-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Indroyono minta TNI-Polri bantu nelayan Kupang usir kapal asing

Indroyono minta TNI-Polri bantu nelayan Kupang usir kapal asing

Indroyono minta TNI-Polri bantu nelayan Kupang usir kapal asing
(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)
Kupang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo meminta bantuan Direktorat Polisi Air Polda Nusa Tenggara Barat dan TNI AL untuk membantu nelayan setempat mengusir kapal asing yang melaut di perairan itu.

Indroyono, dalam kunjungannya ke Tempat Pelelangan Ikan Oeba, Kupang, Sabtu, mendengar keluhan nelayan yang mengaku melihat banyak kapal asing yang masuk perairan Timor untuk menangkap ikan secara liar.

"Polair dan TNI AL itu ada kapal kan, laporkan saja ya Pak, lokasi kapalnya di mana biar kapal patroli nanti ke sana. Kalau ada kapal TNI, polisi, kapal asing akan takut dan kabur," katanya.
Indroyono berpesan, jika Direktorrat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bisa memberikan fasilitas berupa kapal pengawas, maka bantuan TNI AL dan Polair Polda NTT bisa dikerahkan berpatroli.

"Tolong laporkan saja (kalau ada kapal asing masuk), bisa ke syahbandar, pangkalan besar, PSDKP atau satker yang bertugas di sini," katanya.

Seorang nelayan, Joni Mamo, mengeluhkan sulitnya mengusir kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Timor dan melakukan penangkapan ikan secara liar.

"Mereka itu minimal harus tangkap 100 ton ikan. Kalau mereka datang, kita bisa apa? Kapal pengawas pun tidak ada. Makanya kami harap pemerintah bisa memfasilitasinya karena kami sangat mengapresiasi kinerja Bu Menteri (Susi Pudjiastuti yang menerapkan kebijakan soal illegal fishing)," ucapnya.




Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Sofyan, Puan, Tedjo, dan Indroyono Ajukan Anggaran Rp 2,97 T ke DPR

Sofyan, Puan, Tedjo, dan Indroyono Ajukan Anggaran Rp 2,97 T ke DPR

Maikel Jefriando - detikfinance
Sofyan, Puan, Tedjo, dan Indroyono Ajukan Anggaran Rp 2,97 T ke DPR
Jakarta -Empat Menteri Koordinator (Menko) mengajukan anggaran dengan total Rp 2,97 triliun untuk tahun depan, kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuturkan, anggaran yang dibutuhkan instansinya adalah Rp 572 miliar.

Dana ini meliputi, Rp 151 miliar untuk dukungan manajemen teknis dan pelaksanaan tugas atau rutin. Kemudian Rp 421 miliar untuk koordinasi pengembangan kebijakan, yang termasuk di dalamnya adalah program revolusi mental.

"Total yang dibutuhkan untuk tahun depan adalah sebesar Rp 572 miliar," ungkap Puan, dalam rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (‎10/6/2015)

Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi mengatakan, kebutuhan anggaran kementeriannya untuk tahun depan‎ adalah Rp 800 miliar. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,08 triliun.

Tedjo juga meminta tambahan anggaran untuk Satuan Kerja (Satker) Bakamla Rp 990,6 miliar. Di antaranya untuk‎ operasi intelijen dalam rangka operasi keamanan laut bersama, dan koordinasi penegakan hukum di wilayah perairan‎. Termasuk penambahan kapal pengawas.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengusulkan anggaran tahun depan Rp 354,2 miliar. Lebih besar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya Rp 326 miliar. Ini karenakan ada peningkatan aktivitas.

"Aktivitas untuk melakukan koordinasi sekarang sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan anggaran tambahan," kata Sofyan.

Menko Maritim Indroyono Soesilo‎ mengajukan usulan anggaran Rp 255 miliar untuk kementeriannya tahun depan. Beberapa program di bawah kemenko ini adalah untuk memberantas illegal fishing, peningkatan kawasan wisata dan lainnya.

"Kami mengusulkan bisa ada tambahan anggaran menjadi Rp 255 m‎iliar," sebutnya.(mkl/dnl)
Back To Top