"Tadi dijelaskan, kira-kira berapa orang tenaga kerja yang bisa diciptakan kalau ini bisa menjadi industri terintegrasi. Diperkirakan itu sekitar totalnya 380 ribu orang di berbagai bidang," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Untuk mengantisipasi tingginya serapan tenaga kerja itu, maka pemerintah menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Tentu ada kualifikasinya. Sebagian disiapkan dengan balai latihan Kerja (BLK) yang ada, sebagian disiapkan dengan universitas dan politeknik," katanya.
Rizal akan berkunjung ke Bintulu, Kalimantan, untuk melihat industri petrokimia terintegrasi yang nantinya bisa diterapkan di Masela.
Menurut dia, Presiden Jokowi tidak ingin pola industri terintegrasi yang tertutup seperti kota terpisah.
"Presiden maunya fully integrated (terintegrasi sepenuhnya) yang juga bisa dinikmati rakyat," imbuhnya.
Rizal melanjutkan, setelah melihat industri petrokimia terintegrasi itu, pihaknya akan mengundang semua kementerian/lembaga terkait untuk merancang proyek pengelolaannya hanya fokus di ekspor LNG atau tidak.
Namun, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai pengelolaan gas di darat akan lebih menguntungkan serta mengubah paradigma lama pengelolaan sumber daya alam nasional.
"Biasanya itu sedot ekspor, sedot ikan lalu ekspor, sedot gas diekspor LNG. Kita enggak mau lagi model pengelolaan sumber daya alam seperti itu. Kita ingin nilai tambahnya lebih besar. Untuk itu harus bangun tidak hanya industri untuk LNG, tapi sebagaian untuk bangun industri pupuk dan petrokimia," jelasnya.
Ia kembali mengungkapkan bahwa dengan hanya mengekspor LNG, Indonesia hanya akan mendapat keuntungan 2,5 miliar dolar AS per tahun.
"Tapi kalau kita ekspor juga produk petrokimia, satu tahunnya dapat 6,5 miliar dolar AS. Belum lagi dampak berlipat tidak langsungnya seperti rakyat di situ bikin restoran, sewa taksi atau sepeda motor. Itu totalnya barangkali hampir 8 miliar dolar AS," pungkas Rizal.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
