Hal ini disampaikan Kepala Subdit Teknologi dan Infrastruktur Kominfo Noor Iza dalam diskusi bertajuk "Cyber Security: Opportunities and Challenges" di Gedung OJK, Jakarta, Selasa.
Target tersebut adalah nilai transaksi "e-commerce" senilai 130 juta dolar AS pada 2020.
"Pemerintah berupaya memberikan keamanan dan perlindungan cyber demi mengamankan transaksi dan data pelanggan," kata Noor.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mempersiapkan tindakan-tindakan pemulihan kalau serangan dunia maya ("cyber attack") terjadi.
Demi kelancaran hal tersebut, pemerintah pun menjalin kerja sama dengan sektor-sektor terkait.
"Cyber crime bisa datang dari mana saja," tutur Noor.
Sementara itu terkait target e-commerce, pemerintah melalui Kominfo juga menargetkan akan ada 1.000 orang "technopreneur" sampai tahun 2020.
Keamanan "cyber" merupakan salah satu dari tujuh poin peta jalan perdagangan elektronik yang telah menjadi program nasional dan secara resmi dipublikasikan pada Februari 2016.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Koordinasi dan Mitigasi Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kemenkopolhukam Gildas Deograt Lumy mengatakan, pembangunan pengamanan sistem daring nasional yang efektif harus diawali di tingkat pembuat peraturan, dalam hal ini pemerintah.
Menurut Gildas, mustahil membereskan permasalahan "cyber" tanpa ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan peraturan.
"Ibaratnya, orang tua harus beres dulu, lalu anak-anak akan mengikuti," tutur dia.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
