-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
PAN tak ingin ikut campur reshuffle

PAN tak ingin ikut campur reshuffle

PAN tak ingin ikut campur reshuffle
Zulkifli Hasan (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan tidak ingin mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Reshuffle itu haknya bapak Presiden. Kalau untuk urusan kepentingan negara, PAN selalu siap, tapi kami tidak meminta-minta," ujar Zulkifli usai membuka Rakernas PAN di Jakarta Expo Center Kemayoran, Minggu malam.

Dia menjelaskan, hingga saat ini PAN tidak melakukan persiapan atau pemilihan kader yang akan diajukan kepada Presiden Jokowi untuk bergabung dalam Kabinet Kerja.

Namun demikian, Zulkifli tidak menyanggah apabila memang PAN diminta bergabung dengan kabinet Jokowi maka akan memberikan dukungan dan kontribusi terbaik.

"Untuk apa pun kepentingan negara kami siap, bahkan untuk bergabung tanpa syarat. Asalkan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla melaksanakan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Zulkifli.

Dia mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi, namun pertemuan itu ditempuh untuk membahas program-program pemerintah di mana pada pertemuan itu PAN menyatakan mendukung sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya.

"Misalnya dengan dikeluarkannya Perppu (hukuman) kebiri, kami langsung setuju dan akan dukung di DPR. Lalu tax amnesty, kita juga akan dukung supaya cepat selesai di DPR. itu bentuk dukungan kita pada pemerintah agar bisa mewujudkan kesejahteraan nasional," ujar Zulfikli.

Rakernas PAN diadakan pada 28-30 Mei 2016 dengan dihadiri sejumlah pimpinan partai dan pejabat kementerian seperti Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
PDIP: Reshuffle Perlu untuk Selesaikan Persoalan di Bidang Ekonomi

PDIP: Reshuffle Perlu untuk Selesaikan Persoalan di Bidang Ekonomi

Danu Damarjati - detikNews
 PDIP: Reshuffle Perlu untuk Selesaikan Persoalan di Bidang EkonomiHasto Kristianto (Bagus Prihantoro/detikcom)

 Jakarta - Isu kocok ulang (reshuffle) kabinet makin keras terdengar. PDIP berpendapat, reshuffle perlu untuk menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya di bidang ekonomi.

"PDIP berpendapat reshuffle bukan untuk menuju aspek proporsionalitas, tetapi lebih menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Khususnya di bidang ekonomi, dan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan itu," kata Hasto di depan rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Soal pandangan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah yang menilai perlu tambahan lima kursi menteri dari PDIP, Hasto menyatakan, "Angka lima memang penuh makna simbolis di situ." Basarah sebelumnya merujuk pada jumlah perolehan Pemilu 2014, PDIP unggul jauh dari Partai NasDem namun proporsi jumlah kursi menteri PDIP dan NasDem sama saja, yakni empat.

Hasto berkata, PDIP tak mempertimbangkan proprosi seperti itu dalam urusan reshuffle kabinet. PDIP mennyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi.

"Tetapi terhadap reshuffle susunan komposisi ke depan, berapa banyak PDIP dan berapa banyak dari partai pengusung lain, sepenuhnya kami serahkan ke Presiden," tutur Hasto.

Kabarnya, politisi senior PDIP Pramono Anung bakal masuk kabinet. Namun Hasto menyatakan yang paling tahu tentu adalah Jokowi sendiri. Bila benar ada kader PDIP bertambah masuk pemerintahan, siapapun itu, PDIP akan bersyukur.

"Kalau Presiden memutuskan demi konsolidasi pemerintahan yang lebih baik, kemudian pemerintahan yang betul-betul memahami visi dan misi ideologis Presiden, kemudian kursi menteri PDIP ditambah, ya Alhamdulillah," ujarnya.

(dnu/hri)
Akan ada reshuffle pada waktunya

Akan ada reshuffle pada waktunya

Akan ada reshuffle pada waktunya
Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Saptono)
Ya, ada (nilai-red) merah, kuning, ijo (hijau), biasa"
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan perombakan susunan Kabinet Kerja atau reshuffle akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada waktunya nanti.

"Nantilah itu (reshuffle, red.) pada waktunya. Nanti," kata Wapres usai menghadiri acara buka puasa di DPP Partai Nasdem di Jakarta, Sabtu.

Wacana perombakan susunan menteri-menteri Kabinet Kerja era Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla menguat setelah Presiden meminta para pembantunya untuk mengumpulkan laporan kerja evaluasi selama enam bulan terakhir.

Namun, belum ada pernyataan resmi baik dari Presiden maupun Wapres, apakah laporan evaluasi tersebut berpengaruh pada perombakan susunan Kabinet Kerja atau tidak.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja setiap kementerian.

"Perkembangan setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu saya ikuti terus," kata Presiden.

Menurut Presiden, perkembangan baik maupun buruk memang wajar ditemukan, namun hal itu harus dicarikan solusinya sehingga menjadi lebih baik.

"Ya, ada (nilai-red) merah, kuning, ijo (hijau), biasa. Saya akan cek dengan cara saya sendiri," ujarnya.
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Jokowi: Reshuffle Kabinet Tergantung Kebutuhan

Jokowi: Reshuffle Kabinet Tergantung Kebutuhan

Jokowi: Reshuffle Kabinet Tergantung Kebutuhan
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Isu santer Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet setelah lebaran. Lalu siapa menteri yang bakal kena imbas reshuffle kabinet?

Presiden Jokowi ternyata terus melakukan evaluasi kabinet kerja. Evaluasi dilakukan per minggu, bahkan tiap hari Jokowi terus memantau kinerja menterinya.

"Evaluasi kita lakukan setiap hari, setiap minggu evaluasi," kata Jokowi saat berbincang dengan detikcom di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Lalu apakah Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet?

"Yang kita lihat kebutuhannya, apa perlu reshuffle, simpel saja," kata Jokowi sembari tersenyum.
Lebih jauh Jokowi menuturkan reshuffle kabinet sangat terkait dengan kebutuhan di pemerintahan. Dia tak ingin isu reshuffle kabinet dikaitkan dengan merapatnya sejumlah parpol baru ke pemerintahan.

"Masalah reshuffle untuk menjawab kebutuhan, bukan parpol ingin merapat atau tidak," katanya.
(van/nrl)
Back To Top