi kemunduran kalau pemerintah mengizinkan kembali ekspor mineral mentah," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, pembukaan kembali ekspor mineral mentah bakal menimbulkan ketidakpastian investasi dan menimbulkan kerugian pada perusahaan yang sudah membangun pabrik pengolahan mineral (smelter).

Dito juga mengatakan, bahwa sesuai amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), kebijakan larangan ekspor mineral mentah merupakan upaya menjamin berjalannya program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

"Program hilirisasi merupakan upaya untuk menghilangkan ekspor tanah air (ore) yang sebelumnya dilakukan. Negara-negara lain pun juga melakukan kebijakan hilirisasi," kata politisi senior Partai Golkar tersebut.

Ia melanjutkan, ekspor bijih mineral mentah atau "tanah air" itu hanya menguntungkan negara-negara pengimpor yang selanjutnya menikmati hasil nilai tambahnya.

"Alasan harga komoditas tambang yang turun tidak berarti mengubah UU Minerba, yang sudah jelas melarang ekspor mineral mentah," ujarnya.
Dito juga menyayangkan pernyataan pemerintah yang mengatakan seolah-olah Komisi VII DPR sudah memberi persetujuan ekspor mineral mentah tersebut.

"Kalau ada pribadi Anggota Komisi VII DPR yang menyatakan perlunya dibuka kembali ekspor mineral mentah, jangan dijadikan poin bahwa kami secara institusi setuju soal itu. Pejabat pemerintah mesti hati-hati jika memberikan statement," katanya.
Ia juga yakin Komisi VII DPR tidak akan meminta pemerintah untuk membuka kembali ekspor mineral mentah.

"UU boleh saja direvisi, tapi tidak mengubah aturan pelarangan ekspor mineral mentah," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pembukaan kembali ekspor mineral mentah dengan alasan menyelamatkan perusahaan tambang dan meningkatkan penerimaan negara.
Rencana membuka kembali ekspor mineral mentah tersebut akan dilakukan melalui mekanisme revisi UU Minerba yang akan dibahas bersama DPR. 
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Dana asing masuk tanda membaiknya iklim investasi

Dana asing masuk tanda membaiknya iklim investasi

Pewarta: 
Dana asing masuk tanda membaiknya iklim investasi
ilustrasi Nilai Tukar Dolar Petugas menunjukkan uang dolar Amerika di "cash center" Bank Mandiri, Jakarta, Senin (4/1). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/foc/16)
 Sentimen positif sudah mulai terasa pada 2016 ini, terlihat ada dana asing masuk sekitar Rp20 triliun ke pasar obligasi domestik,"

Jakarta (ANTARA News) - Aliran dana asing masuk melalui instrumen surat utang atau obligasi yang mencapai Rp20 triliun pada awal tahun 2016 ini menandakan membaiknya iklim investasi di Indonesia.
"Sentimen positif sudah mulai terasa pada 2016 ini, terlihat ada dana asing masuk sekitar Rp20 triliun ke pasar obligasi domestik," ujar CEO CIMB Niaga Tigor M Siahaan dalam acara "CIMB Economic Forum" di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 2015 lalu dalam rangka menggerakan perekonomian domestik secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang mendorong kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia.

"Dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah, kami optimistis Indonesia memiliki iklim investasi yang ramah bagi pelaku industri, situasi itu akan membuat inflow ke Indonesia akan bertahan," tuturnya.
Menurut Tigor M Siahaan, fokus pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur akan menambah optimisme ivestor menjadi lebih baik.

"Sentimen positif mulai terbentuk. Sektor semen misalnya, pada kuartal III adan IV 2015 lalu sektor itu bergeliat. Kita harapkan terus berlanjut seiring dengan pengembangan infrastruktur. Bukan hanya semen, tapi industri derivatif juga," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa setelah melalui kesulitan di 2015, pihaknya akan mempercepat pembangunan infrastruktur di 2016.

"Percepatan pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat menjawab tantangan disparitas antara wilayah," ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa pada tahun 2016 ini pihaknya akan membangun sebanyak delapan bendungan baru. Pada 2015 lalu, telah memabangun sebanyak 14 waduk baru.

Selain itu, lanjut dia, PUPR akan melaksanakan pembangunan sejumlah ruas tol trans Jawa. Salah satunya ruas tol Kertosono-Ngawi, Kertosono-Mojokerto yang diperkirakan selesai pada 2017, dan Mojokerto-Surabaya pada 2018. Di luar Jawa, terdapat trans Papua sepanjang 4.345 km.

Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa dalam rangka meratakan kegiatan ekonomi, pihaknya memutuskan untuk menyerahkan kontrak proyek di bawah Rp50 miliar kepada pemerintah provinsi atau pengusaha di daerah.

"Strategi infrastruktur yang sudah dikeluarkan adalah kebijakan kontrak proyek di bawah Rp50 miliar diprioritaskan untuk pengusaha daerah, tidak boleh pengusaha besar," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta kepada BUMN yang melaksanakan proyek-proyek skala besar untuk tidak menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) dengan sesama perusahaan pelat merah.

"Kita arahkan BUMN KSO dengan perusahaan swasta. Kita ingin menggerakkan ekonomi di daerah dan merata," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan bahwa pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 mencapai kisaran 5,3-5,6 persen.
"Saya akan fokus pada tiga hal, yakni narkoba, teroris, dan ekonomi," ucapnya.
Ia menilai terorisme muncul karena adanya tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Selain itu, tingginya disparitas ekonomi juga turut menjadi pemicunya.

"Program percepatan ekonomi dapat mengurangi angka kemiskinan. Itu untuk mengurangi kemiskinan karena itu sumber masalah," katanya. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Bappenas: Butuh iklim investasi kondusif tarik investor

Bappenas: Butuh iklim investasi kondusif tarik investor


Pewarta:
Bappenas: Butuh iklim investasi kondusif tarik investor
Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS, Sofyan Djalil. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
 
Banda Aceh (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, menyatakan butuh iklim investasi kondusif untuk menarik investasi ke provinsi itu.

"Salah satu faktor penting yang perlu diberikan oleh Pemerintah daerah untuk menarik investor adalah memberikan iklim investasi yang kondusif," katanya di Banda Aceh, Sabtu.

Ia menjelaskan pemerintah daerah harus mengoptimalkan investasi dari sektor swasta dan mengajak kalangan masyarakat untuk mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi. Sebab, investasi melalui APBN dan APBA serta APBK sangat terbatas.

"Pemerintah daerah harus memikirkan investasi yang dilakukan mampu memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor perekonomian seperti pariwisata," katanya.
Menurut dia pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius untuk sektor pariwisata seperti Sabang, sebab dengan hadirnya investasi sektor pariwisata akan memberikan dampak besar terhadap sektor ekonomi masyarakat.

"Pemerintah daerah harus memikirkan dan mendorong hadirnya investasi yang bisa menampung banyak tenaga kerja dan menghidupkan sektor ekonomi lainnya," katanya.

Ia menilai Aceh masih memiliki tantangan besar untuk menghadirkan banyak investor sebab berdasarkan data statistik investasi di provinsi tersebut masih minim sehingga perlu kerja keras, salah satunya dengan menghadirkan iklim investasi yang baik.

Pihaknya meyakini dengan iklim investasi yang kondusif akan mampu menghadirkan banyak pelaku usaha untuk memanamkan modalnya di berbagai potensi ekonomi yang dimiliki provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top