-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Myanmar
Myanmar cabut darurat militer di Rakhine

Myanmar cabut darurat militer di Rakhine

Yangon (ANTARA News) - Presiden Myanmar Thein Sein membuat langkah mengejutkan beberapa jam sebelum meninggalkan kursi kepresidenan, dengan mencabut status darurat militer di provinsi bergolak Rakhine, yang diberlakukan setelah bentrokan antara penganut Buddha dan minoritas Muslim Rohingya pada 2012.

Thein Sein mengumumkan langkah tersebut melalui media pemerintah, Selasa, sehari sebelum presiden dari partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dilantik dalam acara serah terima resmi, setelah NLD menang telak dalam pemilihan umum pada 8 November.
Meski tidak ada bentrokan berarti di Rakhine selama dua tahun terakhir, sebagian besar penduduk Muslim Rohingya yang berjumlah 1,1 juta jiwa tetap tidak memiliki kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi mirip apartheid.

Mereka ditolak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan sejak lama mengeluhkan diskriminasi oleh pemerintah.

"Berdasar laporan pemerintah provinsi Rakhine, situasi di Rakhine tidak lagi membahayakan jiwa dan harta benda masyarakat," demikian surat keputusan yang ditandatangani oleh Thein Sein.

Myanmar membantah telah melakukan diskriminasi terhadap suku tersebut. Mereka tidak mengakui Rohingya sebagai suku minoritas dan menyebutnya sebagai warga Bangladesh. Sebagian besar warga Rohingya menolak penyebutan tersebut dan banyak keluarga yang sudah menetap di Rakhine selama beberapa generasi.
Rohingya tidak boleh ikut serta --baik sebagai pemilih maupun kandidat-- dalam pemilu pada November.

Sebelum pemilu, ketegangan agama meningkat dengan NLD memutuskan untuk tidak memasukkan satu pun kandidat Muslim dalam daftar lebih dari 1.100 nama.

Rohingya tidak disukai di Myanmar, mereka dilihat sebagai imigran gelap dari Bangladesh --termasuk oleh beberapa pihak dalam partai Suu Kyi. Ia mengambil risiko dengan mengangkat kasus mereka.

Ketegangan meningkat antara NLD dan Partai Arakan nasional (ANP) yang berbasis di Rakhine, salah satu partai kesukuan yang paling nyaring bersuara di Myanmar.

Legislator ANP meninggalkan parlemen regional, Senin, dan mengenakan stiker hitam di jaket mereka, karena NLD menolak posisi menteri besar Rakhine untuk mereka.

Meski demikian, berkurangnya pertempuran memungkinkan sekitar 25 ribu Muslim Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsi dan kembali ke masyarakat, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu, dengan jumlah penghuni kamp turun dari 145 ribu menjadi sekitar 120 ribu, demikian laporan Reuters.

(Uu.S022)

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Indonesia ucapkan selamat untuk presiden baru Myanmar

Indonesia ucapkan selamat untuk presiden baru Myanmar

Pewarta: 
Indonesia ucapkan selamat untuk presiden baru Myanmar
Dokumentasi U Htin Kaw saat memberi keterangan kepada pers negaranya, beberapa waktu lalu. Dia terpilih menjadi presiden berikut Myanmar menggantikan Thein Sein melalui proses pemilu yang demokratis. (www.newsx.com)
 ... ini merupakan bagian dari proses transisi politik yang demokratis di Myanmar...

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat atas keterpilihan Htin Kyaw sebagai presiden Myanmar yang baru, melalui proses Pemilu demokratis oleh Parlemen Myanmar, Selasa (15/3).

"Pemilihan presiden ini merupakan bagian dari proses transisi politik yang demokratis di Myanmar," kata pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pemilihan presiden di Myanmar telah berjalan sejak penyelenggaraan Pemilu Parlemen pada 8 November 2015 lalu sebagai perwujudan dari harapan dan aspirasi rakyat Myanmar.

Pemerintah Indonesia menekankan kembali komitmen untuk terus mendukung negara itu dalam upaya dan langkah untuk melakukan reformasi, demokratisasi dan rekonsiliasi yang berkesinambungan.

Selain itu, Indonesia juga bertekad untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang yang selama ini terjalin erat dengan Myanmar, baik pada tingkat bilateral, ASEAN, maupun forum internasional. 
Pemerintah Indonesia menilai kerja sama bilateral yang terjalin baik itu akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kedua negara dan berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan maupun dunia. 
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Militer Myanmar pilih anggota garis keras sebagai calon petinggi negara

Militer Myanmar pilih anggota garis keras sebagai calon petinggi negara

Militer Myanmar pilih anggota garis keras sebagai calon petinggi negara
Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi tiba di pertemuan dengan anggota parlemen NLD di Sipin Guesthouse di Naypyitaw, Kamis (10/3/16). (REUTERS/Soe Zeya Tun )

Naypyitaw, Myanmar (ANTARA News) - Militer Myanmar mencalonkan seorang mantan pendukung junta yang masih di dalam daftar sanksi Amerika Serikat sebagai calon wakil presiden mereka pada Jumat, untuk berpasangan dengan calon presiden pilihan partai Liga Demokrasi Nasional (NLD pimpinan Aung San Suu Kyi.

Menurut Reuters, pemerintah yang terpilih secara demokratis pertama di Myanmar selama lebih dari 50 tahun menghadapi sebuah tantangan besar membawa reformasi dan pertumbuhan ekonomi yang dituntut, sementara bekerja dengan pihak militer yang masih menggenggam kekuatan politik besar.

Majelis rendah parlemen mengadakan pemungutan suara pada Jumat untuk mengonfirmasi Htin Kyam, seorang tokoh yang dekat dengan Suu Kyi sebagai calon presiden mereka.

Di ibu kota Naypyitaw, para anggota parlemen dari pihak militer melakukan pertemuan tertutup dan mencalonkan Jenderal (Pur) Myint Swe sebagai kandidat pilihan mereka. Dia merupakan kepala badan intelijen militer di bawah mantan pemimpin junta, Than Shwe.

Saat Than Shwe memerintahkan sebuah tindakan keras terhadap unjuk rasa anti-junta yang dipimpin oleh para biksu Buddha pada 2007, yang dikenal dengan nama Revolusi Kunyit, Myint Swe merupakan kepala operasi khusus di Yangon.

"Kami mengadaan pertemuan untuk menetapkan calon wakil presiden. Tidak ada seorang pun yang tidak menyetujui proposal ini,"kata seorang dari 166 anggota parlemen dari militer kepada media.

Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri John Kirby mengatakan pemilihan calon tersebut merupakan sebuah langkah yang penting dalam transisi demokratis di Myanmar.

Namun dia menyebutkan adanya kekurangan dalam aspek struktural dan sistemis dalam konstitusi Myanmar, termasuk disediakannya kursi parlemen untuk militer sebanyak 25 persen, yang membuat pihak militer Myanmar dapat memastikan bahwa salah satu calonnya akan menjadi presiden atau wakil presiden.

Suu Kyi telah mengatakan bahwa dia berencana akan membentuk sebuah pemerintahan rekonsiliasi untuk membantu menjembatani Myanmar yang terpecah setelah dikuasai oleh pihak militer selama hampir 50 tahun.

"Kami akan berpegang teguh pada kebijakan rekonsiliasi nasional tanpa mempedulikan apa yang diputuskan oleh pihak militer," ujar Zaw Myint Maung dari NLD. Dia juga menambahkan bahwa "Kami akan mencoba untuk bekerja bersama pihak militer demi rekonsiliasi nasional".



Perselisihan

Namun adanya sebuah perselisihan antara Suu Kyi dengan militer meluas setelah pencalonan presiden.

Sumber yang berasal dari kubunya mengatakan bahwa dia kecewa dengan kekerasan pendirian pihak militer seputar isu mulai dari mengubah konstitusi yang melarang dirinya menjadi presiden hingga formalitas kecil seperti lokasi serah-terima kekuasaan. Pihak militer menolak untuk memberikan komentar terkait negosiasi dengan pihak NLD.

Beberapa pengikut Suu Kyi mengatakan bahwa terpilihnya Myint Swe itu tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi.

"Aung San Suu Kyi berjuang sangat keras untuk bernegosiasi dengan mereka demi rekonsiliasi nasional," ujar seorang pejabat senior NLD.

"Mereka tidak percaya kepada kami, itu merupakan usaha terakhir mereka untuk melindungi mereka beserta kepentingan mereka," tambahnya.

Sementara Than Shwe menghilang dari khalayak ramai setelah menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semi-mrakyat pada 2011, pencalonan Myint Swe akan memicu timbulnya kecurigaan bagi banyak warga Myanmar bahwa mantan pemimpin junta itu masih memegang pengaruh yang kuat.

"Myint Swe sangatlah dekat dengan mantan pejabat militer senior, terutama mantan petinggi Than Shwe," ujar seorang analis politik, Yan Myo Thein, menambahkan bahwa "pencalonan dirinya dapat berarti bahwa Than Shwe masih berpengaruh di balik layar".

Myint Swe tercantum dalam daftar individu yang dikenakan sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat, karena perannya dalam pemerintahan militer dulunya.

Dia dianggap sebagai seorang calon wakil presiden pada 2012 namun dilarang mengikuti karena menantunya berkewarganegaraan Australia, larangan yang sama dengan apa yang menimpa Suu Kyi.

Konstitusi yang ditulis oleh junta pada 2008 melarang seluruh pejabat yang memiliki orangtua, suami istri, anak-anak yang berkewarganegaraan asing untuk menjadi presiden, sebuah ketentuan yang diyakini secara luas tercipta untuk pemimpin NLD itu.

 Sejak saat itu, menantu Myint Swe telah menanggalkan kewarganegaraan Australianya, sejumlah sumber resmi mengatakan kepada media.

(Uu.Ian/KR-MBR/M016)
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Indonesia sampaikan selamat atas hasil pemilu Myanmar

Indonesia sampaikan selamat atas hasil pemilu Myanmar

Pewarta:
Indonesia sampaikan selamat atas hasil pemilu Myanmar
Aung San Suu Kyi (FOTO ANTARA/REUTERS/Damir Sagolj)
 
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Partai National League for Democracy di Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, atas pengumuman resmi "Union Election Commision" (KPU) Myanmar yang menetapkan partai tersebut sebagai pemenang pemilu.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Myanmar di bawah pimpinan Presiden Thein Sein, yang telah berhasil membawa Myanmar ke arah demokrasi dan telah menyatakan menerima hasil pemilu tersebut.

Indonesia mengharapkan proses transisi pemerintahan di Myanmar dapat dilaksanakan secara lancar dan damai.

"Hasil pemilu tersebut merefleksikan asipirasi dan harapan nyata rakyat Myanmar," kata pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI.
Pemerintah Indonesia juga menyampaikan keyakinan bahwa rakyat Myanmar akan memanfaatkan momentum itu untuk memastikan transisi politik yang demokratis, dalam semangat perdamaian dan rekonsiliasi.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menekankan kembali komitmen untuk terus mendukung upaya dan langkah Myanmar menuju reformasi dan demokratisasi yang berkesinambungan.
Selain itu, Indonesia juga mengharapkan dapat terus meningkatkan kerja sama erat yang selama ini terjalin dengan Myanmar, baik dalam kerangka bilateral maupun ASEAN, serta dalam berbagai forum internasional.

Pemerintah Indonesia berharap kerja sama yang terjalin dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat kedua negara dan demi tujuan bersama mencapai perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan maupun dunia.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Obama beri ucapan selamat atas Pemilu Myanmar

Obama beri ucapan selamat atas Pemilu Myanmar


Obama beri ucapan selamat atas Pemilu Myanmar
Dokumentasi pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, berbicara kepada media tentang pemilihan umum yang akan datang, saat konferensi pers di rumahnya, di Yangon, Kamis (5/11). Suu Kyi mengulangi pesannya, akan menjalankan pemerintahan jika partainya memenangkan pemilihan paling bersejarah di negeri itu minggu ini, meskipun ia dilarang menjadi presiden berdasarkan draft konstitusi yang dibuat junta. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
... jalan politik Suu Kyi juga dihadang Konstitusi 2008 yang menyatakan dia dilarang menjabat sebagai presiden dikarenakan anak-anaknya yang berkebangsaan asing...
Yangon, Myanmar (ANTARA News) - Pemerintah Myanmar mengatakan, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, telah memberikan ucapan selamat kepada negara di ASEAN itu atas Pemilu yang bebas dan adil pada Kamis.

Pemilu digelar saat pemerintah dan pemimpin militer menjanjikan pemindahan kekuasaan yang damai kepada partai pimpinan Aung San Suu Kyi yang di ambang kemenangan.

Myanmar sebelumnya dikuasai oleh kalangan militer selama setengah abad dibawah pemerintahan junta.

Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinan Suu Kyi diperkirakan akan merebut kekuasaan dengan diperolehnya lebih dari 85 persen kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum.

"Obama menghubungi Presiden Thein Sein pagi untuk memberikan selamat kepadanya karena telah mengadakan pemilihan umum yang bebas dan resmi", ujar Menteri Informasi Myanmar, Ye Htut, dalam akun facebook-nya.

Pemimpin Amerika Serikat juga mendesak pemerintah Myanmar mengatasi intoleransi beragama dan mempromosikan demokrasi penuh. Dirinya juga menyorot keadaan buruh kalangan Muslim Rohingya yang puluhan ribu diantaranya tidak memiliki hak pilih.

Melalui pembicaraan telpon tersebut, Obama berkata kepada pemimpin Myanmar untuk bangga terhadap pemilihan umum yang penting tersebut, dan memuji reformasi yang berani dari presiden, ujar Ye Htut.

Tidak ada konfirmasi langsung terkait pembicaraan tersebut dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Pada Kamis pagi, NLD telah merebut 273 kursi, hanya perlu 56 kursi lagi untuk menjadi partai mayoritas. Dan hampir dapat dipastikan bahwa NLD akan merebut kursi lebih banyak dari perkiraan karena hasil resmi tambahan yang akan diumumkan pada Kamis mendatang.

Dalam akun Facebooknya, Presiden Thein Sein dan pemimpin militer Min Aung Hlaing mengucapkan selamat kepada NLD dan berjanji untuk menghormati dan bekerja dengan pemerintahan yang baru.

Pemimpin militer yang mengulang jabatannya kembali tersebut bersumpah untuk bekerjasama dengan pemerintahan baru pada pasca pemilihan umum, ujarnya dalam akun Facebook miliknya pada Kamis.

Suu Kyi meminta untuk berdikusi mengenai perdamaian nasional dengan pemimpin militer dan Thein Sein pada Rabu, menekankan pada kebutuhan akan transisi secara damai.

Banyak pendukung NLD tetap mencurigai kalangan militer beserta sekutu politiknya, yang tidak mengakui kemenangan partai milik Suu Kyi pada 1990 dan menghukum dan membunuh banyak orang.

Sementara USDP menghadapi kekalahan dalam pemilihan umum, kalangan militer telah menyediakan jatah kursi untuk mereka dibawah konstitusi yang ada.

Dengan jatah 25 persen dari seluruh kursi parlemen, dan penguasaan aparat keamanan Myanmar, berarti mereka akan mempertahankan kekuatan besar sebagai lawan NLD.

Akan tetapi, jalan politik Suu Kyi juga dihadang Konstitusi 2008 yang menyatakan dia dilarang menjabat sebagai presiden dikarenakan anak-anaknya yang berkebangsaan asing.

Suu Kyi mengatakan bahwa pemerintahan demokrasi tidak akan mencari cara untuk menghukum kalangan militer atas perlakuan kasar yang telah dilakukan, dan mayoritas dalam parlemen akan dapat menaikkan kemampuan untuk menghadapi kelompok militer.

Sebelum pemilihan umum dilakukan, Suu Kyi telah berjanji untuk menempatkan posisinya "diatas presiden" jika kelak NLD menang. Saat ini partainya bersiap untuk merebut kekuasaan dimana Suu kyi akan mengutus seorang wakil untuk peran pemimpin negara.

Dibawah sistem politik Myanmar, Presiden Myanmar, Thein Sein, masih akan berkuasa hingga Maret tahun depan, dan masa peralihan kekuasaan selama berbulan-bulan yang oleh pengamat dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah politis.
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top