Polri-KPK-Kejagung Akan Gelar Rapat Lanjutan Bahas Teknis Satgas Gabungan
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Tiga lembaga penegak hukum
sepakat untuk membahas satgas antikorupsi gabungan guna 'mengeroyok'
para pelaku rasuah. Pihak Polri, KPK dan Kejagung akan bertemu lagi guna
membahas detail teknis mekanisme kerja satgas ini.
"Akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal yang lebih teknis," ujar Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam perbincangan, Jumat (6/5/2015).
Hal yang dibicarakan itu antara lain mengenai akan berada di direktorat mana satgas ini. Seperti diketahui, masing-masing lembaga penegak hukum memiliki direktorat penindakan korupsi.
"Misal di KPK apakah berada di bawah Direktorat Pengaduan Masyrakat, atau di Direktorat Penyelidikan. Begitu juga dengan di Kejagung dan Polri, akan berada di mana, nah ini yang akan dibahas," ujar Johan.
Satgas antikorupsi ini bersifat situasional. Dia dibentuk ketika salah satu lembaga penegak hukum menemui kendala dalam menangani perkara.
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) tetap dikeluarkan oleh lembaga terkait. Namun penanganan perkara selanjutnya, akan mendapatkan bantuan dari dua lembaga penegak hukum lain dalam forum satgas bersama tersebut.
Kegiatan saling membantu itu tak lepas dari karakteristik masing-masing penegak hukum. KPK, meski memiliki jumlah SDM yang terbatas tapi dia memiliki kewenangan yang lebih besar. Di antaranya menyadap tanpa izin pengadilan dan jumlah anggaran untuk penyidikan yang lebih besar.
Bisa juga, satgas gabungan turun tangan ketika salah satu penegak hukum menggarap kasus yang ternyata beririsan dengan kasus korupsi yang ditangani penegak hukum lain. Koordinasi perlu dilakukan untuk memilah-milah kasus besar itu.
(fjp/bar)
"Akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal yang lebih teknis," ujar Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam perbincangan, Jumat (6/5/2015).
Hal yang dibicarakan itu antara lain mengenai akan berada di direktorat mana satgas ini. Seperti diketahui, masing-masing lembaga penegak hukum memiliki direktorat penindakan korupsi.
"Misal di KPK apakah berada di bawah Direktorat Pengaduan Masyrakat, atau di Direktorat Penyelidikan. Begitu juga dengan di Kejagung dan Polri, akan berada di mana, nah ini yang akan dibahas," ujar Johan.
Satgas antikorupsi ini bersifat situasional. Dia dibentuk ketika salah satu lembaga penegak hukum menemui kendala dalam menangani perkara.
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) tetap dikeluarkan oleh lembaga terkait. Namun penanganan perkara selanjutnya, akan mendapatkan bantuan dari dua lembaga penegak hukum lain dalam forum satgas bersama tersebut.
Kegiatan saling membantu itu tak lepas dari karakteristik masing-masing penegak hukum. KPK, meski memiliki jumlah SDM yang terbatas tapi dia memiliki kewenangan yang lebih besar. Di antaranya menyadap tanpa izin pengadilan dan jumlah anggaran untuk penyidikan yang lebih besar.
Bisa juga, satgas gabungan turun tangan ketika salah satu penegak hukum menggarap kasus yang ternyata beririsan dengan kasus korupsi yang ditangani penegak hukum lain. Koordinasi perlu dilakukan untuk memilah-milah kasus besar itu.
(fjp/bar)
