-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
 Sofyan: Presiden Jokowi ingin Bapennas diperkuat

Sofyan: Presiden Jokowi ingin Bapennas diperkuat


Sofyan: Presiden Jokowi ingin Bapennas diperkuat
Sofyan Djalil. (ANTARA/Ismar Patrizki)
Turun jabatan apa? Ini kan artinya tugas."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Sofyan Djalil menargetkan memperkuat koordinasi sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Inginnya Pak Presiden diperkuat kembali, supaya perencanaan lebih terkoordinir. Kemudian, perencanaan itu kita majukan ke depan. Itu kan seperti yang sedang disiapkan," ujarnya usai acara pelantikan dirinya menggantikan Andrinof Chaniago di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Menurut Sofyan, penguatan koordinasi pembangunan nasional dapat dilakukan dengan menyiapkan perencanaan yang matang sebelum tahun anggaran dimulai.
"Jadi, sebelum tahun anggaran dimulai, misal anggaran 2016, dari September sudah direncanakan," katanya.

Menurut Sofyan, dirinya mendapat kabar untuk dilantik sebagai Kepala Bapennas yang baru pada Selasa malam (11/8) , sehari sebelum upacara pelantikan.
Ia mengemukakan, jabatan Menteri PPN/Kepala Bapennas akan memberinya tambahan pengalaman di jajaran menteri sebagai pembantu presiden, dan tidak dianggap sebagai turun jabatan.

"Saya kan tambah pengalaman. Turun jabatan apa? Ini kan artinya tugas. Ini sudah empat kali jabatan menteri, Menkominfo, BUMN, Menko Perekonomian dan sekarang ini," ujarnya menyebutkan jabatan menteri yang pernah diembannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan Kabinet Kerja.

Presiden Jokowi hari ini merombak (reshuffle) Kabinet Kerja dengan melantik Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan mengantikan Rahmat Gobel, Darmin Nasution sebagai Menteri Kordinator Ekonomi menggantikam Sofyan Djalil, Pramono Anung sebagai Sekertaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto,

Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhi P., Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo dan Sofyan Djalil menjadi Menteri PPN/Kepala Bapennas menggantikan Andrinof Chaniago.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Sofyan, Puan, Tedjo, dan Indroyono Ajukan Anggaran Rp 2,97 T ke DPR

Sofyan, Puan, Tedjo, dan Indroyono Ajukan Anggaran Rp 2,97 T ke DPR

Maikel Jefriando - detikfinance
Sofyan, Puan, Tedjo, dan Indroyono Ajukan Anggaran Rp 2,97 T ke DPR
Jakarta -Empat Menteri Koordinator (Menko) mengajukan anggaran dengan total Rp 2,97 triliun untuk tahun depan, kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuturkan, anggaran yang dibutuhkan instansinya adalah Rp 572 miliar.

Dana ini meliputi, Rp 151 miliar untuk dukungan manajemen teknis dan pelaksanaan tugas atau rutin. Kemudian Rp 421 miliar untuk koordinasi pengembangan kebijakan, yang termasuk di dalamnya adalah program revolusi mental.

"Total yang dibutuhkan untuk tahun depan adalah sebesar Rp 572 miliar," ungkap Puan, dalam rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (‎10/6/2015)

Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi mengatakan, kebutuhan anggaran kementeriannya untuk tahun depan‎ adalah Rp 800 miliar. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,08 triliun.

Tedjo juga meminta tambahan anggaran untuk Satuan Kerja (Satker) Bakamla Rp 990,6 miliar. Di antaranya untuk‎ operasi intelijen dalam rangka operasi keamanan laut bersama, dan koordinasi penegakan hukum di wilayah perairan‎. Termasuk penambahan kapal pengawas.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengusulkan anggaran tahun depan Rp 354,2 miliar. Lebih besar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya Rp 326 miliar. Ini karenakan ada peningkatan aktivitas.

"Aktivitas untuk melakukan koordinasi sekarang sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan anggaran tambahan," kata Sofyan.

Menko Maritim Indroyono Soesilo‎ mengajukan usulan anggaran Rp 255 miliar untuk kementeriannya tahun depan. Beberapa program di bawah kemenko ini adalah untuk memberantas illegal fishing, peningkatan kawasan wisata dan lainnya.

"Kami mengusulkan bisa ada tambahan anggaran menjadi Rp 255 m‎iliar," sebutnya.(mkl/dnl)
Back To Top