-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Masyarakat dunia
Menteri Susi: Masyarakat dunia sudah sadar "illegal fishing"

Menteri Susi: Masyarakat dunia sudah sadar "illegal fishing"

Pewarta: 
Menteri Susi: Masyarakat dunia sudah sadar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa)
 FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ..."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan masyarakat dunia, termasuk Organisasi Pangan Sedunia (FAO) saat ini sudah sadar akan bahaya penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing), dan Indonesia juga telah mengeluarkan banyak kebijakan pemberantasannya.

"Sekarang seluruh dunia sudah mulai sadar. FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian," catatnya melalui keterangan tertulis, Kamis.
Susi mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang masuk peringkat ketiga negara demokrasi dengan populasi terbesar, peringkat lima penduduk terbanyak, dan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia.

Dia berpendapat bahwa tiga kualifikasi tersebut juga telah sah bagi Republik Indonesia, sehingga bisa mengkalim menjadi bangsa yang besar.

"Refleksi tiga poin tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita budayakan dengan kerja, kerja, kerja," catatnya.
Ia juga mengemukakan, Kememnterian Kelautan dan Perikanan (KKPI adalah prioritasnya tujuan Pemerintah RI, antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa ini, juga adanya kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan semua kelompok sosial dalam tatanan global.

"Poros itu menjadi titik pusat, yang nantinya berinteraksi dengan semua group social global line," katanya.

Sebelumnya, Susi mengatakan bahwa penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang berlaku bagi kapal eks-asing berkapasitas di atas 30 GT telah efektif mengurangi penangkapan ikan secara tidak sah.

Susi menegaskan hal itu dalam acara "Combating IUU Fishing" yang diselenggarakan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai acara sampingan dari Sidang Sesi ke-32 FAO Committee of Fisheries di Markas Besar FAO, Roma, Italia, Kamis (14/7).
Ia menyatakan, kebijakan Pemerintah RI mampu menurunkan jumlah kapal ikan tak berizin dan praktik perikanan ilegal sehingga berkontribusi positif terhadap pasokan ikan tangkap nasional serta pertumbuhan produksi di sektor perikanan.

KKP juga diberitakan bakal menenggelamkan sejumlah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal di Natuna, Kepulauan Riau, pada 17 Agustus 2016.
Susi menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan kegiatan penenggelaman kapal yang rencananya digelar seusai Lebaran, meski belum secara detail menyebutkan kapal-kapal mana yang akan ditenggelamkan.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
HB X: Masyarakat dunia akui rehabilitasi pascagempa Yogyakarta

HB X: Masyarakat dunia akui rehabilitasi pascagempa Yogyakarta

Pewarta: 
HB X: Masyarakat dunia akui rehabilitasi pascagempa Yogyakarta
Sri Sultan Hamengku Buwono X. (ANTARA/Noveradika)
 Mereka belum tahu apa itu gotong royong."

Bantul (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, masyarakat dunia mengakui kecepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastrukur yang rusak pascagempa bumi Yogyakarta pada 27 Mei 2006.

"Alhamdulillah, dalam dua tahun selesai, dan dunia mengakui bahwa bencana yang paling cepat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi itu peristiwa gempa Yogyakarta," kata Sultan di sela-sela meninjau patahan Opak di Desa Srihardono Pundong, Kabupaten Bantul, Sabtu.

Menurut Sultan, gempa bumi berkekuatan 5,9 SR pada tahun 2006 telah mengakibatkan ratusan ribu rumah rusak dan ribuan korban jiwa, namun pemerintah daerah berhasil membangun sekitar 173.000 rumah baru yang diselesaikan selama dua tahun karena masyarakatnya semangat.

"Karena itu pula, banyak pihak yang mengundang kami untuk memberi penjelasan mengapa bisa cepat karena bagi orang asing yang belum pernah datang ke Indonesia akan bertanya-tanya," katanya.
Sultan mengatakan, cepatnya penanganan dampak gempa bumi 2006 karena mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, terutama masyarakat yang bisa bangkit meski menjadi korban gempa, misalnya kehilangan harta benda, maupun anggota keluarga.

"Warga masyarakat gotong royong membangun rumah meski rumahnya sendiri belum dibangun, dan itu bagi orang asing karena tidak diberi upah dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Mereka belum tahu apa itu gotong royong," katanya.
Sultan juga menyinggung peristiwa erupsi Merapi pada 2010 yang sempat melumpuhkan perekonomian di berbagai sektor, namun demikian hal itu tidak menyurutkan warga Yogyakarta untuk semangat bangkit, seperti halnya masyarakat yang menjadi korban gempa bumi.

"Semoga harapan saya kepada warga Yogyakarta mempunyai kekuatan dan juga kebersamaan. Saya harap tetap guyub rukun karena dengan peristiwa gempa bumi 2006 akan selalu mengingatkan kita pentingnya kebersamaan untuk bangkit," demikian Sultan HB X.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top