Pimpinan MPR sebut Indonesia kekurangan ahli ekonomi

Pimpinan MPR sebut Indonesia kekurangan ahli ekonomi

Terakata

4:49:00 PM

0 komentar

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta (MPR RI)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (Oso) menyebut tidak seperti kader politik, yang jumlahnya sudah sangat banyak, sementara Indonesia sangat kekurangan ahli-ahli bidang ekonomi. 

Keberadaan kader ekonomi, lanjut dia, karena perekonomian Indonesia hanya akan meningkat, jika kita memiliiki banyak kader ekonomi. 

"Ini penting, apalagi hanya dengan meningkatnya sektor ekonomi sajalah, kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan," ujar Oso saat membuka advance Training PB HMI sekaligus Sosialisasi 4 pilar MPR RI di Depok, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Minggu. 

Khusus pada HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Oso berharap para calon pemimpinnya berani menjadi dirinya sendiri, tidak meniru-niru orang lain serta berani memegang dan menerapkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. "Empat pilar MPR RI adalah bagian terakhir dari pertahanan bangsa. 

Jangan mimpi jadi pemimpin kalau dia melupakan empat pilar," tutur dia. 

"Saya ini orang jalanan. Ayah meninggal saat saya umur 8 tahun. Pada usia 11 tahun saya jualan rokok, lalu jadi kuli angkut pada umur 18 tahun, tapi sekarang saya bisa berdiri disini. Karena itu kader HMI harus bisa berprestasi lebih tinggi dibanding apa yang saya capai," tambah Oso.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Pimpinan MPR ingin bangun museum konstitusi

Pimpinan MPR ingin bangun museum konstitusi

Terakata

1:11:00 PM

0 komentar

 Pewarta: Lia Wanadriani Santosa

Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta. (MPR RI)

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pimpinan di MPR RI memiliki gagasan untuk membentuk semacam sekolah atau lembaga pendidikan konstitusi dan museum konstitusi di lingkungan MPR.

Hal ini merupakan salah satu poin yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan MPR bersama sejumlah lembaga di MPR di Bali, Sabtu (30/1), sebut keterangan tertulis MPR, yang dikutip Minggu.

Dalam rakor yang dibuka Wakil Ketua MPR Oesman Sapta didampingi Hidayat Nur Wahid itu para pimpinan MPR juga sepakat meningkatkan sosialisasi Empar Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hadir dalam rapat itu, Pimpinan Badan Sosialisasi MPR antara lain yakni Ahmad Basarah, Edhy Prabowo, Alimin Abdullah, Prof, Bahtiar Aly.

Kemudian, Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman, TB. Soenmandjaja, Martin Hutabarat. Selain itu, ada pula Pimpinan Badan Penganggaran MPR, Idris laena, Guntur Sasono, Suarifuddin Suding, Muh. Asri Anas dan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid serta Prof Sudjarto.

Rakor juga membahas segala permasalahan seputar evaluasi program-program MPR RI, kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI dan rencana program MPR tahun 2016 beserta penganggarannya.

Ketua Badan Sosialisasi MPR, Ahmad Basarah mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mencermati dan merespon perkembangan kebangsaan dan ketatanegaraan bangsa terkait dengan ekspektasi masyarakat luas terhadap eksistensi MPR.

Menurut sebagian kalangan, lanjut dia, MPR dapat segera mengambil posisi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengungkapkan isu aktual yang dibahas dalam rapat koordinasi salah satunya ialah memaksimalkan fungsi dan peran badan dan lembaga pengkajian MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara intensif sesuai amanat Pasal 5 huruf c UU MD3.

Dalam pasal itu disebutkan, badan pengkajian dan lembaga pengkajian akan fokus pada tindak lanjut arus besar aspirasi masyarakat terkait soal amandemen UUD yang terbatas pada eksistensi lembaga MPR. Selain itu, perlunya dihidupkan kembali sistem kebijakan pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

“Kenapa hal itu sangat perlu, supaya negara kita tidak setiap ganti presiden ganti pula sistemnya sehingga, misalnya sekarang kebijakan pembangunan presiden adalah tol laut, nanti ganti presiden kebijakan pembangunan berubah akan membuat tol udara ini hanya contoh saja," kata dia.

"Jadi sistem dan kebijakan pembangunan presiden tidak ada kontinuitas, tidak nyambung. Nah ini akan kita ubah,” tambah Oesman yang biasa disapa OSO itu.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Dirjen Hubdar Mundur, Pimpinan MPR: Tradisi Baru yang Layak Dicontoh

Dirjen Hubdar Mundur, Pimpinan MPR: Tradisi Baru yang Layak Dicontoh

Terakata

12:34:00 PM

0 komentar

Hardani Triyoga - detikNews


Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mundur dari posisinya karena merasa gagal tak bisa mengantisipasi kemacetan panjang saat libur Natal. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai sikap Djoko diapresiasi dan pantas dicontoh pejabat lain.

Apalagi sebelumnya, kata dia, Dirjen Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito juga mundur karena gagal memenuhi target realisasi penerimaan pajak.

"Ya, ini layak dicontoh. Sebelumnya Dirjen Pajak juga mengundurkan diri. Ini sebuah tradisi baru, layak diapresiasi. Mereka gagal karena ini terkait kepentingan nasional, ada pertanggungjawaban yang konkret," ujar Hidayat kepada detikcom di Jakarta, Minggu (27/12/2015).
Namun, dia berharap kemunduran ini bukan berarti pertanggungjawaban hilang. Mesti ada kelanjutan yang konkret untuk penyelesaian persoalan kemacetan liburan Natal ini.

"Tentu harapannya juga sama pertanggung jawaban bukan berarti hilang. Ini harus konkret bagaimana kelanjutannya. Bagaimana program pemerintah itu bisa terlaksanakan," sebut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.
Seperti diketahui, kemacetan panjang terjadi saat arus mudik libur Natal 2015 berdampak terhadap Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Djoko Sasono. Dia merasa gagal sehingga mundur dari posisinya.

"Sebagai bentuk tanggungjawab saya, dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Ini adalah tanggungjawab saya terhadap tugas-tugas saya," tutur Djoko.


(hat/imk)

Pimpinan MPR : prioritaskan penanganan kebakaran hutan

Pimpinan MPR : prioritaskan penanganan kebakaran hutan

Terakata

9:07:00 PM

0 komentar

Pewarta: Muhammad Arief Iskandar

Wakil Ketua MPR, Mahyudin (Foto Istimewa)

Tidak terlalu penting istilah itu, yang paling penting penanganan, tidak hanya kebakaran yang terjadi tapi juga masyarakat yang kena korban dari sisi kesehatan,"

Kendari (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan penanganan bencana kebakaran dibandingkan debat status darurat bencana.

"Tidak terlalu penting istilah itu, yang paling penting penanganan, tidak hanya kebakaran yang terjadi tapi juga masyarakat yang kena korban dari sisi kesehatan," katanya di Kendari, Rabu malam.
Ia menilai, pemerintah agak lalai dan lambat dalam penanganan bencana kebakaran yang terjadi pada tahun ini.

Korban jiwa telah terjadi, dan keluhan masyarakat juga kurang direspon dengan cepat oleh pemerintah.

Ia mencontohkan misalnya kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah tidak dengan cepat membagikan masker kepada seluruh warga, dan mempersiapkan unit-unit untuk pelayanan kesehatan.

"Kalau diberitakan Menteri Kesehatan telah membagikan 165 ribu masker tapi di lapangan ga kelihatan ya jelaslah, penduduk Kalimantan dua juta, ya ga kelihatan maskernya. Harusnya disiapkan dua juta atau bahkan tiga juta," katanya.

Selain itu, menurut dia, pemerintah pusat juga akan sulit mengerahkan pemerintah daerah mengingat APBD memang tidak dipersiapkan untuk keadaan bencana besar tersebut. APBD lebih dipersiapkan untuk pembangunan daerahnya.

Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya dapat lebih cepat untuk bergerak. Terkait alokasi anggaran yang haru dikonsultasikan dengan DPR, dipastikan lembaga legislatif itu akan menyepakati bila menyangkut hal-hal yang bersifat penting untuk menyelamatkan masyarakat.
"Kan bisa dikonsultasikan, saya yakin itu cepat, Presiden ketemu pimpinan, sudah. Asal tidak mengail dibalik bencana saja, kalau itu pasti lain," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015