-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Menpan-RB
Menpan-RB : Harkitnas penegasan kembali komitmen NKRI

Menpan-RB : Harkitnas penegasan kembali komitmen NKRI

Menpan-RB : Harkitnas penegasan kembali komitmen NKRI
Yuddy Chrisnandi (ANTARA FOTO/Teresia May)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108 menegaskan kembali komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Hal itu disampaikan Yuddy saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108 di provinsi termuda, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat, demikian siaran pers Kemenpan-RB yang diterima Antara, Jumat. 
Dalam kesempatan tersebut Menteri Yuddy membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam peringatakan Harkitnas.

Dikatakannya komitmen terhadap NKRI ini penting ditegaskan kembali pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 ini mengingat setelah sekian lama berdiri sebagai bangsa, ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI tidak selangkah pun surut. 

Bahkan melalui kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme, misalnya, mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan praktiknya.

Selain itu, kita juga menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural. Munculnya kekerasan dan pornografi, misalnya, terutama yang terjadi pada generasi yang masih sangat belia, adalah satu dari beberapa permasalahan kultural utama bangsa ini yang akhir-akhir ini mengemuka dan memprihatinkan, kata Yuddy.

Potensi pergaulan dan kerja sama saling menguntungkan akibat relasi dengan dunia internasional, dituturkan juga tumbuh makin intens, tetapi juga sekaligus makin rentan terhadap penyusupan ancaman terhadap keutuhan NKRI dari luar wilayah negeri ini.

Tantangan-tantangan baru yang muncul di depan kita tersebut memiliki dua dimensi terpenting, yaitu kecepatan dan cakupan. "Tentu kita tidak ingin kedodoran dalam menjaga NKRI akibat terlambat mengantisipasi kecepatan dan meluasnya anasir-anasir ancaman karena tak tahu bagaimana mengambil bersikap dalam konteks dunia yang sedang berubah ini," kata Yuddy.

Oleh sebab itu, pemerintah memandang penting tema "Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter" yang diangkat untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2016 ini.

Dengan tema ini kita ingin menunjukkan bahwa tantangan apapun yang kita hadapi saat ini harus kita jawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter, katanya.

Sementara itu, kehadiran Yuddy di Kaltara tidak lepas dari rangkaian kegiatan Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FORK3PANRB) yang berlangsung Kamis kemarin. Selain membuka acara, Yuddy juga berkesempatan blusukan ke puluhan penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

"Saya sengaja meluangkan waktu dan memperpanjang jadwal kunjungan kerja untuk memberikan semangat serta turut memancangkan pembangunan karakter segenap Aparatur Sipil Negara dan warga masyarakat Kalimantan Utara melalui pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional," kata Yuddy.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menpan-RB mengecek pegawai yang absen usai libur panjang

Menpan-RB mengecek pegawai yang absen usai libur panjang

Pewarta: 
Menpan-RB mengecek pegawai yang absen usai libur panjang
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.(ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi meminta sekretaris menteri dan pejabat inspektorat mengecek aparatur sipil negara yang tidak masuk kerja tanpa keterangan setelah libur panjang akhir tahun. 

Setelah menerima laporan tentang pegawai kementerian yang tidak masuk kerja tanpa keterangan di kantornya, Senin, Yuddy juga meminta aparatnya menindak pegawai yang melanggar disiplin kerja.

"Tidak ada cerita ketika sudah cuti panjang masih ada hari bersantai. Hari ini saja kabinet kerja mulai rapat jam 10.00," katanya.

"Jadi mereka yang tidak hadir pagi ini tanpa keterangan kita catat," kata dia.

Ia mengatakan pegawai semacam itu lebih layak jika ditugaskan di rumah dengan gaji ala kadarnya daripada  mengganggu kinerja kementerian.

"Jepang, Korea dan negara maju lain itu bisa maju karena mereka menerapkan disiplin. Disiplin bukan karena ditakut-takuti, bukan karena dipaksa-paksa, tapi karena budaya," katanya.

Yuddy juga menjelaskan bahwa kementeriannya akan menilai kinerja pegawai setiap bulan berdasarkan beberapa indikator termasuk kehadiran, kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas, inisiatif dan kreatifitas, serta kemampuan mengembangkan sikap kepemimpinan dan membangun kerja sama.

Pegawai dengan penilaian terbaik akan memperoleh penghargaan dengan kemungkinan percepatan kenaikan jenjang kerja.

Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menpan-RB: reformasi manajemen ASN ntuk hadapi MEA

Menpan-RB: reformasi manajemen ASN ntuk hadapi MEA

Pewarta: 
Menpan-RB: reformasi manajemen ASN ntuk hadapi MEA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (ANTARA FOTO/Agus Bebeng)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan reformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) penting dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Good governance berguna untuk meningkatkan daya tarik investasi demi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan MEA, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi saat menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di JCC Senayan, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan MEA ditandai dengan pasar tunggal berbasis produksi, aliran modal dan terbukanya kesempatan berinvestasi tanpa batas, serta persaingan tenaga kerja yang berkompeten.

Menurutnya, Indonesia sangat layak untuk mempimpin ASEAN, jika melihat dari laju ekonomi dan pertumbuhan populasi sebagai jaminan tersedianya sumber daya manusia, lokasi yang strategis dan sumber daya alam yang seolah tanpa batas, serta daya tarik kehidupan demokrasi dan stabilitas politik.

"Untuk menghadapi MEA, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian PANRB dalam rangka reformasi manajemen ASN. Hal ini berguna untuk menjadikan manajemen sumber daya aparatur lebih profesional, dan transparan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar," ujarnya.
Dia mengatakan reformasi bermakna perubahan terhadap sebuah sistem yang sudah ada, sehingga ASN juga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap upaya-upaya perubahan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Peran strategis ASN sebagai pelaksana reformasi birokrasi di Indonesia menuntut ASN untuk tidak hanya melibatkan perubahan perilaku dan proses pembelajaran terhadap perubahan itu sendiri, tetapi juga menyangkut pengambilan-pengambilan keputusan secara profesional yang berdampak pada terlaksananya reformasi birokrasi.

Yuddy mengakui Indonesia masih menghadapi hambatan dalam rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi.

Hal ini tergambar dari beberapa laporan kinerja pemerintahan seperti The Global Competitiveness Report 2014-2015 (World Economic Forum, 2014) dimana Indonesia menempati peringkat 37 dari 140 negara, dan laporan Bank Dunia melalui Worlwide Governance Indicators yang menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness) Indonesia masih sangat rendah, dengan nilai indeks di tahun 2014 adalah 0,01.

Selain itu Indeks Persepsi Korupsi (The Corruption Perceptions Index) Indonesia berdasarkan data dari Transparency International juga masih rendah pada nilai indeks 34 (dari nilai indeks bersih korupsi 100) dan berada pada ranking 107 dari 175 negara pada tahun 2014.

Hal ini menjadi kendala karena pembangunan nasional dalam era persaingan global menuntut adanya birokrasi yang efisien, berkualitas, transparan, dan akuntabel, terutama terhadap prospek bidang investasi di Indonesia.

"Untuk mengurangi hal itu, maka pemerintah harus mampu berpikir selangkah ke depan sebagai tindakan antisipatif tidak hanya terhadap ancaman-ancaman potensial namun juga terhadap potensi-potensi baru yang tersedia melalui produk-produk kebijakan yang menjamin masyarakatnya mampu beradaptasi terhadap hal tersebut," katanya.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program yang sudah berjalan untuk mengetahui efektifitas dan relevansinya terhadap perubahan dan goncangan yang muncul di era yang super cepat ini.

"Pemerintah dituntut untuk mampu melakukan inovasi dan belajar dengan cepat untuk menjawab tantangan-tantangan baru dan mengeksploitasi peluang-peluang baru, yang berarti pemerintah harus mampu berpikir secara holistic dan lintas sektor serta mampu menyeberangi batas-batas pemikiran tradisional untuk menghasilkan ide-ide baru dan kebijakan-kebijakan praktis," kata Yuddy.

Sejauh ini reformasi manajemen ASN yang telah dilakukan Kementerian PANRB yaitu mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai yang ada.

"Sampai dengan tahun 2019, kami akan melalukan langkah rasionalisasi PNS sejumlah kurang lebih 1 juta orang PNS dalam rangka memperbaiki distribusi kesenjangan antara kualitas dan kuantitas PNS. Melalui hal ini diharapkan proporsi belanja pegawai dapat dikurangi secara proporsional," ujar Yuddy.

Selain itu, untuk memperoleh kualitas ASN yang baik, pengadaan pegawai dilakukan secara nasional, dimana pemerintah membentuk Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS, yang selama prosesnya diinformasikan secara terbuka.

Dengan sistem registrasi on-line dan seleksi calon pegawai ASN secara terkomputerisasi dengan menggunakan CAT (Computer Assissted Test) maka praktik KKN, percaloan dan sebagainya dalam sistem pengadaan dapat dihindari.

Reformasi manajemen SDM Aparatur juga dilakukan melalui penerapan sistem penilaian penilaian pegawai, dimana kinerja dan disiplin ASN, kinerja dan prestasi kerja menjadi tolok ukur bagi seorang ASN.
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Menpan-RB siapkan surat pemecatan PNS tidak netral

Menpan-RB siapkan surat pemecatan PNS tidak netral

Pewarta: 
Menpan-RB siapkan surat pemecatan PNS tidak netral
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (ANTARA FOTO/Regina Safri)
 Jika terbukti bersalah maka sanksinya sudah bukan teguran atau adminitrasi saja, tapi pemberhentian dengan tidak hormat,"
Surabaya (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengaku sudah menyiapkan surat pemecatan jika terbukti ada pegawai negeri sipil yang bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.
"Jika terbukti bersalah maka sanksinya sudah bukan teguran atau adminitrasi saja, tapi pemberhentian dengan tidak hormat," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jatim, Minggu.
Menurut dia, netralitas PNS dalam Pilkada merupakan harga mati yang tak bisa ditawar, karena sebagai abdi Negara tidak boleh berpihak terhadap satu kepentingan politik tertentu.

Sebagai wujud ketidakberpihakan, pihaknya tidak hanya akan memproses aduan terkait PNS tidak netral, tapi akan menindaklanjuti jika ada temuan dari berbagai bentuk dengan menerjunkan tim investigasi.

"Semisal ada di media sosial bahwa ada PNS tak netral maka pasti kami tindak lanjuti kebenaran tersebut. Jadi kami tak hanya menunggu laporan masuk," ucapnya.
Menteri asal Partai Hanura itu juga berharap PNS di berbagai daerahnya bekerja secara profesional jika tak ingin ditunda promosinya, ditunda kenaikan pangkatnya, hingga ditundanya pemberian tunjangan kinerja atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Kendati demikian, ia mengakui kesulitan mendeteksi PNS tidak netral di Pilkada yang diselenggarakan 9 Desember 2015, mengingat jumlah anggotanya yang mencapai 4,517 juta orang se-Indonesia.

"Kalau harus netral 100 persen sepertinya sangat sulit karena jumlah PNS di Indonesia yang sangat banyak. Yang pasti jika ada PNS tidak netral itu wajar, tapi saya yakin 99 persennya netral," katanya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan Pilkada yang digelar di 269 daerah di Tanah Air, kementeriannya telah sepakat melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa lembaga Negara, seperti Menpan-RB bersama Mendagri, KASN, BKN serta Bawaslu.

Intinya, lanjut dia, diwajibkan kepada PNS bersikap netral, tidak boleh mendukung salah satu calon, tidak boleh menggunakan aset pemerintah dan tidak boleh mempengaruhi.

"Tidak boleh kampanye, dilarang menjadi tim sukses, bahkan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk menggerakan anak buahnya dalam mendukung calon tertentu sekaligus mengganggu calon lain serta menggunakan fasilitas Negara," tukasnya.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Menpan-RB: e-government ramuan jitu kurangi korupsi

Menpan-RB: e-government ramuan jitu kurangi korupsi

Pewarta:
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan penerapan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi atau e-government merupakan ramuan jitu untuk mengurangi maraknya korupsi di dalam pemerintahan.

"Penerapan e-government itu mengurangi peluang korupsi, sebab orang tidak lagi harus berhadap-hadapan langsung sehingga peluang untuk penyelewengan terkikis," kata Yuddy di sela-sela peluncuran Otorisasi Sertifikasi Digital dan Peralatan Sandi Karya Mandiri dari Lembaga Sandi Negara di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu guna mendukung berlangsungnya penerapan e-government dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul serta dukungan teknologi informasi yang mutakhir.

Di sisi lain, pemerintah juga saat ini memiliki nota kesepahaman kerja sama mengenai e-governement dengan Korea Selatan dan Singapura.

"Korsel itu negara yang paling unggul dalam penerapan e-government, kemudian Singapura di urutan kedua. Wajar kalau kita belajar pada negara yang lebih dulu dan lebih sukses menerapkan e-government," kata Yuddy.

Menpan-RB menuturkan skema e-government yang harus dicapai Indonesia adalah sebuah laman instansi pemerintah yang bukan sekadar menyediakan informasi kepada publik, melainkan juga memberi kesempatan kanal-kanal interaksi maupun sebagai aplikasi memasukkan data-data bagi masyarakat untuk kebutuhan layanan publik.

Lebih lanjut lagi, Kemenpan-RB berupaya merintis penyetaraan dan keterhubungan skema e-government baik secara nasional di antara kementerian dan lembaga maupun antar pemerintah daerah.

"Diharapkan pada 2019 nanti setidaknya di tingkat nasional telah terwujud keterhubungan antar kementerian dan lembaga sekira 75 persen dan di tingkat antar pemerintah daerah di skala 50 persen," pungkasnya.
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top