-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Pemkot Bekasi mulai perbaiki kantor yang terbakar

Pemkot Bekasi mulai perbaiki kantor yang terbakar

Pemkot Bekasi mulai perbaiki kantor yang terbakar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
 Akan dibuatkan gedung dengan dua lantai seperti dahulu dan rencananya akan ada tahap lanjutan dibuatkan lima lantai."
Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai melakukan perbaikan terhadap kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan yang sempat terbakar pada 24 April 2015.

"Perbaikannya saat ini sedang dimulai dan ditargetkan rampung seluruhnya pada 150 hari kerja," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa.

Hal itu dikatakannya saat melakukan pemantauan terhadap proses pembongkaran sejumlah puing bangunan sisa kebakaran dengan didampingi Kepala Dinas Pembangunan dan Pemukiman, Dadang Ginanjar, Selasa siang.

Dalam kegiatan itu Rahmat menginstruksikan agar seluruh aset yang telah rusak terbakar untuk segera dihapus karena sudah tidak terpakai.

Sedangkan aset yang masih bisa diselamatkan bisa dilakukan pemulihan dan kembali digunakan seperti sedia kala.

"Aset seperti bangku rapat dan lemari masih bisa digunakan lagi. Saya minta kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Umum untuk segera memproses aset yang terbengkalai tersebut," katanya.

Rahmat juga memerintahkan para pekerj untuk menyelamatkan sebuah lambang Pemkot Bekasi berupa ukiran kayu jati di lantai dasar untuk segera dibersihkan dan diamankan.

Sementara itu Dadang Ginanjar mengatakan, gedung yang hampir setahun terbakar itu akan diperbaiki pihaknya secara total.

"Akan dibuatkan gedung dengan dua lantai seperti dahulu dan rencananya akan ada tahap lanjutan dibuatkan lima lantai," katanya.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa kebakaran gedung Wali Kota Bekasi mengakibatkan sejumlah dokumen penting pemerintahan rusak di sembilan ruang kerja, Jumat (24/4)

Dokumen itu menyangkut kepegawaian di ruang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang meliputi catatan kinerja seluruh pegawai Pemkot Bekasi, laporan kegiatan BKD, serta pertanggungjawaban keuangan.

Hasil penyelidikan kepolisian setempat menyebutkan, kasus kebakaran itu dipicu oleh korlseting arus listrik dari ruangan Sekda Kota Bekasi di lantai dua.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemkot Surakarta tetap tolak Gojek

Pemkot Surakarta tetap tolak Gojek

Pemkot Surakarta tetap tolak Gojek
Gojek (twitter.com)
Solo (ANTARA News) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tetap konsisten yaitu menolak keberadaannya ojek berbasis aplikasi online (Gojek) untuk beroperasi di kota ini, karena bisa mengancam keberadaan usaha transportasi yang telah memiliki izin resmi dan legal.

"Ya sampai saat ini Pemkot Surakarta tetap menolak keberadaan Gojek ini. Sebab sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009, keberadaan Gojek ini tetap dianggap ilegal," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkot Surakarta Yosca Herman Soedrajad di Solo, Senin.

Ia mengatakan sejak awal sudah menetapkan bahwa Gojek itu ilegal, dan itu bukan keputusan sepihak, melainkan sudah disepakati oleh semua pihak baik Pemkot maupun kepolisian.

"Untuk mengendarai sepeda motor saja, warga harus punya SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Apalagi ini sebagai usaha untuk memberikan pelayanan dan menarik uang," ujarnya.

Herman mengatakan, harus ada izin yang legal dan resmi terlebih dahulu. Sebab selama ini perusahaan taksi dan pengusaha transportasi lainnya juga telah memiliki izin yang legal untuk beroperasi. Jika Gojek tetap dapat beroperasi bersama dengan perusahaan transportasi lainnya, maka para perusahaan lain yang dirugikan.

"Sebab setiap perusahaan ini kan juga harus memproses izin resmi, membayar pajak dan sebagainya. Dalam setiap usaha legalisasi juga dibutuhkan. Apalagi jika berbicara online, taksi di Solo ini juga sudah online. Kan kalau seperti ini kasihan pengusaha transportasi yang lain yang sudah legal," katanya.

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada regulasi yang memperbolehkan ojek berbasis aplikasi online ini beroperasi. "Ya harus ada regulasinya dulu. Kalau tidak ada regulasi ya berarti illegal," katanya. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemkot Bekasi bentuk Majelis Umat hingga RT/RW

Pemkot Bekasi bentuk Majelis Umat hingga RT/RW

Pemkot Bekasi bentuk Majelis Umat hingga RT/RW
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
 Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas Ham) telah memasukan Kota Bekasi sebagai kota besar keenam terburuk dalah hal kerukunan umat beragama." 

"Majelis tersebut bertugas menyosialisasikan ketentuan dan interaksi pemahaman keyakinan masing-masing pemeluk agama," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Sabtu.

Menurut dia, Majelis Umat akan berisi perwakilan dari enam agama yang diakui pemerintah.

Majelis Umat, kata dia, merupakan kepanjangan tangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi.

"Majelis Umat memiliki peran layaknya FKUB, namun lebih spesifik hingga ke tingkat RT/RW dalam rangka menjaga kondusivitas interaksi antarumat beragama," katanya.

Rahmat mencatat, kompoisisi warga Kota Bekasi berdasarkan agama terdiri atas Islam sebanyak 2 juta jiwa, Kristen Protestan 195 ribu jiwa, Katolik 65 ribu jiwa, Hindu 4.700 jiwa, Budha 12 ribu jiwa, aliran kepercayaan 1.500 dan Konghucu 196 jiwa.

"Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas Ham) telah memasukan Kota Bekasi sebagai kota besar keenam terburuk dalah hal kerukunan umat beragama," katanya.

Menurut dia, kehadiran Majelis Umat di tingkat kecamatan, kelurahan RW hingga RT di Kota Bekasi dalam rangka menjawab hal tersebut.
"Monitoring kerukunan dapat lebih mudah dilakukan hingga ke tingkat dasar," katanya.

Pihaknya menargetkan, Majelis Umat sudah dapat operasional pada pertengahan 2016 di seluruh wilayah.

COPYRIGHT © ANTARA 2016
Ahok apresiasi langkah Pemkot Bekasi gunakan aplikasi Qlue

Ahok apresiasi langkah Pemkot Bekasi gunakan aplikasi Qlue

Pewarta: 
Ahok apresiasi langkah Pemkot Bekasi gunakan aplikasi Qlue
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Bekasi yang turut menggunakan aplikasi Qlue. 

"Langkah Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan Qlue itu bagus, kami dukung. Lagi pula, aplikasi itu kan memang untuk pengaduan warga," kata Gubernur di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis. 

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, aplikasi pada ponsel pintar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan laporan dari warga mengenai kondisi di suatu wilayah.

"Selain itu, melalui aplikasi Qlue, pemerintah daerah juga bisa menilai kinerja para camat dan lurah. Karena dari aplikasi itu nanti bisa dilihat ada berapa banyak laporan warga yang sudah ditangani dan berapa banyak yang masih terbengkalai," ujar Ahok. 
Oleh karena itu, ia pun mengaku sangat mendorong agar aplikasi tersebut juga digunakan oleh seluruh provinsi, kota bahkan kabupaten yang ada di Indonesia.

"Memang kami terus mendorong supaya aplikasi Qlue itu bukan hanya digunakan di Jakarta dan Bekasi saja, tetapi juga di semua provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia," ujarnya. 

Meskipun demikian, dia mengungkapkan, aplikasi tersebut sangat membutuhkan dukungan dan respons yang cepat dari camat dan lurah setempat, sehingga laporan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

"Yang penting semua camat dan lurah, bahkan kepala daerahnya bisa bertindak dengan cepat dalam merespons segala laporan atau keluhan warga yang masuk melalui aplikasi Qlue," katanya.

Qlue adalah aplikasi pada ponsel pintar yang dirancang oleh PT Tetralogic Integrasi Solusi dan turut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pemkot Sawahlunto targetkan tanami 400 hektare hutan

Pemkot Sawahlunto targetkan tanami 400 hektare hutan

Pemkot Sawahlunto targetkan tanami 400 hektare hutan
ilustrasi Foto udara lokasi restorasi Hutan Harapan dikawasan hutan Sumatra, Jambi, Senin (22/10). (FOTO ANTARA/Reno Esnir) ()
 Kegiatan tersebut didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2016 dengan total lahan hutan rakyat masing-masing kecamatan seluas 100 hektare,"


Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto, Erwin di Sawahlunto, Senin, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program pengayaan hutan rakyat yang diusulkan pihaknya dan tersebar diseluruh wilayah kecamatan kota itu.

"Kegiatan tersebut didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2016 dengan total lahan hutan rakyat masing-masing kecamatan seluas 100 hektare," kata dia.

Lahan tersebut, lanjutnya, akan dikelola oleh kelompok tani yang sudah dibentuk sebelumnya serta sudah diberikan hak kelola hutan rakyat oleh pihak pemerintah kota itu bersama pihak terkait lainnya, dengan peruntukan lahan bagi masing-masing kelompok seluas 25 hektare.

Seluruh kelompok tersebut, jelasnya, difasilitasi dengan bantuan bibit gratis dari jenis pohon buah-buahan seperti bibit pohon manggis, jengkol, petai dan lain sebagainya.

"Kami masih menunggu keputusan kementerian terkait tentang nilai alokasi dana bantuan dan jumlah kelompok penerima untuk Kota Sawahlunto," ujar dia.

Menurutnya, dalam program tersebut setiap anggota kelompok tani diwajibkan menambah populasi pohon di areal hutan rakyat milik mereka dengan bibit gratis dari pemerintah, dan harus dikelola dengan baik dan benar agar tumbuh dan berbuah.

Hasil produksi buah tersebut, jelas dia, nantinya akan menjadi hak kelompok tani bersangkutan untuk dikelola atau dijual, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

"Karena bibit pohon yang diberikan dari jenis tanaman keras, hak pengelolaan hutan pun juga diberikan dengan jangka waktu cukup panjang dan bisa diperpanjang apabila lahan tersebut masih dibutuhkan dan terkelola dengan baik," kata dia.

Dia mengatakan, program serupa pada 2015 juga sudah pernah dilaksanakan pihaknya bersama masyarakat, dan sudah berhasil menanam sebanyak lima ribu batang bibit pohon jenis buah-buahan tersebut.

Kegiatan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan oleh kelompok tani Dusun Gunuang Desa Balai Batu Sandaran, Kecamatan Barangin, serta kelompok tani Sarang Gagak di Kecamatan Silungkang.

"Pemilihan bibit juga didasari oleh kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga tingkat kegagalan dalam tahapan penanaman bisa diperkecil," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Hasjhonni, menilai pelaksanaan program tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan kawasan.

Karena, jelasnya, kegiatan tersebut secara tidak langsung akan merangsang kesadaran masyarakat sekitar kawasan hutan untuk terus melestarikan hutan milik mereka sekaligus memanfaatkannya secara ekonomis tanpa harus melakukan penebangan pohon.

"Sehingga hutan lestari sebagai warisan bagi anak dan cucu tidak lagi sekedar wacana, dan anggapan bahwa potensi kawasan hutan hanya bisa bernilai ekonomis dengan melakukan penebangan dan pembukaan lahan oleh masyarakat, secara bertahap dapat diubah dan risiko kerusakan lingkungan bisa dicegah," kata dia.

(KR-JUN/N002)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top