PPP Banten koalisi dengan PDIP usung Rano

PPP Banten koalisi dengan PDIP usung Rano

Terakata

10:14:00 PM

0 komentar

Pewarta: Mulyana

Rano Karno (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Serang (ANTARA News) - Pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten menyatakan siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Rano Karno di Pilgub Banten 2017.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan didampingi pengurus lainnya Muflikhah usai menemui Rano Karno di rumah dinas gubernur di Serang, Rabu.

"Hari ini kita taaruf dulu, kalau istilah calon pengantin mendalami perasaan masing-masing. Koalisi partai sudah setuju tinggal meneguhkan," kata Agus Setiawan.

Agus mengatakan, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dan bersinergi dengan DPP PPP untuk menentukan waktu deklarasi koalisi untuk mengusung Rano Karno sebagai calon gubernur Banten pada Pilgub 2017.

Sedangkan terkait sosok bakal calon wakil gubernur yang akan diusung untuk mendampingi Rano Karno, Agus menyatakan DPP banyak kader internal yang potensial. Selain itu, DPW PPP Banten juga sudah menerima pendaftaran penjaringan dari enam nama bakal calon gubernur atau wakil gubernur baik dari internal PPP maupun eksternal.

"Kami sudah menyampaikan ke Pak Rano enam orang yang mendaftar di PPP, kalau beliau ada yang cocok silahkan dipilih. Kalaupun tidak nanti kita pilih opsi lainnya," kata Agus Setiawan.

Ia mengatakan, ada dua varian yang akan dipakai oleh PPP dalam penentuan bakal calon wakil gubernur, yakni mnyerahkan nama orang yang mendaftar ke DPP ke bakal calon gubernur Rano Karno. Kemudian opsi ke dua yakni yang berhak mengusung pasangan calon adalah parpol atau gabungan parpol, jadi harus ada kesepakatan dalam koalisi tersebut terkait pasangan yang akan diusung.

"PPP kan delapan kursi sementara PDIP ada 15 kursi tidak mungkin lah kitangelunjak ke PDIP," kata Agus.

Agus mengatakan, ada enam nama yang sudah mendaftar di PPP baik mendaftar sebagai bakal calon gubernur atau pun bakal calon wakil gubernur. Enam nama tersebut yakni Ahmad Taufik Nuriman, Eden Gunawan, Haerul Jaman, Andika Hazrumi, Aeng Haerudin dan Mardiono.

Saat ditanya mengenai kriteria bakal calon wakil gubernur yang diharapkan oleh Rano Karno, menurut Agus yakni pigur yang bisa mengangkat moralitas birokrasi sehingga menjadi birokrat yang profesional.

"Belaiu minta ke PPP orang yang bisa mengangkat moralitas birokrasi, supaya birokrasi dapat meningkatkan etos kerja dan profesional untuk pelayanan masyarakat. Tadi saya bilang, PPP punya itu," kata Agus.

Sementara itu Gubernur Banten yang juga bakal calon gubernur yang akan diusung PPP Rano Karno mengatakan, pihaknya berharap PPP memberikan dukungan penuh dalam pengusungan bakal calon gubernur Banten dan berkoalisi dengan PDIP.

"Ya saya berharap didukung oleh PPP. Kalau untuk wakilnya itu masih proses lah," kata Rano Karno.

Ia mengatakan, selain persoalan politik yang dibahas dengan PPP, masalah lainnya yakni meminta dukungan PPP terkait pembangunan 12 proyek strategis di Banten, agar berjalan lancar dan terealisasi dengan baik.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Fadli Zon: koalisi Gerindra-PDIP dalam pilgub DKI sangat terbuka

Fadli Zon: koalisi Gerindra-PDIP dalam pilgub DKI sangat terbuka

Terakata

1:31:00 PM

0 komentar

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan peluang koalisi antara partainya dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, sangat terbuka.

"Belum (ada koalisi dengan PDIP), tapi masih sangat terbuka, misalkan ada kecocokan satu pasangan. Karena kita ini kan ingin memperbaiki Jakarta, ingin gubernur dan wakil gubernur yang kompak dan tidak membuat kegaduhan," ujar Fadli Zon di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan saat ini Gerindra masih mencoba melakukan penjaringan bakal calon Gubernur DKI Jakarta melalui DPD Gerindra DKI Jakarta.

Menurut dia, Gerindra akan segera menyampaikan siapa calon Gubernur yang akan diusung manakala sudah ada keputusan.

"Nanti akan diumumkan, ini kan masih proses," jelas dia.

Sejauh ini empat nama calon Gubernur yang telah melalui sejumlah tahap penjaringan Partai Gerindra yakni Biem Benjamin, Mohamad Sanusi, Sandiaga Uno, dan Syafrie Syamsudin.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Koalisi Arab Saudi Dituduh Gunakan Bom Cluster

Koalisi Arab Saudi Dituduh Gunakan Bom Cluster

Terakata

10:17:00 PM

0 komentar

Reuters, CNN Indonesia

Koalisi Arab Saudi dituduh mempergunakan bom cluster yang dilarang dalam serangan udara ke Yaman. (Reuters/Stringer)

 

Riyadh, CNN Indonesia -- Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch menyatakan koalisi pimpinan Arab Saudi yang melakukan serangan udara di Yaman kemungkinan mempergunakan bom cluster yang dilarang oleh sebagian besar negara.

“Bukti-bukti yang bisa dipercaya mengindikasikan bahwa koalisi pimpinan Arab Saudi ini mempergunakan bom cluster yang dipasok oleh Amerika Serikat dalam serangan udara ke arah pasukan Houthi,” demikian pernyataan tertulis Human Rights Watch, HRW.

HRW merujuk pada rekaman video yang diunggah oleh Houthi di situs YouTube pada 17 April, yang memperlihatkan benda-benda dijatuhkan dengan parasut dan meledak di udara. HRW juga melakukan analisis terhadap foto-foto satelit untuk menetapkan lokasi ledakan di al-Shaaf, wilayah Saada.

 HRW juga mengatakan bahwa seorang pegiat di Sanaa mengirim foto-foto yang diambil pada 17 April setelah serangan udara di dekat Saada yang memperlihatkan sisa senjata buatan Amerika jenis CBU-105, dan kaleng pembawa bom jenis BLU-108.

Sebagian besar bom cluster, yang terdiri dari bom-bom kecil dan meledak dengan sasaran lokasi yang lebih luas, dilarang oleh 116 negara sesuai dengan traktat 2008. Akan tetapi, negara-negara dalam koalisi pimpinan Arab Saudi dan juga Amerika Serikat tidak menandatangani traktat tersebut.

CBU-105 adalah salah satu bom yang dilarang dalam traktat tersebut.

Kelompok ini mengatakan belum bisa mendapatkan informasi terkait korban akibat bom cluster itu.

Koalisi pimpinan Arab Saudi ini terdiri dari delapan negara Arab, dan menerima dukungan logistik dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Jet-jet tempur koalisi mengebom milisi Houthi dan unit-unit militer di Yaman selama satu bulan dalam upaya mengembalikan pemerintah dukungan mereka.

Juru bicara Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan terkait tudingan HRW tersebut.

Pada Sabtu (2/5) Houthi meminta PBB berupaya mengakhiri serangan udara yang menurut mereka merupakan agresi terang-terangan ke negara itu.

Serangan udara dan pertempuran antara Houthi dan pasukan pemerintah yang setia kepada Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang kini berdiam di Riyadh, memperburuk krisis kemanusiaan Yaman. Sejumlah badan bantuan meminta pengeboman dihentikan.

PBB mengatakan bahwa pertempuran di Yaman telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk sekitar 551 warga sipil, sejak pengeboman dimulai pada 26 Maret. (yns)

Mega: Koalisi Seharusnya Berakhir Usai Pemilu

Mega: Koalisi Seharusnya Berakhir Usai Pemilu

Terakata

7:32:00 AM

0 komentar

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia

 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri acara ramah tamah sebelum Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Rabu (8/4). (ANTARA/Andika Wahyu).  

 

Bali, CNN Indonesia -- Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih masih terlihat eksis di dunia perpolitikan Indonesia. Namun, koalisi semacam itu sudah ditolak keberadaannya oleh Ketua Umum PIDP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, koalisi di antara partai politik harus sudah selesai saat rangkaian Pemilu 2014 selesai dilaksanakan. Namun Megawati mengatakan aktivitas informal bisa dilakukan secara berkelanjutan.

"Saya sendiri kurang setuju dengan koalisi ini itu. Koalisi itu terbentuk saat pemilu, bukan sekarang. Seharusnya sekarang sudah selesai," kata Megawati saat melakukan jumpa pers di Bali, Kamis (9/4). "Aktivitas secara lebih informal bisa dilakukan berkelanjutan," ujarnya menambahkan.

 

 Megawati menambahkan koalisi memang bisa mengakrabkan dan menambah sinergitas PDI Perjuangan bersama partai pengusung lain dengan pemerintah yang mereka usung. Sementara untuk keberadaan KMP di DPR RI, Megawati menganggap aktivitas KMP dan KIH justru sering berkesatuan.

Lebih jauh Megawati mengungkapkan tidak ada KMP KIH dalam lobi-lobi yang dilakukan di DPR. Menurutnya pun istilah KMP-KIH akan hilang dengan sendirinya. "Tinggal masalah waktu untuk sebutan seperti itu (hilang)," kata Megawati. (Baca juga: Jokowi di antara Koalisi Merah Putih dan KMP Kalla-Mega-Paloh)

Meski begitu, Megawati mengaku akan selalu membuka diri jika ada partai dari KMP yang mau bergabung dengan KIH. Yang terpenting bagi Megawati adalah partai yang mau bergabung dengan KIH harus memiliki persepsi yang sama dengan mereka.

"Tentu mereka akan datang pada kami dan kami selalu buka diri karena yang paling penting adalah persepsi yang sama dari kami yang selalu disebut KIH dengan mereka yang disebut KMP," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya KMP-KIH terbentuk saat proses pemilihan presiden 2014 berlangsung. KMP diisi oleh Partai Gerindra, PPP versi Djan Faridz, PAN, Partai Golkar, dan PKS. Sementara KIH merupakan gabungan dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai NasDem, PKB, serta PPP versi Romahurmuziy.

Pada Kongres IV PDI Perjuangan pun para petinggi KIH terlihat menghadiri acara pembukaan kongres, sedangkan pimpinan KMP yang hadir adalah Ketua Umum PAN yang juga berperan sebagai Ketua MPR Zulkifli Hasan. ( Baca juga: PAN: Zulkifli Ketua MPR di Kongres PDIP, Bukan Wakili Partai).

Baca Fokus: Kongres Partai Penguasa. (hel)

Sejarah 'Koalisi' Prabowo Subianto-Rachmawati Soekarnoputri

Sejarah 'Koalisi' Prabowo Subianto-Rachmawati Soekarnoputri

Terakata

3:36:00 PM

0 komentar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Sepak terjang Rachmawati Soekarnoputri di jagat politik nasional menarik untuk diamati. Putri Presiden Soekarno itu kini diajak membesarkan Partai Gerindra, di pangkuan Prabowo Subianto. Namun sejarah koalisi Rachmawati dengan Prabowo cukup panjang.

Pertemuan Rachmawati dan Prabowo Subianto secara terbuka digelar di kediaman Fatmawati di Jl Jatipadang 54A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2014) silam. Kala itu Prabowo bersiap menghadapi Pilpres pada bulan Juli 2014 berduet dengan Hatta Rajasa.

"Ya itu tentunya akan, apa ya maksudnya, itu dinamika. Saya datang intinya silaturahmi, berbagi pandangan," kata Prabowo kala itu, mengelak saat ditanya apakah kedatangannya sebagai permintaan dukungan ke Pilpres.

Usai bertemu sekitar 2 jam, Prabowo menerima sebuah pigura bergambarkan Presiden RI Soekarno dan buku 'Di Bawah Bendera Revolusi' karya Presiden RI pertama itu. Rachma juga menandatangani buku itu. Jelas sekali ini isyarat dukungan Rachmawati ke Prabowo-Hatta.

Sikap Rachmawati mendukung Prabowo-Hatta jelas bertentangan dengan sikap partai yang dibelanya, NasDem, yang mendukung Jokowi-JK. Fatmawati pun kemudian didepak dari partai besutan Surya Paloh tersebut.

Namun di depan NasDem bukan akhir karier politik Rachmawati. Prabowo kini membalas budi Rachmawati dengan menempatkannya di struktur Partai Gerindra.

"Pak Prabowo minta ke Ibu Rachma dan Ibu Rachma menyatakan kesediaannya," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di acara pelantikan pengurus harian DPP Gerindra di kantor DPP, Jl RM Harsono, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).

Muzani menjelaskan Rachmawati sudah lama diminta untuk bergabung dengan Gerindra. Setelah Rachmawati dinyatakan keluar dari partai NasDem maka Prabowo meminta kesediaannya.

"Beliau nyatakan kesediaan sebagai pengurus partai dan akhirnya Pak Prabowo tempatkan di jajaran waketum," ucap Muzani.

Setelah menjadi Waketum Gerindra, Rachmawati adalah salah satu petualang politik yang tergolong sukses. Rachmawati pernah mendirikan Partai Pelopor sebelum bergabung dengan Partai NasDem dan kini karier politiknya berlanjut bersama gepakan sayap Gerindra. Ke mana ujung karier politik adik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini?

(van/nrl)