-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Presiden minta
Presiden minta bandara diintegrasikan dengan transportasi lain

Presiden minta bandara diintegrasikan dengan transportasi lain

Pewarta: 
Presiden minta bandara diintegrasikan dengan transportasi lain
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 Saya minta tiap airport diintegrasikan dengan moda-moda transportasi yang lain, baik kereta api, atau LRT, atau bus...
Jambi (ANTARA News) - Presiden meminta agar bandara-bandara yang dikembangkan di Indonesia diintegrasikan dengan moda transportasi lain yang memungkinkan masyarakat mempunyai pilihan yang mudah ke tempat tujuan.

"Saya minta tiap airport diintegrasikan dengan moda-moda transportasi yang lain, baik kereta api, atau LRT, atau bus sehingga masyarakat juga ada pilihan-pilihan, alternatif-alternatif. Pilihan seperti itu yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat," kata Presiden saat meresmikan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi, Kamis.

Pilihan yang beragam memungkinkan masyarakat menjangkau tempat tujuan yang diinginkan dengan lebih mudah meski mereka juga bisa menggunakan kendaraan atau mobil pribadi.

Ia mengatakan, Bandara Sultan Thaha di Jambi, misalnya, juga harus menerapkan konsep konektivitas seperti itu.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar bandara-bandara kecil di sekitar Sultan Thaha seperti Muara Bungo dan Kerinci dapat dibangun dan diselesaikan pada 2017.
"Diselesaikan baik terminal maupun runway (landasan ancang-red)," ucap Presiden.
Selesainya pembangunan bandara-bandara kecil tersebut, akan menyebabkan akses menuju kedua wilayah ini akan jauh lebih mudah. 
Seperti ke Kerinci yang biasanya ditempuh dalam waktu 9 jam melalui jalur darat dapat ditempuh dengan lebih cepat bila menggunakan jalur udara.
"Pesawat berbadan besar turun di sini (Bandara Sultan Thaha). Ke Kerinci dan Muara Bungo menggunakan pesawat kecil sehingga mempercepat transportasi barang dan orang," ucap Presiden.

Usai peresmian, Presiden dan Ibu Iriana langsung meninjau bandara tersebut, dan sempat berbincang-bincang dengan sejumlah calon penumpang.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, dan Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi.
Perluasan Bandara Sultan Thaha meliputi perluasan overlay runway setebal 10 cm, luas terminal 35.000 m2, dan luas lahan parkir 26.500 m2 dengan kapasitas 436 mobil dan 415 motor.

Pembangunan Terminal Penumpang dan Fasilitas Parkir Bandara Sultan Thaha yang baru itu menelan biaya sesuai nilai kontrak sebesar Rp126 miliar, pembangunan apron Rp110 miliar, pembangunan tower dan gedung operasi Rp16 miliar, dan pembangunan fasilitas pokok serta penunjang lainnya Rp67 miliar.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden minta jajaki pengamanan bersama Malaysia dan Filipina

Presiden minta jajaki pengamanan bersama Malaysia dan Filipina

Pewarta: 
Presiden minta jajaki pengamanan bersama Malaysia dan Filipina
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jakarta (ANTARA News) - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan penjajakan mengenai pengaman bersama untuk patroli di daerah rute dagang di laut dengan Malaysia dan Filipina.

"Presiden baru saja minta jajaki dengan Malaysia-Filipina untuk pengamanan bersama," kata Luhut seusai mengantar keberangkatan Presiden ke Eropa di Bandara Internasional Halim Perdanakususma, Jakarta, Minggu.
Luhut juga mengatakan militer Indonesia belum bisa masuk karena kontitusi Filipina harus minta persetujuan parlemen jika tentara asing masuk.

"Konstitusi Filipina tidak memungkinkan untuk itu (operasi gabungan militer), harus ada izin parlemen," jelasnya.

Luhut mengungkapkan bahwa saat ini pihak perusahaan tempat kerja WNI yang diculik kelompok bersenjata itu yang berada di Filipina.

"Sekarang kan perusahaan yang berangkat ke sana untuk lakukan negosiasi," katanya.

Luhut memperkirakan penculikan 14 WNI di Filipina seperti kasus di Somalia yang tidak ada aspek politik.

"Kita sedang identifikasi kelompok-kelompoknya, tapi (perkiraan) sementara kok aspek ekonominya yang menonjol di situ," katanya.
Menko Polhukam mengatakan belum yakin betul apakah ini murni kelompok Abu Sayyaf atau sempalan-sempalannya.
Luhut juga mengungkapkan telah melaporkan ke Presiden terkait tambahan empat WNI yang diculik.
"Ia betul, tadi sudah lapor Presiden, sekarang kita lagi monitor semua dengan cermat," katanya. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden minta RUU Pengampunan Pajak tidak disalahgunakan

Presiden minta RUU Pengampunan Pajak tidak disalahgunakan

Pewarta: 
Presiden minta RUU Pengampunan Pajak tidak disalahgunakan
Dokumentasi saat anggota DPR meninggalkan ruangan setelah Rapat Paripurna ke-12 ditunda, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12) malam. Paripurna yang akan membahas laporan Badan Legislasi DPR terhadap RUU Pengampunan Pajak dan RUU Perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK tersebut ditunda karena jumlah kehadiran anggota DPR tidak kuorum. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
 ... sekaligus berharap bahwa pengampunan pajak bisa diselesaikan secepatnya...

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan DPR telah melakukan pertemuan untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) dengan meminta upaya itu tidak disalahgunakan.
"Jangan dalam penyelesaian RUU Pengampunan Pajak ini dimanfaatkan orang-orang atau kelompok atau golongan wajib pajak yang nakal, sekaligus berharap bahwa pengampunan pajak bisa diselesaikan secepatnya," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Pemerintah bertemu dengan unsur pimpinan DPR membahas pengampunan pajak itu, di Kantor Presiden. 

Pimpinan DPR dipimpin Ketua DPR, Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan, Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti, dan Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto.

Jokowi dalam pertemuan itu didampingi Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dan Anung. Pertemuan dimulai sekitar pukul 09:30 WIB hingga 11:30 WIB.

Anung mengatakan, pemerintah dan DPR memandang pengampunan pajak sebagai tambahan modal untuk ekonomi Indonesia pada saat ekonomi dunia melambat.

Melalui implementasi pengampunan pajak itu, pemerintah berharap mendapat tambahan aliran dana untuk pembangunan infrastruktur dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Dari sisi domestik Indonesia, realisasi perolehan pajak juga menurun tahun ini ketimbang pada 2015.

Menurut Anung, Jokowi menyampaikan, jika pengampunan pajak dapat dijalankan dengan lancar maka pemerintah akan mendapat dana tambahan untuk menaikkan devisa. 

Diperkirakan dana milik WNI dan badan usaha terkait atau dimiliki WNI yang diparkir di luar negeri mencapai ribuan triliun rupiah, jauh lebih tinggi ketimbang alokasi dana APBN tahun berjalan selama ini. Dokumen Panama (Panama Papers) turut mendorong pemerintah merealisasikan pengampunan pajak ini. 

"Kita bisa melakukan rekonsiliasi pajak dan juga sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana dalam negeri yang akan digunakan untuk investasi di dalam negeri," kata Anung.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden minta kementerian potong anggaran Rp50 triliun

Presiden minta kementerian potong anggaran Rp50 triliun

Pewarta: 
Presiden minta kementerian potong anggaran Rp50 triliun
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Subekti.)
 Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja Rp40 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian dan lembaga negara untuk memotong anggaran belanja sebesar Rp50 triliun guna menyesuaikan jumlah APBN-Perubahan.
"Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas," kata Jokowi di Pulau Karya Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis.

Presiden menilai kementerian dan lembaga negara dapat memotong anggaran dari sejumlah pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas.

Pada awal Maret lalu sejumlah menteri dipanggil oleh Presiden yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menlu Retno LP Marsudi dan Seskab Pramono Anung.
Pertemuan itu membahas persiapan RAPBNP 2016 dan masalah kemudahan berusaha atau easy doing business dan rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang.

Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah akan mengajukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2016 yang melebar.

"Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja Rp40 triliun," kata Bambang.

Kendati pemerintah telah memangkas belanja negara, namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah.

Bambang menyebutkan di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun, menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non-kementerian dan lembaga naik Rp9,6 triliun. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Presiden minta pengurusan sertifikat tanah dipercepat

Presiden minta pengurusan sertifikat tanah dipercepat

Pewarta: 
Presiden minta pengurusan sertifikat tanah dipercepat
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/izaac mulyawan)

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta pengurusan sertifikat tanah bagi petani yang selama ini masih memakan waktu lama agar dipercepat dan diberikan kemudahan dalam prosesnya.
"Sekarang jamannya IT, serba cepat. Tidak ada lagi bertahun-tahun harus mengurus sertifikat. Masih banyak yang belum mendapat sertifikat karena urusannya ruwet," kata Presiden dalam acara peluncuran program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin.

Presiden menyampaikan masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan, padahal dokumen itu bermanfaat menyelesaikan masalah legalitas, serta berfungsi sebagai agunan untuk pengajuan modal usaha ke perbankan.

"Sertifikat ini bisa menjadi pegangan, jadi petani ada peluang untuk pinjam ke BRI, BNI atau swasta, yang bunga KUR-nya sudah 9 persen, bahkan BPD Jateng sudah 7 persen. Gunakan ini, tapi harus ada sertifikat," katanya.
Presiden mengharapkan dengan selesainya masalah sertifikat tanah, maka tidak ada lagi petani yang memiliki kendala dalam permodalan. Tidak ada lagi petani yang meminjam uang untuk usaha kepada rentenir.

"Jangan lari ke rentenir, kalau sulit pinjam ke bank, sampaikan sulitnya apa. Kalau mempersulit tahu sendiri, kita copot pejabatnya. Kita tidak punya waktu mengurus yang sulit, taruh saja yang mau bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat bertanya kepada salah seorang petani asal Brebes yang baru saja mendapatkan sertifikat tanah dan mengaku mengeluarkan biaya pengurusan dokumen sebesar Rp1 juta.
"Benar itu biayanya segitu?" kata Presiden saat bertanya kepada menteri yang terkait dengan pengurusan sertifikat tanah.

Selain masalah pengurusan sertifikat, Presiden juga menyoroti masalah penyediaan bibit, penanganan hama dan pengadaan alat produksi pangan yang selama ini ikut menjadi keluhan petani.

"Dinas pertanian di daerah cepat selesaikan, agar tidak menjalar kemana-mana. Selain itu, beli apa yang dibutuhkan, jangan yang dibutuhkan bibit, yang dibeli pupuk," katanya.
Terakhir, mengenai masalah rantai distribusi pangan yang terlalu panjang, sehingga harga-harga menjadi mahal, Presiden memberikan instruksi agar ada upaya stabilisasi supaya petani dan konsumen sama-sama mendapatkan harga yang bermanfaat.

"Harus ada keseimbangan yang baik, belum tentu petani senang dengan harga sekarang, tapi masyarakat juga senang. Jangan sampai produksi banyak tapi harganya jatuh. Maka pascapanen ini harus diatur," tegas Jokowi.

Program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Brebes terpilih menjadi tempat percontohan program ini karena merupakan sentra komoditas bawang merah di Indonesia yang berkontribusi kepada laju inflasi nasional, namun kesejahteraan petaninya relatif rendah karena sebagian keuntungan dinikmati oleh pedagang perantara. 

Program yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Kementerian UKMK.
Selain itu, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian KKP, Kementerian PUPR, BI, OJK, Pemda Provinsi Jawa Tengah, Pemda Kabupaten Brebes, BUMN-BUMN, Lembaga Keuangan Swasta dan pengembang aplikasi, serta pemangku kepentingan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Back To Top