-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Jakarta
Sistem ganjil-genap mulai diterapkan di Jakarta

Sistem ganjil-genap mulai diterapkan di Jakarta

Pewarta: 
Sistem ganjil-genap mulai diterapkan di Jakarta
Polisi memberhentikan kendaraan dan memberikan imbauan kepada pengendara mobil saat melintas di Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (26/8/2016). (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Sistem pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya berdasarkan nomor kendaraan ganjil-genap mulai diterapkan di beberapa ruas jalan DKI Jakarta hari ini.

Aparat gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta serta Polda Metro Jaya terlihat berjaga-jaga di kawasan jalan tempat penerapan sistem ganjil genap, yang membolehkan kendaraan bernomor genap melalui jalan tertentu pada tanggal genap dan yang bernomor ganjil pada tanggal ganjil.

Kepala Sub Direktorat Pembinaan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan pemberlakuan sistem ganjil genap salah satunya ditujukan untuk menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas kendaraan.

"Penurunan kemacetan di beberapa ruas jalan di Jakarta," katanya serta menambahkan penegakan hukum akan diberlakukan kepada pengguna jalan melanggar.

Aturan ganjil genap diberlakukan hari Senin sampai Jumat pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB di ruas jalan di kawasan Bundaran Patung Kuda, Simpang Bank Indonesia, Simpang Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia, Simpang Imam Bonjol, Bundaran Senayan, Simpang CSW, dan Simpang Kuningan.

Hari ini hanya kendaraan pelat nomor genap yang boleh melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Subroto (persimpangan Jalan HR Rasuna Said sampai Gerbang Pemuda).

Di kawasan Bundaran Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, hingga pukul 08.00 WIB sudah ada sepuluh kendaraan bernomor ganjil yang kena tilang pada hari pertama penerapan sistem ganjil-genap.

Sosialisasi penerapan sistem ganjil genap sudah dilakukan 28 Juni hingga 26 Juli 2016 dan uji cobanya dilakukan 27 Juli hingga 26 Agustus 2016.

Pengaturan lalu lintas berdasarkan plat nomor kendaraan ganjil genap merupakan kebijakan transisi sebelum implementasi sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).

Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Kagama akan gelar orasi kebangsaan di Jakarta

Kagama akan gelar orasi kebangsaan di Jakarta

Pewarta: 
Kagama akan gelar orasi kebangsaan di Jakarta
Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) akan menggelar orasi kebangsaan sekaligus peluncuran buku berjudul "Dari Bulaksumur Untuk Indonesia" pada 28 Agustus 2016 di Auditorium (Gedung H) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terletak di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan orasi kebangsaan akan disampaikan oleh Ketua Kagama Ganjar Pranowo.

Ganjar yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu akan menyampaikan Orasi Kebangsaan bertajuk "Kerja Nyata Untuk Negeri" yang memuat sejumlah pesan termasuk butir pemikiran Kagama untuk wujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang.

"Selain itu, Kagama ingin mengajak semua alumni perguruan tinggi untuk bersinergi, bergotong royong serta bekerja nyata untuk rakyat, bangsa, dan negara," ujar Ari Dwipayana.

Ari menambahkan Kagama menggelar acara ini sebagai momentum bersama bagi semua alumni perguruan tinggi, apapun universitasnya, dimanapun berada, apapun profesinya untuk tetap berkarya untuk bangsa, tetap berprestasi menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing sehingga bangsa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kagama juga selalu mengingatkan agar para alumni tidak melupakan rakyat dan negerinya sehingga selalu mengakarkan diri kepada rakyat dengan bekerja nyata untuk negeri.

Ari berharap acara ini dapat menjadi jembatan persatuan antar alumni, jembatan pemikiran, dan jembatan untuk berkarya nyata sehingga semakin besar kontribusi bisa diberikan kepada bangsa.
"Sehingga cita-cita menuju Indonesia sebagi bangsa pemenang bisa segera terwujud," katanya.

Selain orasi kebangsaan dan peluncuran buku, acara juga akan dirangkai dengan talkshow dan diselenggarakan oleh Kagama bekerja sama dengan Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia.
Kegiatan itu akan dilaksanakan pada Minggu, 28 Agustus 2016, pukul 18.00 WIB di Auditorium (Gedung H) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terletak di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Acara itu juga digelar sebagai rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Republik Indonesia.

Buku yang diluncurkan dalam acara itu yakni "Dari Bulaksumur Untuk Indonesia" berisi kumpulan pemikiran insan Universitas Gadjah Mada dan Kagama untuk kemajuan Indonesia. 

Pemikiran yang disarikan dalam buku ini diambil dari serial diskusi bulanan "Teras Kita", yang diselenggarakan PP Kagama, Harian Kompas, serta disiarkan di Radio Sonora.

Sedanngkan talkshow yang juga digelar dalam acara itu bertajuk "Inspirasi Anak Negeri" menghadirkan Nur Agis Aulia (Petani yang Merdeka), Kartamali (Kepala Desa Online), dan Tim Mahasiswa IPB (Inovasi Gucakusi). 

"Melalui narasumber yang ditampilkan, Kagama ingin memberikan apresiasi dan sekaligus mendapatkan inspirasi dari putera puteri terbaik bangsa agar ke depan sebagai bangsa kita tetap optimistis meraih kemajuan. Karya nyata yang ditunjukan oleh narasumber meyakinkan Kagama bahwa banyak inovasi, karya, dan prestasi yang telah dilakukan anak bangsa untuk negerinya," katanya.

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Dinas kebersihan Jakarta berduel dengan sampah Bantargebang

Dinas kebersihan Jakarta berduel dengan sampah Bantargebang

Pewarta: 
Dinas kebersihan Jakarta berduel dengan sampah Bantargebang
Waktu Operasional Truk Sampah Truk sampah DKI Jakarta melintas di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (5/11). Sejumlah truk sampah kesulitan memasuki TPST Bantar Gebang karena keterbatasan waktu operasional sehingga mengakibatkan antrean panjang yang terjadi pada malam hari. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto) ()
Jakarta (ANTARA News) - Alat-alat berat Dinas Kebersihan DKI Jakarta beroperasi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk mengelola sampah pascapengakhiran kerja sama atau kontrak pengelolaan sampah dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan ada sebanyak 15 alat berat yang digunakan untuk pengelolaan sampah di TPST itu.

"Ada 15 ekskavator (alat berat), 12 di antaranya baru sudah beroperasi tadi malam (20/7)," katanya saat dihubungi Antara, Jakarta, Kamis.
Isnawa menambahkan ada sebanyak lima alat pemuat material berupa "shovel loader" yang diperbantukan di TPST Bantargebang.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat pemberitahuan tertulis tentang Pengakhiran atas Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Nomor 5028/1.799.21 tentang peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi kepada PT GTJ Joint Operation (Kerja Sama Operasi) PT NOEI melalui surat dengan Nomor 3380/1.799.21 pada tanggal 19 Juli 2016 dengan perihal pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran perjanjian.

Sesuai dengan perjanjian kontrak, maka setelah tanggal pengakhiran kerja sama yang dikeluarkan pada 19 Juli 2016, Managing Director PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung mengatakan pihaknya tidak melakukan kegiatan pengolahan sampah apa pun di TPST Bantargebang.

Douglas mengatakan pihaknya melakukan semua pekerjaan pengelolaan sampah terakhir pada pukul 00.00 WIB menjelang 20 Juli 2016.

"Tidak ada pengelolaan, jadi ya sudah kembali ke dinas kebersihan. Yang penting sampai pukul 00.00 WIB tadi malam (19/7) kami melakukan semua pekerjaan seperti biasa. Tapi sejak pukul 00.00 WIB kami sudah berhentikan semuanya," ujarnya.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Djarot ragukan angka kemiskinan Jakarta dikeluarkan BPS

Djarot ragukan angka kemiskinan Jakarta dikeluarkan BPS

Pewarta: 
Djarot ragukan angka kemiskinan Jakarta dikeluarkan BPS
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (ANTARANews/Natisha Andarningtyas)
 Kita akan tanya kepada BPS. Saya yakin yang miskin itu pasti ada, tapi saya tidak yakin yang data masuk ke kami tingkat kemiskinan di DKI paling rendah se-Indonesia," 
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meragukan jumlah angka kemiskinan di Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita akan tanya kepada BPS. Saya yakin yang miskin itu pasti ada, tapi saya tidak yakin yang data masuk ke kami tingkat kemiskinan di DKI paling rendah se-Indonesia," katan Djarot di Jakarta, Selasa.

Djarot menilai, data jumlah penduduk miskin yang meningkat milik BPS Provinsi DKI Jakarta bukan data yang valid. Artinya tidak menggambarkan kondisi kemiskinan di ibu kota. Menurutnya yang didata tidak seluruhnya warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Sekarang kalau mengenai kemiskinan di DKI, anda tahu bahwa DKI ini dihuni oleh berbagai macam penduduk dari berbagai macam daerah. Saya khawatirkan adalah, data BPS itu bukan KTP Jakarta," kata Wagub.

Djarot pun meminta BPS Provinsi DKI Jakarta menyerahkan data jumlah peningkatan penduduk miskin di Jakarta yang valid ke Pemprov DKI Jakarta. Sehingga Pemprov dapat memberikan solusi tercepat mengatasi peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut.

"Justru kalau ada data yang konkret dari BPS, kita bisa tau kalau bisa by name, by adress kita bisa kasih kebijakan yang khusus mengangkat mereka?," kata Djarot.
BPS DKI Jakarta menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin.

"Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta Sri Santo Budi Muliatinah dalam siaran pers di Jakarta, Senin (18/7)
Dibandingkan pada Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 398.920 orang atau sekitar 3,93 persen, maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 14.620 orang atau menurun 0,18 poin, katanya.
"Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jakarta dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan pada bulan Maret 2016," kata Sri.
Awalnya sebesar Rp487.388 per kapita per bulan pada bulan Maret 2015, meningkat menjadi Rp503.038 per kapita per bulan pada bulan September 2015, kemudian Garis Kemiskinan semakin meningkat pada Maret 2016 mencapai Rp 510.359 per kapita per bulan, katanya. 
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Setiap habis Lebaran, Jakarta diserbu 50 ribu pendatang baru

Setiap habis Lebaran, Jakarta diserbu 50 ribu pendatang baru

Pewarta: 
Setiap habis Lebaran, Jakarta diserbu 50 ribu pendatang baru
Pemudik gratis yang pergi dari Jakarta. (ANTARA FOTO/Saptono)
 Kepada Pemerintah Pusat kita berharap kalau tetap peredaran uang paling banyak di Jakarta orang akan datang ke Jakarta. Ibaratnya `ada gula ada semut`
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, setiap tahun 45-50 ribu pendatang baru menyerbut Jakarta, terutama pada arus milir.

"Oleh sebab itu kalau balik ke Jakarta jangan bawa keluarga dan teman yang baru. Kenaikan jumlah penduduk di Jakarta bukan karena kelahiran tapi karena urbanisasinya tinggi," kata Djarot di Jakarta, Jumat.

Dia mengharapkan pendatang baru memiliki keterampilan dan mereka tetap tunduk pada peraturan wajib lapor.

"Kami tetap memberlakukan kepada warga pendatang untuk tetap melapor dan diberikan tenggang waktu enam bulan. Kalau dalam waktu itu belum dapat bekerja dan menghasilkan agar kembali ke daerahnya," kata Djarot.

Jakarta adalah kota terbuka yang merupakan ibu kota negara, tapi bukan berarti tidak terkontrol, tapi terbuka dan terkendali. "Maka Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan sistem pengendali untuk pendatang," katanya.

"Tentunya masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Jakarta, tapi oleh Pemerintah Pusat. Maka pembangunan di daerah bisa berkembang baik ciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta," sambung Djarot.

Dengan melakukan pengembangan potensi di masing-masing daerah, para calon pendatang baru itu seharusnya bisa bekerja di wilayah masing-masing dan tidak harus ke Jakarta.

"Kepada Pemerintah Pusat kita berharap kalau tetap peredaran uang paling banyak di Jakarta orang akan datang ke Jakarta. Ibaratnya ada gula ada semut," katanya.

"Jakarta itu ibarat satu lampu terang sekali, yaitu petromax di kegelapan seperti di sawah dan laron berdatangan, maka mari kita ciptakan petromak di daerah," kata Djarot menawarkan solusi.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top