"Kalau kita lihat kebutuhan Jawa-Bali masih 21.000 mega watt kebutuhan yang sangat besar yang harus segera dikejar, harus segera dipercepat pelaksanaannya karena kalau tidak, 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa-Bali," kata Presiden Jokowi dalam "Ground Breaking" PLTU Lontar Extention #4 1x315 MW dan Peresmian Gardu Induk & Transmisi di Wilayah Jakarta Raya dan Banten di Desa Lontar, Kemiri, Tangerang, Banten, Jumat.
Jika proyek itu tidak segera dipenuhi berarti maka akan ada pemadaman bergilir di Jawa dan Bali sehingga pekan lalu dan pekan ini Jokowi akan berkonsentrasi terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Kalau tidak kita kawal betul, tidak ke lapangan betul, 35 ribu MW bukan target, itu kebutuhan. Kalau itu enggak ketemu, bisa nantinya di provinsi-provinsi itu keadaannya sama, byar pet byar pet," katanya.
Ia menambahkan, peningkatan investasi, industri, pembangunan pabrik baru, akan terkendala jika masalah kelistrikan tidak terselesaikan.
"Sehingga ada yang diselesaikan lewat PPP, investor swasta, 25.900 dikerjakan PLN. Yang PLN ada yang bisa cepat dengan Mobile Power Plant. Ada juga yang seperti ini PLTU, makan waktu sampai 4 tahun," katanya.
Khusus untuk PLTU Lontar yang akan mendukung pasokan listrik Jakarta-Banten, Jokowi meminta penyelesaiannya dipercepat setidaknya lebih cepat 6 bulan dari yang ditargetkan.
Ia mengakui sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik di wilayahnya dan inilah yang mendorong Presiden bertekad segera merampungkan pembangunan proyek infrastruktur kelistrikan.
Dan agar listrik tetap terjangkau untuk semua kalangan, Presiden Jokowi memastikan keluarga miskin dan pelaku usaha mikro akan tetap mendapatkan subsidi.
"(Prioritas) semuanya, itu kebutuhan sudah dihitung, di pemukiman, industri, semuanya. Hitungannya, karena ada pertumbuhan di perumahan, ada juga pertumbuhan di industri manufaktur. Lebih ke situ, keduanya," kata Jokowi.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
