-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Pramono Anung: Tak Perlu Dorong Presiden untuk Reshuffle Menteri

Pramono Anung: Tak Perlu Dorong Presiden untuk Reshuffle Menteri

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Pramono Anung: Tak Perlu Dorong Presiden untuk Reshuffle Menteri 
 
Jakarta - Politikus PDIP Pramono Anung angkat bicara soal isu reshuffle yang makin menguat belakangan ini. Menurut dia, pihak eksternal tak bisa mengintervensi Presiden Jokowi untuk merombak menterinya.

"Presiden tentunya sudah dengar pertimbangan dan masukan baik itu di parlemen, masyarakat, pakar, dan sebagainya. Mengenai waktu, maka Presiden yang tahu. Tidak perlu didorong-dorong atau ditarik-tarik," tutur Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).

Terkait kinerja para menteri, kata Pramono, tentu Presiden dan Wakil Presiden lebih tahu dibandingkan pihak eksternal. Tentunya Presiden sudah melakukan evaluasi secara rutin.

"Presiden dan wapres tahu kebutuhan di pemerintahan karena saat ini banyak yang mengkritisi pemerintahan," imbuh dia.

Diwawancara secara terpisah, Sekjen NasDem Patrice Rio Capella menyoroti menteri-menteri bidang perekonomian. Dia menepis anggapan bahwa menteri dari kalangan profesional lebih baik dari kalangan parpol.

"Begini ya, yang banyak dikritisi kan menteri bidang ekonomi tapi yang didorong untuk direshuffle dari partai politik, kan enggak nyambung. Coba dilihat, menteri bidang ekonomi kebanyakan diisi profesional atau partai politik?" kata Rio.

(bpn/trq)
Isu Reshuffle, Menhut Siti: Pak Jokowi Pemegang Saham Rakyat

Isu Reshuffle, Menhut Siti: Pak Jokowi Pemegang Saham Rakyat

Ferdinan - detikNews

Isu Reshuffle, Menhut Siti: Pak Jokowi Pemegang Saham Rakyat
Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menanggapi wajar wacana perombakan (reshuffle) kabinet yang ramai dibicarakan. Bagi Siti, reshuffle wajar dilakukan bila presiden punya penilaian soal performa menteri yang tidak optimal.

"Saya nggak dalam kapasitas ngomong itu, tapi saya merasa kalau saya sih pake teori, kalau presiden itu pemegang saham suara rakyat," kata Siti menanggapi wacana reshuffle saat ditanya wartawan di Kantor Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi di Kalibata, Jaksel, Jumat (7/5/2015).

Bagi Menteri Siti, reshuffle bisa dikaitkan dengan teori keagenan dalam sistem ekonomi. Dua pihak, prinsipal-agen yang dikaitkan dengan hubungan presiden-menteri untuk mengatur delegasi tugas yang diharapkan.

"Dalam ekonomi, pemegang saham atau prinsipal kalau dia mau berhasil baik, dia tunjuk agen-agen untuk mencapai sasaran kerja yang dia pikirkan dan cara kerja yang menurut pemikiran dia," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, presiden yang diistilahkan Siti sebagai pihak prinsipal bisa melakukan pergantian terhadap agennya yakni menteri yang bekerja tidak memenuhi harapan. "Kalau konsepnya prinsipal-agen. Jadi kalau agenya dianggap tidak sesuai dengan yang dipikirkan prinsipal ya memang harus diganti," sambungnya.

Siti mengaku tak keberatan bila reshuffle dilakukan meski Kabiner Kerja Jokowi-JK belum genap bekerja satu tahun. "Buat saya ngga masalah," tegasnya.

Dorongan reshuffle memang makin kencang disuarakan menyangkut adanya kementerian yang dinilai tidak optimal. Bahkan elite PDIP pada Rabu (6/5) menemui Presiden Jokowi mendiskusikan mengenai adanya sejumlah kementerian yang layak dievaluasi.

Elite PDIP Olly Dondokambey menyebut Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenkes dan Kementerian Perdagangan masuk dalam daftar yang dianggap tidak optimal. Tapi Jokowi hingga saat ini belum memberikan sinyal jelas bakal dilakukannya reshuffle.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu 'mengelak' saat ditanya mengenai reshuffle. Justru Wapres Jusuf Kalla yang pernah bicara soal kemungkinan dilakukannya reshuffle dalam waktu dekat.
"Karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata JK, Senin (4/5).


(fdn/trq)
 Jawaban Jenaka Presiden Jokowi Soal Reshuffle Kabinet

Jawaban Jenaka Presiden Jokowi Soal Reshuffle Kabinet

Moksa Hutasoit - detikNews
Jawaban Jenaka Presiden Jokowi Soal Reshuffle Kabinet
Jakarta - Presiden Jokowi kembali ditanya soal isu reshuffle kabinet setelah menghadiri acara pelantikan pengurus dan pembukaan DPP PAN. Jawaban Jokowi pun masih sama, tetap penuh canda.

"Pak reshuffle gimana, Pak?" tanya wartawan ke Jokowi di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

"Ree... Shu... Ffle..." sahut Jokowi sambil tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan. Hal yang sama berulang hingga dua kali.
Di pertanyaan ketiga, baru Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle.

"Dibilang, reshuffle nanti dilihat. Saya sudah sampaikan, setiap pekerjaan, setiap pekerja, menteri-menteri, kita lihat secara harian, mingguan, bulanan," kata Jokowi.
"Apa benar ada 3 kementerian yang disoroti?" tanya wartawan lagi. Pertanyaan ini mengacu pada masukan dari PDIP yang disampaikan ke Jokowi di Istana Negara sore tadi. PDIP menyebut Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan tak berkinerja maksimal. Apa jawab Jokowi?
"Yang paling disorot, itu kalau ada lampu," seloroh Jokowi menjawab pertanyaan tersebut.
"PDIP datang tadi sore kenapa, Pak?" tanya wartawan lagi.

"Silaturahim, ingin melihat-lihat Istana," jawab Jokowi.

Jokowi lalu bergegas menuju mobil RI-1 yang sudah menunggunya. Namun sebelum masuk ke mobil dan pergi, Jokowi lebih dulu berbalik menyalami Megawati dan Puan Maharani yang ada di belakangnya.

(trq/van)
Soal Reshuffle, Hasto: PDIP Siapkan Nama Calon Menteri

Soal Reshuffle, Hasto: PDIP Siapkan Nama Calon Menteri

 Hardani Triyoga - detikNews

Soal Reshuffle, Hasto: PDIP Siapkan Nama Calon Menteri - 1  
Foto: Yoga/detikcom 
 
Jakarta - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle terhadap sejumlah menterinya dalam Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PDIP mempersiapkan kadernya jika memang diminta Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

"Kami terus menerus menyiapkan calon-calon pemimpin. Tentu saja di situ, baik kepala daerah, menteri-menteri, maupun juga dalam jabatan strategis yang terkait dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," kata Hasto di Gedung Kemenkumham, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

Namun, ia mengingatkan bahwa reshuffle ini adalah wewenang Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, PDIP mendukung apapun kebijakan Jokowi termasuk reshuffle.

Sebagai parpol pendukung, PDIP, kata dia, juga taat terhadap aturan main.

"PDIP sukanya mendukung. Di dalam konteks ini, reshufle merupakan hak prerogatif dari presiden. Kita taat dalam aturan main, dan tentu saja presiden, apa yang beliau sampaikan dalam pelantikan kabinet, itu kan evaluasi akan dilakukan terus menerus," sebutnya.

Ia menjelaskan pihaknya juga melakukan pengamatan terhadap kinerja menteri-menteri di kabinet Kerja. Berbekal struktur kader kepengurusan sampai ke tingkat ranting, PDIP juga memperhatikan suara rakyat.

"Partai memiliki instrumen sampai ditingkat desa. Kami mendengarkan bagaimana rakyat juga mendengarkan, harga kebutuhan pokok rakyat segera diatasi. Tentu saja kami juga siap jika presiden meminta masukan dari kami,"

Soal menteri yang kemungkinan direshuffle, ia enggan berspekulasi. Tapi, dilihat dari bidang yang menyangkut kepentingan rakyat, bidang tertentu mungkin menjadi pertimbangan presiden.

"Mendengarkan rakyat dan juga melihat bagaimana ekspetasi rakyat yang besar seperti perekonomian berupa percepatan program-program pembangunan infrastruktur, sarana produksi yang berkaitan dengan kehidupan rakyat banyak. Itu tentu saja menjadi perhatian bagi presiden," katanya.

Lanjutnya, selama enam bulan kinerja pemerintahan, Jokowi dinilai sudah memiliki evaluasi terhadap jajaran menterinya. Jokowi yang paham terhadap menteri yang menjalankan atau tak menjalankan konsep Nawacita.

Tapi, soal reshuffle, sekali lagi ia mengingatkan hal tersebut adalah wewenang presiden.

"Dari evaluasi tersebut, presiden punya hal untuk melakukan pergantian, sekiranya ada menteri-menteri yang dinilai presiden, dan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk mendengarkan aspirasi rakyat, tidak sejalan, di dalam menjalankan program nawacita tersebut," sebutnya.

(van/van)
Ditanya Soal Reshuffle, Menkum Yasonna: Kita Kerja yang Terbaik Saja

Ditanya Soal Reshuffle, Menkum Yasonna: Kita Kerja yang Terbaik Saja

Ditanya Soal Reshuffle, Menkum Yasonna: Kita Kerja yang Terbaik SajaMulya Nurbilkis - detikNews


Jakarta - ‎Isu perombakan Kabinet Kerja Jokowi-JK semakin kencang berhembus. Apa kata Menkum HAM Yasonna Laoly yang ditanya soal kemungkinan reshuffle?

"‎Mana kita tahu? Presidennya yang punya kewenangan," kata Yasonna usai mendampingi Wapres Jusuf Kalla di acara Seminar Proteksi dan Monetisasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Industri Film di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (6/5/2015).

Yasonna tak banyak berkomentar soal isu reshuffle yang semakin berkembang beberapa waktu belakangan. Saat ditanya soal kesiapannya untuk direshuffle, ia memilih menjawab diplomatis.

"Ah kalau kita kerja yang terbaik aja," sambungnya.
Yasonna menjadi salah satu menteri kabinet kerja yang disoroti akibat beberapa keputusannya terkait partai politik. 3 Hari setelah dilantik Oktober 2014 lalu, politikus PDIP ini menerbitkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sebagai pengurus PPP yang sah. Saat itu, kubu Romi bersaing dengan kubu Djan Faridz untuk menjadi pengurus resmi PPP.

Hingga saat ini, perebutan PPP antara kubu Romi dan Djan Faridz masih berlangsung. ‎Selain PPP, Yasonna juga mengeluarkan SK yang memutuskan pengurus Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus resmi Golkar. Hingga saat ini keputusan ini masih digugat di PTUN Jakarta dan PN Jakarta Utara.

(bil/trq)
Back To Top