-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Kemendikbud
Adhyaksa: pembinaan Pramuka akan diserahkan ke Kemendikbud

Adhyaksa: pembinaan Pramuka akan diserahkan ke Kemendikbud

Pewarta: 
Adhyaksa: pembinaan Pramuka akan diserahkan ke Kemendikbud
Adhyaksa Dault (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault mengatakan koordinasi pembinaan kepramukaan akan diserahkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia mengatakan hal itu dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di komplek Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, untuk melaporkan pelaksanaan Jambore Nasional Pramuka ke X di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, 14-23 Agustus 2016.

Adhyaksa mengatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi telah menyetujui perubahan pembinaan kepramukaan tersebut.

Menurut dia, anggota pramuka rata-rata berumur 17 tahun ke bawah yang semuanya masih anak sekolah sehingga akan lebih tepat dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu Menpora Imam Nahrawi mengatakan perubahan koordinasi pembinaan pramuka tersebut dilakukan setelah ada revisi undang-undang tentang Pramuka.

"Di undang-undang kan disebutkan bahwa koordinasi pembinaan Pramuka ditangani kementerian yang membidangi pemuda sehingga undang-undangnya perlu direvisi menjadi kementerian yang membidangi pendidikan," katanya.

Ia mengatakan cepat atau lambatnya perubahan pembinaan Pramuka itu tergantung sepenuhnya kepada pengurus Kwartir Nasional Pramuka.

Nahrawi berharap pembinaan kepramukaan akan lebih baik jika ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebab akan memiliki anggaran lebih besar jika dibanding dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian yang dipimpinnya, ujarnya, memiliki anggaran kepemudaan kecil sedangkan kebutuhan Pramuka sangat besar sehingga akan lebih tepat pembinaan Pramuka dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Kemendikbud bangun sekolah terpadu di pemukiman transmigrasi

Kemendikbud bangun sekolah terpadu di pemukiman transmigrasi


Pewarta:
Kemendikbud bangun sekolah terpadu di pemukiman transmigrasi
ilustrasi Kesulitan Pergi UN Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) berangkat Ujian Nasional (UN), melewati tanah berlumpur di Tanah Taban, Nagari Baringin, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Senin (18/5). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra) ()
Tahun ini Mukomuko dapat bantuan gedung sekolah terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. Pembangunannya di UPT Lubuk Talang karena akses warga di wilayah itu dengan sekolah sangat jauh,"
Mukomuko (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu pembangunan gedung sekolah terpadu yang terdiri dari gedung SD, SMP, dan SMK di unit pemukiman transmigrasi (UPT) Lubuk Talang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

"Tahun ini Mukomuko dapat bantuan gedung sekolah terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. Pembangunannya di UPT Lubuk Talang karena akses warga di wilayah itu dengan sekolah sangat jauh," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nur Hasni di Mukomuko, Rabu.

Dengan pertimbangan jarak tersebut, menurutnya, sehingga pemerintah pusat membantu pembangunan sekolah terpadu, meliputi gedung SD, SMP, dan SMK yang berada dalam satu lokasi atau satu atap (Satap).

"Saat ini pemerintah pusat sedang melakukan verifikasi. Sebagai persyaratan pembangunan gedung sekolah terpadu di wilayah tersebut," ujarnya.

Sedangkan persyaratan lahan untuk lokasi pembangunan gedung sekolah terpadu tersebut, ia mengatakan, pemerintah setempat telah menyiapkan lahan seluas 1,5 hektare.

Ia yakin, lahan seluas itu mencukupi untuk membangun gedung sekolah terpadu.

Ia menjelaskan, pemerintah membantu pembangunan gedung sekolah terpadu di wilayah tersebut untuk mempermudah anak-anak dari keluarga warga UPT Lubuk Talang mendapatkan pendidikan.

Karena, menurut dia, selama ini jangkauan atau jarak tempuh anak-anak dari wilayah itu ke sekolah cukup jauh.

Ia menerangkan, pembangunan gedung sekolah terpadu itu unruk mensukseskan memprogramkan wajib belajar 12 tahun, terutama di kabupaten itu. Sehingga tidak ada anak yang putus sekolah karena jarak ke sekolah terlalu jauh.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Kemendikbud canangkan "Gerakan Masyarakat Membaca" di Karawang

Kemendikbud canangkan "Gerakan Masyarakat Membaca" di Karawang


Pewarta:
Kemendikbud canangkan
- (-)
Karawang (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mencanangkan "Gerakan Masyarakat Membaca" di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekaligus memperingati Hari Aksara Internasional 2015.

Direktur Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Erman Syamsudin, Kamis, mengatakan, Karawang dipilih menjadi tuan rumah Hari Aksara Internasional tahun ini karena cukup aktif memberantas buta huruf.

"Kami mencatat, pada tahun lalu Karawang terbilang berhasil membebaskan 117 ribu orang dari buta huruf," katanya, usai rapat persiapan peringatan Hari Aksara Internasional ke-50, di Karawang.

Peringatan puncak Hari Aksara Internasional rencananya digelar di Lapangan Karangpawitan, Karawang, pada 24 Oktober 2015, dihadiri langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Di Lapangan Karangpawitan itu akan dilakukan pula "Gerakan Masyarakat Membaca", disaksikan perwakilan UNESCO, Komisi X DPR RI, Eselon I dan II di lingkungan Kemendikbud, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia dan lain-lain.

Menurut dia, biasanya Hari Aksara Internasional diperingati setiap 8 September. Tetapi pada tahun ini Kemendikbud menetapkan puncak Hari Aksara Internasional diperingati pada 22-24 Oktober 2015.

Di antara rangkaian acara peringatan Hari Aksara Internasional di antaranya pameran produk unggulan satuan pendidikan nonformal serta unjuk karya tulis warga belajar pascakeaksaraan dasar oleh 50.000 orang warga belajar di Karawang.

Peringatan Hari Aksara Internasional itu sendiri pertama kali digelar pada tahun 1966. Perayaan itu dilandasi oleh semangat untuk memberantas buta aksara di seluruh dunia.

Karena itu, Hari Aksara Internasional diperingati oleh setiap negara untuk mengingatkan pentingnya keaksaraan orang di seluruh dunia.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Mendikbud Anies: Tingkat Kecurangan UN SMA Berbasis Komputer Nol

Mendikbud Anies: Tingkat Kecurangan UN SMA Berbasis Komputer Nol

Mulya Nurbilkis - detikNews

Mendikbud Anies: Tingkat Kecurangan UN SMA Berbasis Komputer Nol  
(Foto: Salmah Muslimah/dok detikcom) 
 
Jakarta - Pelaksanaan UN SMA tahun 2015 terbagi menjadi 2 jenis yakni dengan berbasis komputer dan kertas. Jika didapati banyak kecurangan pada pelaksanaan UN tertulis, maka pada UN komputer justru nihil kecurangan.

"Tingkat kecurangan UN komputer adalah nol. Tidak terdeteksi kecurangan sama sekali," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam jumpa persnya di kantor Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jaksel, Jumat (15/5/2015).

Ia mengatakan dengan adanya temuan minimnya kecurangan dengan pelaksaan UN berbasis komputer ini, maka Kemendikbud semakin optimis untuk melaksanakan UN komputer tahun depan. Jumlahnya akan diperluas dari yang ada saat ini yakni 556 sekolah di seluruh Indonesia.

"Nyata sekali perbedaannya. Kalau makin berani, makin jujur karena tidak bisa main-main. Ini memang transisi UN," ucapnya.
Pengembangan UN berbasis komputer untuk tahun depan ini sangat bergantung pada kompetensi guru, siswa dan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah terkait. Meski begitu, ia tetap otimis pelaksanaan UN berbasis komputer akan membuat siswa lebih giat belajar, fokus dan tidak menyontek karena seluruh soal teracak dan tak ada yang sama.

(bil/nwk)
Kemendikbud: Indeks Integritas UN SMA 2015 Tertinggi di Provinsi DIY

Kemendikbud: Indeks Integritas UN SMA 2015 Tertinggi di Provinsi DIY

Mulya Nurbilkis - detikNews

Kemendikbud: Indeks Integritas UN SMA 2015 Tertinggi di Provinsi DIY 
(Foto: Mulya Nurbilkis/detikcom) 
 
Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menilai tingkat kecurangan yang terjadi di sekolah-sekolah pelaksana UN secara nasional melalui indeks integritas UN SMA. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat tertinggi dari 34 provinsi. Artinya, DIY sebagai wilayah dengan tingkat kecurangan terendah.

"Ada beberapa provinsi yang kecurangannya di bawah 20 persen. Yang paling rendah tingkat kecurangannya yakni DIY selanjutnya Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo dan NTT," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jaksel, Jumat (15/5/2015).

Angka ini didapatkan dari penilaian keseragaman nilai, dan kecurangan antara siswa yang terjadi di sekolah selama UN SMA 2015 berlangsung. Hasilnya, 7 provinsi yang disebutkan Menteri Anies tersebut menjadi teratas dengan persentase nilai indeks integritas di bawah 21 persen.

Di Yogyakarta hanya ada 1 sekolah yang terindikasi melakukan kecurangan. Sedangkan angka indeks integritas Bangka Belitung hanya 4,5 persen yang terindikasi kecurangan dan NTT yang menduduki posisi 7 teratas indeks integritas, indikasi ada kecurangan sebesar 20,4 persen.

Anies hanya menyampaikan 7 provinsi yang indeks integrasinya tertinggi. Padahal berdasarkan tabel yang perlihatkan, sekitar 15 provinsi yang indeks integritasnya di bawah 50 persen. Yang terendah, ada provinsi dengan indeks integritas mencapai 84,9 persen yang terindikasi adanya kecurangan saat pelaksanaan UN.

"Kami akan kirim data pada gubernur dan kami umumkan seluruhnya. Kita tidak akan lebih dahulu sebelum mengirim surat agar ada perbaikan menyeluruh," sambungnya.

Ia mengatakan bahwa provinsi yang indeks integritas UN SMA-nya tinggi tak selamanya meraih nilai UN yang tinggi. Ia mencontohkan NTT yang angka UN-nya tidak terlalu tinggi tapi integritasnya termasuk yang paling jujur.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini juga mengatakan bahwa tidak mungkin ada provinsi yang tidak ada indikasi kecurangannya sama sekali. Namun, dibukanya indeks integritas ini diharapkan dapat memperbaiki mutu kejujuran sekolah, siswa, orang tua dan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan UN.

"Kita ingin daerah mempelajari dan memperbaiki. Kalau dilihat DIY ini bukan soal siswa saja tapi memang ekosistem pendidikan di sana yang baik. Ini soal culture daerah yang dibangun," terangnya.

"Indeks integritas ini jadi tonggak revolusi mental. Agar berikutnya tidak usah membagikan jawaban, tidak usah mencontek. Itu yang bisa dilakukan," pungkasnya.


(bil/nwk)
Back To Top