-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Susi
Susi desak Pertamina NTT operasikan SPDN Tenau

Susi desak Pertamina NTT operasikan SPDN Tenau

Pewarta: 
Susi desak Pertamina NTT operasikan SPDN Tenau
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
 Saya kasih waktu satu bulan agar pihak pertamina NTT sudah mulai mengoperasikan SPN tersebut. Artinya pada 12 Juli nanti sudah beroperasi."
Kupang (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak PT. Pertamina (Persero) wilayah NTT untuk segera mengoperasikan Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) atau stasiun BBM untuk nelayan yang sudah mangkrak sejak 2012.

"Saya kasih waktu satu bulan agar pihak pertamina NTT sudah mulai mengoperasikan SPN tersebut. Artinya pada 12 Juli nanti sudah beroperasi," katanya kepada Branch Manajer Pertamina wilayah NTT Hardiyanto Tato, di Pelabuhan Pendaratan Ikan Tenau Kupang, Minggu.

Hal ini disampaikannya menanggapi keluhan dari sejumlah nelayan di Kota Kupang yang mengatakan sejak tahun 2012 SPDN tersebut sudah mangkrak dan para nelayan di Kota Kupang tidak pernah mengisi BBM dari SPDN tersebut.

Akibat hal tersebut para nelayan di kota Kupang dan sekitarnya harus membeli BBM jenis solar dengan harga Rp6 ribu padahal harga solar seharusnya hanya mencapai Rp5.500.

Menteri Susi juga langsung meminta stafnya yakni Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut DKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi untuk berkoordinasi dengan pihak PT. Pertamina wilayah NTT untuk secepatnya mengoperasikan SPDN tersebut.

"Untuk SPDN nanti biar pak Brahmantya saja yang akan berkoordinasi dengan Pak Tato Branch Manajer Pertamina NTT. Dan saya kasih waktu satu bulan," tegasnya.
Pantauan Antara, mendengar ketegasan Menteri Susi para nelayan yang hadir untuk berdialog dengan Menteri langsung berteriak karena senang.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang Abdul Wahab Sidin mengungkapkan SPDN tersebut dibangun pada 2012, namun tidak pernah berfungsi sampai saat ini.

"Kami sendiri juga tidak tahu, SPDN tersebut dibangun untuk tidak difungsikan, sehingga para nelayan harus membeli bahan bakar di tingkat eceran dengan harga yang mahal," ujarnya.

Ia mengatakan biaya operasional yang dikeluarkan nelayan jelas lebih besar untuk mendapatkan bahan bakar dari penjual eceran ketimbang mendapatkan langsung dari SPDN.

Satu kapal nelayan, lanjutnya, harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk mendapatkan bahan bakar saat hendak melaut.

"Satu kapal biasanya butuh dua drum dengan harga per drum mencapai Rp1,3 juta, jadi sekali jalan Rp2,6 juta," katanya mencontohkan.

Ia mengharapkan agar dengan kedatangan Menteri Susi tersebut semua permasalahan nelayan di NTT bisa teratasi dengan baik.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Susi minta hentikan reklamasi, ini kata Ahok

Susi minta hentikan reklamasi, ini kata Ahok

Pewarta: 
Susi minta hentikan reklamasi, ini kata Ahok
Reklamasi Teluk Jakarta. Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4/2016). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4/2016), Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. (ANTARA FOTO/Agus Suparto)
 Kita nggak bisa hentikan, bisa di-PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kita.” 

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat permintaan untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak dapat dilakukan.

“Kita nggak bisa hentikan, bisa di-PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kita,” kata Basuki di Balai Kota, Jumat (15/4) petang.

Basuki, yang biasa dipanggil Ahok, mengatakan sang menteri memberi rekomendasi seperti itu karena punya pertimbangan bahwa reklamasi sulit untuk dihentikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Ahok memberikan rekomendasi, berbeda dengan perintah.

Bila sang menteri memerintahkan untuk dihentikan, ia dapat menghentikan reklamasi karena memiliki dasar hukum.

“Saya bisa hentikan karena ada perintah ini,” kata Ahok.

Sebelumnya, Menteri Susi menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu sampai memenuhi aturan perundangan yang telah disyaratkan. 

Susi mengingatkan bahwa bila DKI ingin mereklamasi pantai, maka itu harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Setelah itu, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir di setiap daerah.

Rencananya, Susi dan Kementerian Lingkungan Hidup selaku perwakilan pemerintah pusat akan bertemu dengan Pemprov DKI untuk membahas hal tersebut.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Menko Maritim peringatkan pembenci kebijakan Susi

Menko Maritim peringatkan pembenci kebijakan Susi

Pewarta: 
Menko Maritim peringatkan pembenci kebijakan Susi
Rizal Ramli (ANTARA/Humas Menko Kemaritiman)
 Ini momentum untuk membangun industri perikanan Indonesia."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli memperingatkan berbagai pihak yang tidak suka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan kebijakannya yang selama ini bermanfaat bagi rakyat banyak.

"Kalau masih ada yang ingin menggusur Ibu Susi dari jabatan menteri, saya katakan hati-hati," kata Rizal Ramli dalam kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Menurut Rizal, langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti memang kerap kontroversial tetapi manfaatnya sangat jelas terutama bagi kemaslahatan Republik Indonesia.

 Ia mencontohkan, bila sebelumnya banyak kapal ikan asing yang menangkap secara ilegal di kawasan perairan Indonesia dan dibekingi oleh "orang kuat" di negeri ini, tetapi setelah Susi menjadi menteri maka kapal-kapal itu ditangkap dan ditenggelamkan.

Dampak dari kebijakan Susi itu, menurut dia, nelayan tradisional di berbagia daerah saat ini bisa menangkap ikan lebih banyak sehingga masyarakat juga perlu untuk lebih didorong mengonsumsi ikan lebih banyak apalagi hal tersebut penting bagi kesehatan.
Selain itu, ia mengungkapkan, karena kebijakan Menteri Susi yang menenggelamkan kapal ikan asing maka saat ini industri perikanan bahan baku dari sejumlah negara tetangga mengalami kesulitan, bahkan sampai ada yang bangkrut.

"Ini momentum untuk membangun industri perikanan Indonesia," katanya.
Ia mengemukakan, pemerintah juga membuka kesempatan bagi investor luar negeri guna membangun industri pengolahan ikan di Tanah Air.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sosok yang berani melawan mafia penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing), seperti yang telah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, demikian Rizal Ramli.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Susi dipanggil Presiden tidak bicarakan reshulffe kabinet

Susi dipanggil Presiden tidak bicarakan reshulffe kabinet

Pewarta: 
Susi dipanggil Presiden tidak bicarakan reshulffe kabinet
Menteri KKP Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
 Kami di dalam hanya dengan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara (Praktikno). Tidak ada Pak Rizal Ramli

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo tidak membicarakan perombakan (reshulffe) kabinet.

"Reshulffe tidak ada, hanya masalah kerjaan. Hanya ngomongin program kapal kita, program cold storage, program pulau terluar," kata Susi seusai bertemu Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Susi juga tidak mengetahui isu adanya perubahan posisi jabatan dengan Menteri Koordinator Maritim. "Kalau mikirin isu tidak bekerja," tegas Susi.
Dia juga membantah Menko Maritim Rizal Ramli ikut dalam pertemuannya dengan Presiden.

"Kami di dalam hanya dengan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara (Praktikno). Tidak ada Pak Rizal Ramli," kata Susi menjawab pertanyaan wartawan.
Menteri KKP ini hanya mengatakan pemanggilan dirinya oleh Presiden, selain pekerjaan, juga membicarakan rencana kunjungan ke berbagai negara.

"Terkait kunjungan ke London bulan depan untuk tanda tangan kerjasama, juga ada undangan pemerintah Skotlandia mungkin juga ada kerjasama," kata Susi.

Dia mengungkapkan bahwa pada kunjungan ke London ia akan berbicara di depan bisnis commerce terkait prestasi kemaritiman Indonesia, sedangkan di Skotlandia, kata Susi, kemungkinan ada kerjasama pelatihan budidaya ikan laut. 
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Susi tak ingin laut Indonesia senasib dengan Afrika

Susi tak ingin laut Indonesia senasib dengan Afrika

Pewarta: 
Susi tak ingin laut Indonesia senasib dengan Afrika
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Wira Suryantala)
 Tidak ada (pihak asing) yang boleh masuk Zona Ekonomi Eksklusif kita
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak ingin kondisi perairan Republik Indonesia menjadi seperti kawasan laut di benua Afrika yang terbagi-bagi atas konsesi asing.

"Saya tidak ingin laut Indonesia seperti Afrika yang konsesinya dimiliki asing," kata Susi dalam seminar kelautan yang digelar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, konsesi laut di sejumlah lokasi di Afrika terbuka sehingga sejumlah pihak termasuk dari Eropa menjadi pihak yang memegang konsesi atas kawasan lautan itu.

Keadaan itu membuat pihak di luar Afrika leluasa mengeksplorasi dan menjarah sumber daya kelautan dan perikanan serta tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di sana.
"Tidak ada (pihak asing) yang boleh masuk Zona Ekonomi Eksklusif kita," kata Susi.

Susi tidak ingin warga Indonesia hanya dapat melihat kapal besar asing membawa kekayaan sumber daya alam dari perairan Indonesia.
Susi kemudian menyatakan bakal mendata titik-titik pencemaran di sejumlah perairan Indonesia untuk dapat menyehatkan kondisi lautan di Tanah Air.
"Kami akan meminta data, titik perairan Indonesia yang banyak mengandung material sampah," kata Susi.

Susi akan meminta bantuan ke beberapa negara yang memiliki satelit seperti Norwegia untuk mengumpulkan data itu.
Selain itu, lanjutnya, meski tidak memiliki satelit, tetapi Indonesia juga berkomitmen dengan mengerahkan Satgas Illegal Fishing untuk menelusuri perairan.

"Walaupun tidak ada satelit, kita harus komitmen, kita sudah punya satgas, kita akan kerahkan mereka," ujar dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bahwa prilaku membuang sampah ke laut, termasuk sampah plastik, adalah ilegal.
Susi mengungkapkan akan melakukan kategorisasi jenis sampah perusak perairan Indonesia yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan populasi ikan di sejumlah lokasi lautan Indonesia.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top