-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
KKP gelar Bazar Ikan Murah Ramadhan

KKP gelar Bazar Ikan Murah Ramadhan

KKP gelar Bazar Ikan Murah Ramadhan
Ilustrasi-Bazar Ikan Murah. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Bazar Ikan Murah berkenaan dengan pelaksanaan masa puasa bulan Ramadhan 1437 Hijriyah.

Rilis KKP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Bazar Ikan Murah itu bakal digelar mulai tanggal 14-25 Juni 2016 di beberapa pasar tradisional di DKI Jakarta.

Sejumlah pasar yang menjadi ajang digelar Bazar Ikan Murah pada hari-hari tertentu itu antara lain Pasar Grogol di Jakarta Barat, Pasar Tomang Barat (Jakbar), serta Pasar Palmerah dan Pasar Johar Baru (keduanya di Jakarta Pusat).

Kemudian di Jakarta Selatan ada di Pasar Pondok Labu, Pasar Minggu, di Jakarta Timur ada di Pasar Perumnas Klender dan Pasar Kramatjati. Sedangkan di Jakarta Utara ada di Pasar Sunter, Pasar Rawa Badak, dan Pasar Koja.

Bazar diselenggarakan bekerjasama dengan PD Pasar Jaya, PT Perikanan Nusantara (Prinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Koperasi Perikanan Mina Rizki Abadi (Komira) dan PT Intimas Surya.

Kegiatan bazar ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam menyediakan dan menjaga kestabilan pasokan, serta harga ikan di pasar dalam negeri. Diharapkan melalui bazar ikan ini masyarakat masih dapat membeli produk perikanan yang bermutu, aman dikonsumsi dengan harga terjangkau.

Sebagaimana diwartakan, melimpahnya ikan di kawasan perairan Indonesia yang merupakan dampak dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak otomatis meningkatkan produksi perikanan nasional sehingga perlu solusi guna mengatasinya.

"Melimpahnya sumber daya ikan di sebagian wilayah pengelolaan perikanan tidak secara otomatis meningkatkan produksi, apalagi berujung kepada (meningkatnya) tingkat kesejahteraan nelayan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (31/5).

Menurut dia, kebijakan serta pengalokasian anggaran yang tepat merupakan kunci untuk menyelesaikan kendala di tingkat implementasi.

Hal tersebut, lanjutnya, hingga kini dinilai masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus dihadapi institusi KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini telah berhasil meningkatkan produksi perikanan sehingga hal tersebut selayaknya dapat dimanfaatkan nelayan nasional.

"Hasil kebijakan tiga pilar KKP sudah terlihat secara signifikan, yaitu dari meningkatnya hasil tangkapan nelayan," kata Menteri Susi saat membuka Rapat Kerja Teknis KKP 2016 di Jakarta, Senin (30/5).

Menurut Susi, tiga pilar yang dimaksud adalah kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, yang kesemuanya selalu mewarnai beragam kebijakan KKP yang sesuai dengan misi Nawacita Presiden Jokowi.

Berdasarkan data KKP, jumlah produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berbasis kapal lokal naik 99,14 persen dari tahun 2014 ke 2015.

Sementara pertumbuhan PDB Perikanan sepanjang tahun 2015 selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan PDB kelompok Pertanian dan PDB Nasional.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
KKP dorong nelayan lestarikan sumber daya perikanan

KKP dorong nelayan lestarikan sumber daya perikanan

KKP dorong nelayan lestarikan sumber daya perikanan
Narmoko Prasmadji. (twitter.com)
 Kita harus membantu lestarikan sumberdaya perikanan yang ada demi anak cucu."

Kendari (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong warga nelayan Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut melestarikan sumber daya perikanan laut di daerahnya seiring laju pertumbuhan penduduk.

"Pelestarian sumber daya perikanan perlu dilakukan, mengingat semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kebutuhan akan pangan khususnya ikan," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Narmoko Prasmadji, kepada nelayan di Kendari, Sabtu.

Menurut dia, dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan termasuk ikan akan semakin tinggi.

"Kita harus membantu lestarikan sumberdaya perikanan yang ada demi anak cucu," ujarnya.

Ia mengatakan, ketersediaan sumber daya ikan di dunia selain Indonesia semakin memperlihatkan kecenderungan menurun.

"Karena kondisi itu, sehingga negara mendorong lahirnya kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada selain di negaranya sendiri termasuk ke perairan Indonesia," katanya. 

Dia mengatakan, lahan pertanian saat ini semakin berkurang untuk berusaha, serta kecenderungan memilih sebagai nelayan apabila mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK),.

"Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang masih rendah, sehingga tekanan sumberdaya ikan semakin besar," demikian Narmoko Prasmadji.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
KKP dorong nelayan lestarikan sumber daya perikanan

KKP dorong nelayan lestarikan sumber daya perikanan

KKP dorong nelayan lestarikan sumber daya perikanan
Narmoko Prasmadji. (twitter.com)
 Kita harus membantu lestarikan sumberdaya perikanan yang ada demi anak cucu."

Kendari (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong warga nelayan Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut melestarikan sumber daya perikanan laut di daerahnya seiring laju pertumbuhan penduduk.

"Pelestarian sumber daya perikanan perlu dilakukan, mengingat semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kebutuhan akan pangan khususnya ikan," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Narmoko Prasmadji, kepada nelayan di Kendari, Sabtu.

Menurut dia, dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan termasuk ikan akan semakin tinggi.

"Kita harus membantu lestarikan sumberdaya perikanan yang ada demi anak cucu," ujarnya.

Ia mengatakan, ketersediaan sumber daya ikan di dunia selain Indonesia semakin memperlihatkan kecenderungan menurun.

"Karena kondisi itu, sehingga negara mendorong lahirnya kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada selain di negaranya sendiri termasuk ke perairan Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, lahan pertanian saat ini semakin berkurang untuk berusaha, serta kecenderungan memilih sebagai nelayan apabila mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK),.

"Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang masih rendah, sehingga tekanan sumberdaya ikan semakin besar," demikian Narmoko Prasmadji.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
KKP: muka air laut naik 2000 pulau tenggelam, 42 juta rumah hilang

KKP: muka air laut naik 2000 pulau tenggelam, 42 juta rumah hilang

KKP: muka air laut naik 2000 pulau tenggelam, 42 juta rumah hilang
Ilustrasi - Kenaikan permukaan air laut mengancam wilayah pantai. (istimewa)
 
Yogyakarta (ANTARA News) - Kenaikan permukaan air laut sebagai dampak perubahan iklim perlu diantisipasi, kata staf ahli bidang kebijakan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Achmad Poernomo.

"Menurut para ahli, pada 2050 akan ada kenaikan permukaan air laut setinggi 90 CM sehingga bisa menenggelamkan 2.000 pulau kecil di Indonesia," katanya di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu.

Pada peluncuran minat studi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim itu, Poernomo mengatakan, apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan ada 2.000 pulau yang tenggelam dan 42 juta rumah di pinggir pantai akan hilang.

"Kenaikan muka air laut merupakan salah satu risiko bencana yang timbul dari dampak perubahan iklim," kata Pernomo.

Menurut dia, dampak lain yang ditimbulkan perubahan iklim adalah adanya ketidakpastian musim dalam kegiatan penangkapan ikan serta perubahan migrasi ikan dan jumlah ikan yang terdampar semakin banyak.

Bencana dari dampak perubahan iklim itu, kata dia, perlu ditanggulangi dan diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat dengan mendukung program pembangunan secara berkelanjutan.

"Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menulis surat memohon kepada seluruh kepala daerah untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan," katanya.

Ketua Magister Manajemen Bencana UGM Sudibyakto mengatakan, hampir 85 persen bencana di Indonesia sangat terkait dengan fenomena perubahan iklim.

Meskipun memiliki tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, kata dia, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang penanggulangan bencana masih sangat terbatas.

"Jumlah SDM dalam bidang penanggulangan bencana tidak sebanding dengan risiko bencananya," kata Sudibyakto.

Menurut dia, guna mengatasi adanya ketimpangan antara ancaman bencana dan ketersediaan SDM bidang menajemen bencana itu, Indonesia diperkirakan dalam kurun waktu 15 tahun ke depan membutuhkan SDM manajemen bencana sebanyak 1.500 sarjana, 250 magister, dan 50 doktor.

Selain SDM, kata dia, komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program penanggulangan bencana masih sangat terbatas bahkan belum masuk skala prioritas.

"Kondisi itu menyebabkan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah tidak dapat terencana dan terlaksana dengan baik," katanya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
KKP salurkan bantuan kapal kapasitas 12 GT

KKP salurkan bantuan kapal kapasitas 12 GT


KKP salurkan bantuan kapal kapasitas 12 GT
Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Teresia May)
Kami minta kelompok nelayan yang mendapat bantuan kapal bisa merawat dengan baik."
Lebak (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan kapal berkapasitas 12 GT untuk memperkuat program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri atau "Sekaya Maritim" berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

"Kami berharap bantuan kapal ini dapat meningkatkan produksi tangkapan ikan," kata Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lebak Winda Triana di Lebak, Senin.

Penyaluran bantuan kapal berkapasitas 12 GT guna mendorong swasembada ikan sehingga dapat mensejahterakan pendapatan nelayan.

Sebab jangkauan jelajah kapal tersebut bisa berlayar hingga 15 mil dari pantai Pesisir Binuangeun, Kabupaten Lebak.

Dengan begitu, kata dia, diharapkan produksi tangkapan nelayan meningkat.

"Kami yakin bantuan kapal ini guna mendorong kesejahteraan nelayan," katanya.

Menurut dia, dari 3.600 nelayan Kabupaten Lebak kebanyakan menggunakan kapal motor tempel sehingga berdampak terhadap produksi tangkapan.

Kapal mesin tempel itu tentu daya jelajahnya hanya tiga mil dari pantai.

Untuk itu, bantuan kapal kapasitas 12 GT dipastikan tangkapan nelayan lebih banyak karena mereka bisa menempuh 15 mil.

"Kami minta kelompok nelayan yang mendapat bantuan kapal bisa merawat dengan baik," katanya.

Ia juga mengatakan Program Sekaya Maritim yang diluncurkan KKP itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan juga pendapatan masyarakat pesisir.

Pelaksanaan pembangunan Sekaya Maritim antara lain merealisasikan rehabilitasi sarana infrastuktur jalan desa dan jalan lingkungan menuju tempat pendaratan pelelangan ikan (PPI), drainase, sanitasi mandi, cuci, dan kakus (MCK).

"Kami minta pembangunan bantuan Sekaya Maritim yang dibiayai sebesar Rp3,5 miliar itu November ini sudah rampung," katanya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top