"Saya mendukung penghapusan 3 in 1 itu. Pasti ada dampak positif yang bisa didapat dari penghapusan kebijakan itu," kata Djarot di Jakarta, Kamis.
Mantan Wali Kota Blitar itu mengakui penghapusan 3 in 1 memang dapat membuat arus lalu lintas lebih macet. Akan tetapi, di sisi lain juga dapat memberikan dampak yang positif.
"Kalau lalu lintas yang jadi lebih macet itu pasti. Tapi, ada sisi positifnya, yaitu diharapkan warga yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi mau beralih ke transportasi umum," ujar Djarot.
Dia menuturkan apabila kebijakan 3 in 1 tetap diberlakukan, orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi tidak akan mau beralih ke kendaraan umum.
Seiring dengan penghapusan kebijakan 3-in-1, Wagub mengatakan pemprov tengah menyiapkan kebijakan penggantinya, yaitu sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Jadi, kalau bisa, tahun ini kebijakan 3-in-1 dihapus, tahun ini juga sistem ERP mulai diterapkan. Sehingga, masalah kemacetan arus lalu lintas di Kota Jakarta bisa segera teratasi," ungkap Djarot.
Pemprov DKI Jakarta telah resmi menghapus kebijakan 3 in 1 di jalan-jalan protokol di wilayah ibu kota. Untuk selanjutnya, sistem ERP diberlakukan ruas-ruas jalan protokol.
Akan tetapi, sambil menunggu pematangan sekaligus kesiapan penerapan sistem ERP di lapangan, Pemprov DKI akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil genap terlebih dahulu.
Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
