-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Pilkada
Pilkada Jakarta bisa dengan e-voting

Pilkada Jakarta bisa dengan e-voting

Pewarta: 
Pilkada Jakarta bisa dengan e-voting
(ANTARA FOTO/FB Anggor
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengatakan Jakarta memungkinkan untuk melakukan pemungutan suara dalam jaringan atau "e-voting" untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Jakarta sangat dimungkinkan untuk melakukan itu tapi ini kalau ada political will dari pemerintah dan juga dari KPU pusat," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno di Jakarta, Jumat.

Namun, untuk membuat konsep e-voting dibutuhkan proses panjang dengan dukungan infrastruktur teknologi. "Kalau e-voting kan menggunakan seperti kita pakai tinggal diklik langsung, masih perlu kesiapan teknologinya, kesiapan masyarakatnya," kata Sumarno.

Selain itu, peraturan juga perlu disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan e-voting.

"Kalau misalnya KPU mengajukan itu dan secara aturan memang memungkinkan, pemerintah provinsi akan memfasilitasinya. Persoalannya kan aturan KPU-nya belum memungkinkan untuk dilaksanakan e-voting," ujarnya.

Sumarno menuturkan pelaksanaan e-voting juga perlu ketetapan dari KPU Pusat.

"Kalau misalnya KPU Pusat sudah membolehkan melakukan e-voting, Jakarta saya kira sebagai pilot project (proyek percontohan) sangat memungkinkan untuk itu. Infrastruktur kita memadai, SDM (sumber daya manusia) kita memadai, dari kemampuan dana juga ada, pemerintah juga bisa menyediakan itu, secara geografis juga mudah itu, paling kita yang agak susah kan di Kepulauan Seribu itu," katanya.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Buwas heran bupati tersangkut narkoba bisa lolos Pilkada

Buwas heran bupati tersangkut narkoba bisa lolos Pilkada

Pewarta: 
Buwas heran bupati tersangkut narkoba bisa lolos Pilkada
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Budi Waseso (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung BNN setelah menetapkan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi Mawardi sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 Jika sudah ada di darah, apalagi di rambut, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah lama menjadi pemakai. Bisa jadi sejak remaja. Lantas mengapa bisa lolos dalam tes kesehatan?

Palembang (ANTARA News) - Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso mengaku heran Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi yang ditangkap BNN karena tersangkut kasus narkoba bisa sampai lolos menjadi peserta Pilkada Serentak 2015.

Padahal, menurut pria yang akrab disapa Buwas itu, dari hasil pemeriksaan, urine, darah, dan rambut, Ahmad Wazir Nofiadi disipulkan sebagai pemakai narkoba yang akut.

"Jika sudah ada di darah, apalagi di rambut, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah lama menjadi pemakai. Bisa jadi sejak remaja. Lantas mengapa bisa lolos dalam tes kesehatan? Ini yang menjadi pertanyaannya," kata dia seusai Dialog Interaktif bertema "Perang Melawan Narkoba" di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Selasa.

Buwas menengarai ada oknum yang bermain dalam tes kesehatan sehingga Ahmad Wazir Nofiadi lolos menjadi peserta Pilkada Serentak 2015.

"Saat ini BNN sedang memeriksa kasus lain yakni mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota tim tes kesehatan. Jika terbukti akan ditindak," kata Buwas.

Dia menandaskan, BNN sangat tidak menoleransi petugas yang terbukti mengkonsumsi narkoba dan jika berdasarkan tes urine dinyatakan positif maka petugas BNN itu akan dipecat tanpa perlu menunggu proses hukum.

"Di mana-mana pasti ada oknum, tapi khusus untuk narkoba ini beda, oknum itu bisa siapa saja, mulai dari sipir penjara, polisi, bahkan belum lama ini ditangkap seorang dokter di Lapas. Saya tidak heran, karena narkoba itu masuk saja tanpa melihat status orang," kata dia.

Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan sendiri membantah dugaan rekayasa hasil tes kesehatan terhadap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba.

Ketua IDI Sumsel dr. Rizal Sanif mengatakan tes kesehatan calon kepala daerah telah dilakukan sesuai standar melibatkan tim medis RSMH Palembang yang berkompeten dan profesional pada bidangnya.

"Jika ada yang meragukan hasil tes kesehatan yang dilakukan IDI di RSMH Palembang dan penyidik yang menangani kasus narkoba Bupati Ogan Ilir itu ingin melakukan penyelidikan, maka silakan saja," kata Rizal.
BNN menetapkan Ahmad Wazir sebagai tersangka setelah hasil tes urine menyatakan kepala daerah yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 itu positif mengonsumsi methamphetamine.





Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Ketua KPU tinjau pemungutan suara Pilkada Simalungun

Ketua KPU tinjau pemungutan suara Pilkada Simalungun

Pewarta: 

Simalungun, Sumut (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik meninjau pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Simalungun, Rabu.

Bersama Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Husni Kamil meninjau TPS 3 Desa Perdagang 1 di Kecamatan Bandar, TPS 10 Desa Kerasaan 1 di Kecamatan Pematang Bandar, serta TPS 4 dan TPS 5 Desa Wonorejo, Kecamatan Pematang Bandar.

Kemudian, dilanjutkan ke TPS 15 Desa Serbelawan di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan TPS 3 Desa Naga Jaya 1 di Kecamatan Bandar Huluan.

Dalam peninjauan itu, Husni Kamil menanyakan kendala yang dialami petugas Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan posisi duduk saksi untuk memastikan saksi dapat melihat kemungkinan adanya surat suara yang rusak atau telah dicoblos.

Ia juga memotivasi seluruh petugas KPPS untuk menjalankan tugas dengan baik dan netral guna memastikan penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil.

Husni Kamil mengatakan, peninjauan telah dilakukan sejak Selasa (9/2), guna mengetahui persiapan di TPS dan persiapan akhir oleh KPU Simalungun.

Sejauh ini KPU tidak menemukan kendala berarti maupun yang dapat menghambat penyelenggaraan pilkada.

"Sekarang tergantung masyarakat karena negara sudah menjamin hak-haknya terfasilitasi," ujar Husni, didampingi Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik.

Pilkada Simalungun diikuti lima pasangan calon yakni, Tumpak Siregar-Irwansyah, Evra Sassky Damanik-Sugito, Hj Nuriaty Damanik-Posma Simarmata, JR Saragih-Amran Sinaga, dan Lindung Gurning-Soleh Saragih.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Sultan mengharapkan tidak terjadi konflik Pilkada

Sultan mengharapkan tidak terjadi konflik Pilkada


Pewarta:
Sultan mengharapkan tidak terjadi konflik Pilkada
Gubernur DIY Sri Sultan HB X (ANTARA FOTO/Regina Safri)
Mewaspadai saja kemungkinan politik uang atau mungkin konflik, harapan saya itu tidak terjadi,"
Bantul (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengharapkan tidak terjadi konflik masyarakat atau antarpendukung calon dalam pemilihan kepala daerah 2015 yang digelar di tiga kabupaten.

"Mewaspadai saja kemungkinan politik uang atau mungkin konflik, harapan saya itu tidak terjadi," kata Sultan usai menghadiri acara di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.

Menurut Sultan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan momentum untuk menentukan pemimpin kabupaten lima tahun ke depan, sehingga diharapkan semua pemilih dapat gunakan hak pilihnya dengan memilih calon sesuai pilihannya.

Sedangkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada serentak, kata Sultan agar nantinya bisa menerima hasil pemungutan suara, dan menerima dengan lapang dada agar tidak terjadi masalah maupun konflik.

"Harus siap menang siap kalah, untuk calon yang penting jangan menumbuhkan konflik masyarakat, baik SARA maupun tuntutan-tuntutan yang tidak proporsional, legowo saja untuk yang menang dan yang kalah," katanya.

Sementara itu, menanggapi kemungkinan adanya praktik politik uang yang berpotensi terjadi saat masa tenang menjelang pemungutan suara 9 Desember, Sultan enggan berkomentar karena itu merupakan urusan penyelenggara pemilu.

"Itu (praktik politik uang) urusan mereka, urusan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu, saya tidak mengurusi itu," katanya.

Adapun tiga kabupaten di DIY pada 2015 akan menyelenggarakan Pilkada serentak, daerah itu adalah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo mengatakan, mengimbau kepada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih gunakan hak pilih dengan memilih pasangan calon sesuai hati nurani masing-masing.

"Saya ingatkan bahwa besok 9 Desember kesempatan bagi warga, pemilih untuk menggunakan hak pilih, datanglah ke TPS untuk memilih calon sesuai hari nurani. Lima menit di TPS sangat menentukan Bantul lima tahun mendatang," katanya.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015
KPU: persiapan pemungutan suara pilkada sudah 90 persen

KPU: persiapan pemungutan suara pilkada sudah 90 persen


Pewarta:
KPU: persiapan pemungutan suara pilkada sudah 90 persen
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik (kiri) (ANTARA FOTO/Yusran Uccang) 
 
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan secara kualitatif seluruh persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2015 di 269 daerah telah mencapai 90 persen.

"Indikatornya seluruh badan penyelenggara, terutama Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KKPS) telah terbentuk di 269 daerah," kata Husni dalam paparannya saat Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di kantor KPU, Jakarta, Minggu.

Indikator selanjutnya, kata Husni bahwa seluruh badan penyelenggara ad hoc, terutama KPPS telah mendapat bimbingan teknis.

"Surat suara juga sudah tercetak, minus di Kalimantan Tengah," kata Husni.

Selanjutnya, kata dia, alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga sudah tersedia. "Selain itu, formulir C6 juga sudah terbagi ke pemilih," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, 12 pimpinan partai politik serta perwakilan dari Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara.

Pilkada Serentak 2015, pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember. Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan memilih kepala daerahnya secara bersamaan.

Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon yakni Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top