-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Senator: sosialisasi empat pilar MPR halau pengaruh nilai asing

Senator: sosialisasi empat pilar MPR halau pengaruh nilai asing

Senator: sosialisasi empat pilar MPR halau pengaruh nilai asing
Lambang Burung Garuda (ANTARA)

Tangerang (ANTARA News) - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Liyanto, menilai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Metode Pendidikan Kebangsaan/Bela Negara yang diikuti lingkungan resimen mahasiswa berfungsi untuk menghalau nilai-nilai asing yang merasuk dan mempengaruhi generasi muda Indonesia.

"Masuknya nilai-nilai asing melalui berbagai media tidak dibiarkan begitu saja, harus ada upaya pengereman sekaligus menandinginya dengan filsafah asli kehidupan bangsa Indonesia," kata Abraham di sela-sela rangkaian kegiatan tersebut di Tangerang, Banten, Minggu.

Pasalnya menurut Abraham jika pengaruh nilai-nilai asing dibiarkan tanpa pengereman maka dalam tempo yang tidak lama lagi ideologi dan jatidiri bangsa Indonesia akan hilang dan tergantikan oleh nilai-nilai asing yang masuk.

"Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengerem laju nilai-nilai asing adalah sosialisasi empat pilar MPR ini," katanya.

Hanya saja Abrahaman mengingatkan bahwa penyampaiannya tidak boleh disertai paksaan seperti di masa Orde Baru silam, melainkan secara ramah agar lebih mudah diterima masyarakat.

Abraham menjadi salah satu narasumber dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan Metode Pendidikan Kebangsaan/Bela Negara yang diikuti 100 peserta dari kalangan resimen mahasiswa 19 perguruan tinggi se-DKI Jakarta, 19-22 Februari 2016.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Senator: kritikan PKB momentum Amandemen UUD

Senator: kritikan PKB momentum Amandemen UUD

Senator: kritikan PKB momentum Amandemen UUD
DPD RI (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

Medan (ANTARA News) - Kritikan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai sebagai momentum untuk mengamandemen UUD untuk memperkuat kinerja lembaga tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba.

Di sela-sela "open house" Imlek di rumah anggota DPR RI Sofyan Tan di Medan, Senin, Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara persis alasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap DPD RI.

Pihaknya berupaya berpikiran positif dan menilai kritikan itu bagian dari prosen membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik di masa mendatang.

Namun, pihaknya menilai kritikan tersebut justru menjadi momentum untuk mengamandemen UUD guna memperkuat eksisten DPD RI.

DPD RI belum memiliki peranan kuat dalam perpolitikan nasional karena Pasal 22 UUD menyebutkan, lembaga tersebut memiliki peluang untuk mengajukan UU, bukan memiliki hak.

"Pasal 22 UU yang menyebutkan DPD dapat mengusulkan UU, (perlu diamandemen) menjadi DPD mengusulkan UU," katanya.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembubaran DPD RI dapat dilakukan jika peranannya dalam sistem ketatanegaraan tidak bisa diperkuat.

Karena itu, pihaknya mengharapkan adanya amandemen UUD agar DPD RI memiliki peranan yang lebih kuat dalam perpolitikan nasional.

Secara pribadi, Parlindungan Purba mengakui ada beberapa peran DPD RI yang belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Namun senator asal Sumut tersebut memastikan bahwa seluruh anggota DPD RI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Sebagai perwakilan daerah di Senayan, seluruh anggota DPD RI selalu berupaya untuk mengartikulasikan kepentingan daerah dan pusat.

Jika DPD RI tidak ada, maka semua urusan dan kepentingan daerah akan berpusat pada DPR yang keanggotaanya berasal dari parpol.

"550 anggota DPR itu mayoritas yang beruntung dari Pulau Jawa. Coba kalau tidak ada DPD, pembagunan di luar Jawa tidak akan terinformasikan dan tidak terakumulasikan," katanya.

Sebagai anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba selalu berupaya untuk memperjuangkan kepentingan daerah itu, baik ke tingkat pusat mau pun pemangku kepentingan lainnya.

Ia mencontohkan aspirasi pembangunaninfrastruktur, masalah gas industri di Sumut yang diminta diturunkan karena sangat mahal, airport, hingga pemulangan nelayan yang ditangkap Malaysia.

"Jadi, DPD itu mewakili daerah dan berhubungan dengan konstituennya di daerah, kami bukan perwakilan parpol, namun tetap sahabat semua arpol," katanya.

Mengenai kritikan dan usulan PKB agar DPD RI dibubarkan, pihaknya menilai itu sebagai masukan positif dan bagian dari proses penguatan DPR RI.

"Usulan PKB bagus, kami berpikir positif, tetapi kami dari DPD harus memperbaiki (kinerja) dan waspada. Namun kalau terjadi, ini hal yang tidak baik bagi demokrasi Indonesia," ujarnya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
 Senator: jalankan amanah yang sudah diberikan rakyat

Senator: jalankan amanah yang sudah diberikan rakyat


Senator: jalankan amanah yang sudah diberikan rakyat
Ghazali Abbas Adan (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Saat ini yang perlu dilakukan setiap pemimpin adalah melaksanakan semua janji politik kepada masyarakat selama masa kepemimpinan yang telah dipercayakan oleh rakyat,"
Banda Aceh (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh Ghazali Abbas Adan menyatakan bahwa pemimpin yang sudah terpilih saat ini harus menjalankan amanah yang telah diberikan rakyat saat pemilihan kepala daerah.

"Saat ini yang perlu dilakukan setiap pemimpin adalah melaksanakan semua janji politik kepada masyarakat selama masa kepemimpinan yang telah dipercayakan oleh rakyat," katanya usai dialog publik suara DPD suara daerah di UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Selasa.

Ia menjelaskan pemimpin yang ada saat ini harus memikirkan berbgai program yang telah dicanangkan apa sudah berjalan dengan baik dan berbgai janji yang telah disampaikan telah terlaksana.

"Pemimpin yang ada saat ini jangan berpikir dulu untuk menyambung jabatan atau naik jabatan, tetapi laksanakan tugas dengan baik," katanya.

Menurut dia jika selama masa kepemimpinan yang telah diberikan janji politik yang disampaikan dan program yang dicanangkan tidak berjalan optimal maka janganlah berupaya mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin.

"Artinya, jangan mimpi naik lagi jika sebelumnya gagal dalam menjalankan amanah," katanya.

Ia mengatakan orang yang dinilai gagal dalam menjalankan amanah seperti tidak menempati janji-janji politik yang telah disampaikan maka tidak layak untuk mencalonkan diri kembali.

"Jika ingin maju maka nilailah apakah semua janji dan program yang telah dicanangkan sudah berjalan optimal, kalau sudah berjalan dengan baik maka silahkan lanjutkan kembali," katanya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
 Senator minta semua pihak dukung Poros Maritim

Senator minta semua pihak dukung Poros Maritim


Senator minta semua pihak dukung Poros Maritim
ilustrasi Indonesia Poros Maritim Suasana aktivitas kapal dan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Jumat (14/11). Presiden Joko Widodo berencana mengembangkan 24 pelabuhan dalam kurun waktu lima tahun terkait rencana menjadikan Indonesia poros maritim dunia. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
 
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewa Perwakilan Daerah (DPD) RI Fabian Sarundajang meminta semua pihak mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, karena hal tersebut sesuai dengan jati diri bangsa kita yang adalah bangsa maritim.

"Visi Presiden Jokowi tidak boleh hanya menjadi visi di saat kampanye, tetapi benar-benar harus diwujudkan, harus ada aksi nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang pada ujungnya adalah menjadikan Indonesia semakin mandiri dan semakin Berdaya saing," kata Senator asal Sulut itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.
Fabian mengakui, banyak persoalan yang harus mendapat perhatian khusus pemerintah guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, antara lain, pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan di wilayah perbatasan, pengembangan sumber daya kelautan, industri maritim inovasi dan inovasi teknologi.

"Termasuk juga harus ditingkatkannya interkonektifitas (regional dan global) antar provinsi dan juga antar negara terutama negara-negara di Asia Pasifik," ujarnya.
Menurutnya, masalah lain adalah illegal fishing, dan juga yang berkatian dengan marine environment, climate change yang dapat mengakibatkan air laut naik hingga hilangnya pulau-pulau kecil.

Makanya, pemerintah harus membuat kebijakan dan tindakan nyata yaitu mengintegrasikan interkonektivitas melalui "multi gate system".

Karena dengan membuka pintu-pintu baru atau kawasan pertumbuhan ekonomi, dengan pelabuhan udara dan laut yang berfungsi sebagai international hub port yang tentunya dibarengi dengan pembangunan atau pengembangan infrastruktur pendukung.

Semua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah digagas/direncanakan, harus segera diresmikan dan dibangun.

"Dengan semangat otonomi daerah, perlu juga diberikan kewenangan khusus bagi wilayah kepulauan yang sebagian besar adalah wilayah perbatasan yang adalah front line bangsa Indonesia menghadapi dunia global," ungkap Fabian yang bersama tokoh muda di DPD lainnya menggagas Poros Senator Indonesia untuk memberikan pandangan-pandangan kritis yang membangun dalam pelbagai persoalan kebangsaan.

Dia berharap Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman yang baru, bisa mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Senator: syariat Islam tak hambat pembangunan pariwisata Aceh

Senator: syariat Islam tak hambat pembangunan pariwisata Aceh


Senator: syariat Islam tak hambat pembangunan pariwisata Aceh
Ilustrasi. Sejumlah penduduk asli Tenganan berada di kawasan Desa Tradisional Tenganan Pegeringsingan, Kab. Karangasem, Bali, Kamis (14/5/15). Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua dalam budaya Bali yang tetap mempertahankan cara kehidupan tradisonal di tengah arus globalisasi. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)
 
Langsa, Aceh (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudirman menyatakan pelaksanaan syariat Islam bukan menjadi penghambat pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Aceh.

"Aceh melaksanakan syariat Islam, tapi bukan sebagai batu sandungan dalam mengembangkan potensi pariwista yang ada," katanya dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa serta sejumlah pegiat kesenian dan kebudayaan di Langsa, Selasa sore.

Dikatakan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh bisa bersinergi dengan laju pertumbuhan pariwisata, terlebih saat ini Pemerintah Aceh sedang menggalakkan program tahun kunjungan di Aceh.

Karenanya, pemeran sosok Haji Uma dalam serial drama komedi yang populer di Aceh itu berharap kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat agar bisa bersatu mewujudkan program destinasi wisata di propinsi paling ujung pulau sumatera itu.

Menurutnya, sektor pariwisata merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Untuk itu, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Sudirman mendorong pembangunan sektor pariwisata di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

"Ini masa reses, kami hadir untuk melakukan monitoring terkait UU Kepariwisataan. Semoga Aceh bisa membangun destinasi wisata dan memberikan hasil positif terhadap pendatan asli daerah," tutur anggota Komite III DPD RI tersebut.

Ditambahkan, jika potensi wisata di Aceh dikelola dengan baik pasti akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar lokasi objek wisata dan akan bergeliatnya industri kreatif.

Pun demikian, ia menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan wisata daerah dengan pusat.

Selain itu, lanjut dia, infrastruktur pendukung juga harus dibangun, di samping pengembangan produk wisata dan keterlibatan masyarakat.

Tak kalah pentingnya menurut Haji Uma adalah jaminan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh.

Ayah Yusniar dalam serial komedi "Umpang Breuh" itu juga mengatakan masih ada beberapa kelemahan dalam menangani pariwisata di Aceh.

Misalnya, sambung dia, masih terjadi pengkerdilan terhadap dinas dan minimnya anggaran yang tersedia. Selanjutnya, dia menilai bercampurnya bidang kepariwisataa dalam suatu dinas juga merupakan kendala lain yang harus segera diambil langkah konkrit oleh pemerintah daerah.

"Bidangnya bercampur, bersatu dalam suatu dinas yang akhirnya gemuk. Padahal kementeriannya berbeda," imbuh dia dalam pertemuan santai penuh nuansa kekeluargaan itu.

Sudirman juga mengutarakan pentingnya "blue print project" dalam pembangunan destinasi wisata di Aceh.

Terlebih, kata dia, saat ini DPD RI sedang membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Kebudayaan dan Bahasa Daerah.

Dalam kesempatan itu, senator asal Aceh itu berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh umumnya dan Kota Langsa khususnya, terkait dengan pembangunan kepariwisataan.

"Segenap kemampuan pemikiran dan tenaga saya siap berjuang untuk kemasalahatan masyarakat Aceh," kata Sudirman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa Syafrizal menyampaikan sejumlah program yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya terkait dengan pencanangan Langsa destinasi wisata tahun 2017.

Dibawah kepemimpinan Wali Kota Usman Abdullah, kata Syafrizal, pengembangan sektor pariwisata di daerahnya mulai berdenyut.

Dimana, telah dibangun jalan setapak di kawasan hutan mangrove di Kuala Langsa dengan panjang 250 meter dan akan kembali dibangun sehingga mencapai 1 kilometer.

"Pembangunan jalan setapak itu menyedot perhatian banyak pengunjung. Kami masih terus akan membangun sampai 1 Km panjangnya," sebut Syafrizal.

Sedangkan untuk objek wisata lainnya terdapat ruang terbuka hijau atau lebih populer disebut hutan kota.

Di kawasan itu, terang Syafrizal, telah dibangun beberapa fasilitas seperti mushalla, danau buatan, penakaran rusa dan juga infrastruktur penunjang seperti jalan sehingga memudahkan akses menuju lokasi objek wisata itu.

Ditempat itu pula digelar acara Sapta Pesona yang merupakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwista dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah even lainnya yang terkait dengan kepariwisataan dan kebudayaan.

Untuk menarik minat wisatawan, Syafrizal juga menyampaikan telah merenovasi gedung bersejarah peninggalan Kolonial Belanda yang berada di Jantung Kota Langsa sebagai gedung museum daerah.

"Balai Juang yang merupakan saksi sejarah pemerintahan kolonial telah dipugar menjadi museum daerah yang kini masih dalam tahap pengerjaan dan pengumpulan benda-benda bersejarah yang akan diletakkan di museum itu," papar dia.
Masih menurut Syafrizal, bidang kebudayaan juga terus digalakkan seperti dialog budaya, penggalian potensi seni generasi muda, festival piasan raya dan lainnya.

"Tahun 20016 akan dilaksanakan Festival Budaya Melayu Raya, di mana, Langsa merupakan pusat peradaban tiga perkauman yakni Melayu (Tamiang), Aceh dan Gayo," jelasnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top