-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Pemkab Bekasi lanjutkan pengadaan lahan underpass Cibitung

Pemkab Bekasi lanjutkan pengadaan lahan underpass Cibitung


Cikarang, Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kembali melanjutkan pembebasan lahan guna pembangunan infrastruktur Jalan Underpass di Kecamatan Cibitung pada 2016.

"Tahun 2015 yang dibebaskan baru 32 dari total 76 bidang tanah. Tahun 2016 ini kami lanjutkan kembali," kata Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Sengketa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Kabupaten Bekasi, Faisol Panani, di Cikarang, Jumat.

Menurut dia, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan itu mencapai 10 ribu meter per segi.

"Kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp52 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi untuk pembebasan lahan," katanya.

Dikatakan Faisol, upaya pengadaan lahan pada 2015 terganjal penawaran harga yang tidak sesuai di masyarakat pemilik lahan.

"Warga tak sepakat harga yang diusulkan oleh pemerintah. Sehingga, anggaran pembebasan sekitar Rp40 miliar dari APBD 2015 untuk pengadaan tanah tak terserap semua. Hanya sekitar Rp 23 miliar yang dapat diserap," katanya.

Dikatakan Faisol, pengadaan lahan tersebut kembali dilanjutkan pada 2016 dan ditargetkan rampung seluruhnya pada Desember 2016.

Menurut dia, proses pengadaan tanah tersebut kini sedang dalam penghitungan oleh tim penilai.

"Setelah ditentukan harga tanah, bangunan, dan lainnya, maka akan disosialisasikan kepada pemilik lahan," katanya.

Faisol menambahkan, pembangunan fisik Underpass Cibitung rencananya dilakukan pascaproyek Underpass Tambun yang kini sedang dalam pengerjaan selesai dilaksanakan.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemkab Pegunungan Bintang bangun ribuan rumah warga

Pemkab Pegunungan Bintang bangun ribuan rumah warga


Pemkab Pegunungan Bintang bangun ribuan rumah warga
Welinton Wenda. (papua.go.id)
Setelah kami bangun rumah sehat itu, kami mengajak warga untuk tempati masing-masing rumah itu."
Jayapura (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua, sedang membangun 1.500 rumah sehat untuk warga setempat.

"Bangunan rumah tipe 36 untuk warga Pegubin tahap pertama kami bangun 1.420 unit rumah sehat tahun lalu," kata Bupati Pegubin Welington Wenda, di Jayapura, Sabtu.

Untuk tahun ini, dikemukakannya, bertambah hingga 1.500 unit rumah sehat yang dibangun.

"Saya mulai bangun rumah sehat itu sejak tahun 2005, jadi setiap tahun kami cicil pembangunannya, misal tahun 2005 saya bangun 10 unit rumah, kemudian 2006 kami bangun 20 unit rumah, namun disesuaikan dengan anggaran yang ada," ujarnya.
Ia menimpali, "Setelah kami bangun rumah sehat itu, kami mengajak warga untuk tempati masing-masing rumah itu."
Dia menuturkan, pembangunan rumah sehat tersebut difokuskan di ibu kota Kabupaten Pegubin, dan letaknya di pinggiran jalan.

"Jadi  di sekitar pinggiran jalan itu ada rumah para pegawai, perkantoran dan rumah sehat untuk warga," ujarnya.

Selain perumahan sehat, perkantoran, pegawai, ia menambahkan, ada juga pembangunam rumah toko (ruko) yang juga di pinggiran jalan utama.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Pemkab Halmahera Timur prioritaskan transmigran tanaman pangan

Pemkab Halmahera Timur prioritaskan transmigran tanaman pangan


Pemkab Halmahera Timur prioritaskan transmigran tanaman pangan
Seorang petani menggarap sawah (FOTO ANTARA/R. Rekotomo)
 
Ternate (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara memerlukan transmigran  yang akan mengembangkan tanaman pangan, khususnya persawahan.

Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan di Maba, Senin mengatakan, Pemkab Halmahera Timur memprioritaskan tanaman pangan karena daerah ini memiliki potensi besar di bidang pengembangan tanaman pangan, namun belum digarap secara maksimal.

Bupati mengatakan, program transmigrasi di Halmahera Timur selama ini telah memberi kontribusi besar dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan potensi pengembangan tanaman pangan di daerah itu, khususnya padi sawah ditandai dengan semakin meningkatnya luas areal sawah dan produksi beras di daerah ini.

Pada 2014 produksi beras di Halmahera Timur 34.000 ton lebih dan produksi beras itu selain mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya selain memasok ke Kota Ternate dan Halmahera Utara.

Ia mengatakan, Pemkab Halmahera Timur tahun 2015 menyiapkan lahan 950 hektare untuk penempatan 215 transmigran, kedatangan 100 transmigran di antaranya akan direalisasikan tahun 2015 dan sisanya tahun 2016.

Transmigran yang akan ditempatkan di Halmahera Timur 2015 dan 2016 tersebut, sebagian didatangkan dari pulau Jawa dan sebagian lagi adalah warga setempat.

Pembangunan infrastruktur seperti rumah bagi transmigran dan irigasi pertanian semuanya dianggarkan melalui APBN.

Kabupaten lainnya di Malut yang juga masih membuka daerahnya bagi masuknya transmigran dari luar Malut adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai, yang kesemuanya juga diprioritaskan untuk transmigran yang akan mengembangkan tanaman pangan.

Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Pemkab Karawang Ingin Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibangun

Pemkab Karawang Ingin Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibangun

Feby Dwi Sutianto - detikfinance
Pemkab Karawang Ingin Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibangun
Karawang -Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memiliki harapan besar agar Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun meskipun lokasinya digeser dari titik awal. Alasannya pelabuhan baru sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan lalu lintas barang keluar masuk Karawang.

Apalagi Karawang menjadi basis industri ke-2 terbesar setelah Bekasi di Jawa Barat. Jumlah investasi yang masuk juga terus bertambah.

"Kami tetap ingin pembangunan pelabuhan dilakukan sejalan dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Karawang. Karena selama ini kalau ke Priok mahal karena macet," kata Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana saat ditemui di sela Peluncuran Apartemen Tamansari Mahogany di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2015).

Bila lokasi Pelabuhan Cilamaya digeser terlalu jauh, seperti di Kabupaten Subang atau pun Kabupaten Cirebon, Cellica menilai hal tersebut cukup menyulitkan dalam lalu lintas barang.

Alasannya banyak kawasan industri berlokasi di Karawang sehingga pembangunan infrastruktur pelabuhan harus mendekati area industri agar efisien.

"Harapan kami tetap di sini karena keinginan kami jangan sampai pembangunannya di mana, terus kawasan industri di mana," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memastikan lokasi rencana pelabuhan baru di Jawa Barat yang semula akan dibangun di Cilamaya, Karawang digeser ke Subang, Jawa Barat.

Bahkan PT Pelindo II mengusulkan lokasi Cirebon sebagai alternatif pengganti Pelabuhan Cilamaya.

Lokasi pelabuhan baru di Subang, sempat disebut-sebut jadi calon kuat karena akan dilengkapi dengan jalan Tol Bandung-Subang dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan rencana proyek Bandara Kertajati, Subang.

(feb/ang)
Back To Top