-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan tol di Lampung capai 45 kilometer

Pembebasan lahan tol di Lampung capai 45 kilometer

Pewarta: 
Pembebasan lahan tol di Lampung capai 45 kilometer
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan) usai peletakan batu pertama jalan Tol Trans Sumatera lintas Bakauheni-Terbanggi Besar di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung, Kamis (30/4). (ANTARA/Kristian Ali)

Bandarlampung (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sudah mencapai panjang 45 kilometer dari 140-an kilometer total keseluruhan jalan.
"Sudah sekitar 45 kilometer, progresnya menggembirakan," kata Asisten II Sekretaris Pemprov Lampung, Adeham, di Bandarlampung, Selasa.

Adeham mengklaim, proses penyelesaian pembebasan lahan dan pembangunan tol di Lampung jauh lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia, karena selalu mencapai target dan nyaris tidak mengalami kendala dalam proses.

"Masalah perbedaan pendapat terkait harga jual itu biasa, ada tim aprasial, dan dalam dua minggu sengketanya bisa diselesaikan, jadi tidak menghambat," kata dia.
Hingga saat ini, dari 140-an kilometer pembebasan lahan tol trans Sumatera tahap satu, masih tersisa 95 kilometer lagi yang harus dibebaskan.

Jalan tol trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar akan memiliki lebar sekitar 21 meter, yang terdiri atas empat jalur jalan untuk dua arah kendaraan.

Lebar masing-masing ruas jalur adalah 9,2 meter, dengan tambahan bahu jalan di masing-masing sisi jalur 2,5 meter.

Sementara itu, diantara kedua jalur Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, akan dipasang medan selebar 2,25 meter.

Untuk pengaspalan, Tol Trans Sumatera akan dibuat dengan ketebalan 0,6 meter, dengan lebih dari sepertiga ketebalan tersebut berbahan batu rigit atau aspal beton.

Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi besar akan mampu menahan beban maksimal hingga 90 ton.

Pembangunan dan pembebasan lahan Tol Trans Sumatera akan meliputi 3 kabupaten, 18 kecamatan, dan 70 desa.
Pelaksanaan pembangunan Tol Trans Sumatera dilaksanakan oleh empat kontraktor BUMN, yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP), Waskita Karya, Adhi Karya, dan Wijaya Karya.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
AMAN : pembebasan lahan Masela harus perhatikan lingkungan

AMAN : pembebasan lahan Masela harus perhatikan lingkungan

 | 1.425 Views
Pewarta: 
AMAN : pembebasan lahan Masela harus perhatikan lingkungan
ilustrasi Masela Block. (www.energy-pedia.com)

Jakarta (ANTARA News) - Pembebasan lahan untuk proyek gas Masela, Maluku Selatan, harus  memperhatikan keseimbangan ekologi dan lingkungan, agar tidak merugikan masyarakat setempat, kata Mahyudin Rumata, Pengurus Pusat Pemuda Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku.
Pulau mana pun yang dipilih, baik Yamdena, Aru, maupun Saumlaki, kata Rumata di Jakarta, Jumat, adalah pulau-pulau kecil.
"Jika kemudian lahan dibuka, hutan ditebang, lahan warga digusur, mereka ini harus pindah ke mana?" katanya.
Menurut dia, jika hal itu dilaksankan bertentangan dengan komitmen Presiden mengenai kelestarian lingkungan yang disampaikan pada Konferensi COP 21 di Paris.

Jika "participating interest" sebesar 10 persen yang dijanjikan dapat dikelola dengan baik dan sehat oleh pemerintah daerah, lanjut Mahyudin, tentunya perekonomian rakyat Maluku akan sangat terbantu.
Akan tetapi, yang lebih penting tentunya adalah pengambilan keputusan yang tidak berlama-lama dan perhitungan yang terukur mengenai skema mana yang mampu memberikan keuntungan lebih cepat dan lebih baik bagi masyarakat, tanpa memberikan dampak negatif lebih lanjut.

"Pengelolaannya harus transparan, terarah, dan terukur untuk kesejahteraan rakyat Maluku. DPRD maupun semua pihak terkait, termasuk masyarakat madani, harus mengawasinya," katanya. 
Sementara jika berbicara mengenai penerimaan negara, baru-baru ini dalam salah satu diskusi yang digelar stasiun radio swasta, Satya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI melihat pendapatan negara yang akan didapat melalui skema FLNG pun cenderung lebih tinggi, sekitar 57 miliar dolar AS. 
Sebelumnya, pengamat energi Fabby Tumiwa mengamini pernyataan Satya Yudha yang mengetengahkan hasil kajian LPEM UI.

"Opsi FLNG akan memberikan manfaat ekonomi lebih baik bagi Indonesia. PDB tercatat sebesar 126,3 miliar dolar AS vs 122 miliar dolar AS dibandingkan onshore. Sementara itu, penerimaan negara yang lebih besar, yaitu 51,8 miliar dolar AS vs 42,3 miliar dolar AS bila di onshore," katanya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pembebasan lahan KA Bandara Soekarno Hatta capai 32,8 persen

Pembebasan lahan KA Bandara Soekarno Hatta capai 32,8 persen

Pewarta: 
Pembebasan lahan KA Bandara Soekarno Hatta capai 32,8 persen
Sejumlah pengendara melintas di antara ribuan bantalan rel kereta yang ada di depan gerbang masuk Pintu M 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (11/8). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Tangerang (ANTARA News) - Pembebasan lahan di wilayah Kota Tangerang, Banten, untuk pembangunan jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta sudah mencapai 32,8 persen.

Kepala Daops 1 PT KAI Apriyono di Tangerang, Senin, mengatakan pembayaran yang sudah memasuki tahap ke delapan telah mengganti rugi 223 bidang milik warga dari total 815 bidang.

"Kita sudah ganti rugi 223 bidang milik warga. Sehingga proses pembebasan lahan sudah sampai 32,8 persen," ujarnya.

Ia mengatakan, sisa bidang warga yang belum dibebaskan saat ini masih proses verifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Walaupun demikian, ada enam persen dengan total 104 bidang milik warga yang keberatan dan saat ini dalam proses kasasi di pengadilan.

"Intinya warga mendukung proses pembebasan hanya nilainya saja belum sepakat," ujarnya.

Ia mengatakan, proses pembebasan lahan itu ditargetkan selesai cepat waktu sehingga pembangunan rel kereta dapat segera dilaksanakan.

"Transportasi massal kereta bandara ini sudah sangat dinanti. Kita terus komunikasi dengan BPN agar pembebasan dapat cepat," tegasnya.

Kepala BPN Kota Tangerang Himsar menjelaskan sebagian warga yang sebelumnya menolak proses pembebasan kini sudah sepakat dan hanya beberapa lagi dalam sengketa.

Tetapi pihaknya akan tetap melakukan verifikasi secara menyeluruh agar tidak ada masalah di kemudian hari.

Beberapa hambatan dalam pembayaran antara lain karena ada lahan karena berkas suratnya ada di Bank serta kecocokan data diri dan kepemilikan lahan.

"Untuk lahan yang masih ada masalah dari segi administrasi, kita akan verifikasi ulang agar tidak masalah nantinya," jelasnya.

Himsar menambahkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang saat ini melaksanakan beberapa pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti rel kereta bandara, JORR II dan normalisasi Kali Angke.

Sebagai pelaksana, BPN Kota Tangerang selalu mendapat dukungan dari Kementrian ATR/BPN dan Kanwil Provinsi Banten.

"Kegiatan ini selalu kami laporkan ke pusat dan provinsi. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah melepas tanahnya untuk kepentingan umum," paparnya.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Pembebasan Lahan Proyek Tol Pertama di Kalimantan Sudah 85%

Pembebasan Lahan Proyek Tol Pertama di Kalimantan Sudah 85%

Dana Aditiasari - detikfinance
Pembebasan Lahan Proyek Tol Pertama di Kalimantan Sudah 85%  
ilustrasi
Jakarta -Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,2 Km ditargetkan rampung akhir 2015. Saat ini jalan tol yang terbagi menjadi lima seksi tersebut, pengadaan lahannya sudah mencapai 85%.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Hediyanto W. Husaini mengecek langsung progres pembebasan lahan tol pertama di Kalimantan ini dalam kunjungan lapangannya ke Kalimantan Timur akhir pekan ini. Tol ini ditargetkan rampung pada 2018.

Proses pembebasan lahan sekarang sedang dikoordinasikan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apreisal yang sudah dilakukan oleh Pemda sejak lima tahun lalu tersebut, kini akan dilakukan perhitungan ulang oleh BPN terkait berlakunya UU pengadaan lahan yang baru.

Percepatan pembebasan lahan juga dilakukan pada Seksi V yang konstruksinya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tol Balikpapan-Samarinda terbagi menjadi Seksi I (KM 13 Balikpapan-Samboja), Seksi II (Samboja-Palaran I), Seksi III (Samboja-Palaran II), Seksi IV (Palaran-Jembatan Mahkota), serta Seksi 5 (KM 13 Balikpapan-Sepinggan). Proses konstruksinya terbagi menjadi tugas tiga pihak, Seksi V menjadi tugas Pemerintah Pusat, Seksi I menjadi tugas Pemerintah Daerah dan Seksi II, III, dan IV yang akan jadi tugas investor.

Hediyanto ingin memastikan tanah untuk Seksi V dapat rampung pada Desember ini. Dari total 11,7 Km untuk seksi tersebut, masih ada 4 Km yang lahannya belum bebas. Sementara untuk 7,7 Km yang sudah tersedia, konstruksinya segera dilakukan setelah paket kontrak yang sumber dananya dari pinjaman Tiongkok tersebut ditandatangani dalam waktu dekat.

"Dengan lahan yang sudah bebas, ada ruang untuk pekerjaan di lapangan setidaknya sampai Februari-Maret," ungkap Dirjen Bina Marga seperti dikutip dari situs resmi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Minggu (20/9/2015)
Ia menjelaskan, konstruksi Seksi V dan Seksi I akan dilaksanakan secara simultan. Ditargetkan pekerjaan dapat selesai pada 2018.

Sedangkan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VII (Wilayah Kalimantan) Bastian Sihombing menuturkan, selain bertugas membangun Seksi V, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga akan mengerjakan pembangunan konstruksi jembatan Manggar yang terletak di Seksi I.

"Meskipun konstruksi tugas pembangunan terbagi jadi tiga pihak, Bapak Dirjen meminta kami kualitas pekerjaannya harus terjaga dan sama bagusnya dengan jalan tol yang ada di Jawa," ungkap Bastian.

Bastian menjelaskan, tandatangan kontrak paket tol Balikpapan-Samarinda Seksi V akan dilakukan pada pekan depan berdekatan dengan tanda tangan paket Jembatan Manggar, paket rekonstruksi jalan Kuaro-Batuaji di Kabupaten Penajam dan paket jalan menuju Pelabuhan Trisakti.

(dna/hen)
Pembebasan Lahan Ancam 13 Proyek Bendungan Jokowi

Pembebasan Lahan Ancam 13 Proyek Bendungan Jokowi

Dana Aditiasari - detikfinance
Pembebasan Lahan Ancam 13 Proyek Bendungan Jokowi
Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target membangun 13 bendungan tahun ini. Namun, proyek tersebut yang harusnya selesai 3 tahun ke depan bisa terancam molor karena masalah klasik, yakni pembebasan lahan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi mengungkapkan, ada dua jenis lahan yang digunakan untuk pembangunan bendungan yakni lahan masyarakat dan lahan hutan.

"Pembebasan lahan milik masyarakat inilah yang lama proses pembebasannya, karena terkadang mereka tidak setuju dengan appraisal harga yang diajukan," kata dia diwawancarai detikFinance di ruangannya, Senin (22/6/2015).

Permasalahan inin sering kali menghambat proses pekerjaan konstruksi bendungan meskipun penandatanganan kontrak telah dilakukan. "Seperti bendungan Pidekso (salah satu 13 bendungan prioritas Presiden Jokowi) yang masih belum bisa dikonstruksi hingga saat ini, karena lahan untuk pembangunan bendungan dan jalan akses masih belum bebas seluruhnya," sambung dia.
Permasalahan klasik ini, lanjut Mudjiadi, menjadi konsetrasi pihaknya untuk dipecahkan. Di masa depan, sambungnya, kendala ini diharapkan tak lagi menjadi penghambat pembangunan infrastruktur.

Sama halnya dengan infrastruktur lainnya, pihaknya juga akan menerapkan aturan baru yaitu Undang-Undang No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Publik untuk mepercepat proses pengadaan lahan.

"Tapi untuk menerapkan aturan itu, butuh bantuan dari Pemerintah Daerah juga. Terutama untuk sosialisasi dan penetapan lokasi (penlok) lahan yang akan dibebaskan," kata dia.
Disebutkannya, saat ini ada sejumlah proyek bendungan yang proses pembebasan lahannya masih menunggu terbitnya pembaruan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) menjadi penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur wilayah setempat.

SP12LP ini nantinya akan dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan status lahan untuk berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan penialaian harga tanah yang bersangkutan oleh tim appraisal.

"Setelah penlok keluar, maka BPN bisa langsung bekerja untuk melakukan proses sosialisasi dan negosiasi, sedangkan proses appraisal harga akan dilakukan oleh tim independen," jelas dia.(dna/rrd)
Back To Top