Pewarta: Indra Goeltom
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/VYT/Wahidin)
Ya, itu perlu reklamasi dan penghijauan kembali hutan di bagian
hulu. Tolong Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti
masuk dalam program pembangunan kemaritiman."
Palembang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian
serius terhadap pembangunan reklamasi daerah aliran Sungai Musi
Sumatera Selatan yang kini mengalami pendangkalan akibat kerusakan
lingkungan hutan alam dan hutan margasatwa di bagian hulu.
"Ya, itu perlu reklamasi dan penghijauan kembali hutan di bagian hulu. Tolong Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti masuk dalam program pembangunan kemaritiman," kata Jokowi dalam pertemuan khusus dengan sejumlah pimpinan media cetak di Palembang, Kamis malam (29/10).
Reklamasi Sungai Musi yang memungkinkan masuk dalam perencanaan
pembangunan tol laut karena memiliki peran penting dalam mengangkat
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Presiden juga mendorong
pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota setempat untuk bekerja sama
dengan pihak pengelola industri membangun reklamasi Sungai Musi.
Selain itu melakukan tanaman penghijauan di area-area bantaran
sungai yang mengalami abrasi atau longsor, agar tidak terjadi
penyempitan alur dan pendangkalan.
Sugai Musi dari hulu ke hilir mencapai sepanjang lebih kurang 250 km
itu sejak zaman dahulu kala terutama masa kerajaan Sriwijaya menjadi
alur pelayaran dan lintasan perdagangan terutama dari Tiongkok.
"Keberadaan Sungai Musi masa kini dan mendatang harus dipertahankan
sebagai jalur pelayaran perdagangan baik antarpulau, jasa maupun
ekspor," katanya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya
mengatakan, pihaknya kini terus melakukan pembenahan dan penataan
kawasan lingkungan hidup baik sungai maupun pantai, serta roboisasi
hutan alam dan hutan produksi yang mengalami kerusakan.
"Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melakukan
pengembangan dan penataan sejumlah kawasan lingkungan hidup di Indonesia
yang mengalami kerusakan, terutama lahan-lahan gambut yang
disalahgunakan untuk kepentingan pembangunan perkebunan," katanya.
Mengenai pendangkalan alur Sungai Musi kemungkinan akan dibahas di
tingkat pusat bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di
Sumatera Selatan, karena masalah ini perlu pengkajian mendalam untuk
mengatasi terutama dari sisi anggaran yang akan digelontorkan.
"Pengkajian Sungai Musi ini perlu terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Siti Nurbaya.
Presiden Jokowi beserta rombongan yang datang langsung dari Amerika
Serikat setelah kunjungan bilateral, guna meninjau perkembangan
penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta dampak kabut asap yang
ditimbulkan di Kabupaten Ogan Ilir, dan Kayu Agung.
Jokowi selain mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat juga
meninjau rumah sakit, rumah singgah untuk pengungsian korban kabut asap,
serta memberikan bantuan terhadap korban akibat kabut asap.
Presiden dijadwalkan pada Jumat (30/10) atau Sabtu (31/10) setelah
melakukan kunjungan di Palembang, dan sejumlah kabupaten yang mengalami
kebakaran hutan dan lahan akan melanjutkan perjalanan ke Jambi dan
Kalimantan.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki untuk kunjungan ke
Jambi masih melihat perkembangan kabut asap apakah menggunakan
helikopter atau tidak, sebab jika menggunakan jalan darat
Palembang-Jambi dengan jarak tempuh lima hingga enam jam amat berisiko
bagi kepala negara.
"Kalau jalan darat tidak mungkin karena memiliki risiko yang amat tinggi," kata Teten.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
