Menko Tedjo Hadiri Pertemuan Pejabat Keamanan Internasional di Rusia
Ray Jordan - detikNews
Sumber: KBRI Moskow
Tedjo didampingi oleh Duta Besar RI di Moskow Djauhari Oratmangun, Deputi Koordinasi Politik Luar Negeri Dubes A Agus Sriyono, Asisten Deputi untuk Kerjasama Amerika dan Eropa Priyo Iswanto dan Korfungsi Politik KBRI Moskow Yul Edison. Pertemuan para petinggi urusan keamanan ini dihadiri 65 negara, termasuk 3 negara Uni Eropa, yakni Rumania, Spanyol dan Yunani serta sebagian besar negara ASEAN.
Pada pembukaan, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay Patrushev membacakan sambutan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyampaikan perlunya kerjasama internasional dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan di era modern. Putin berharap pertemuan ini dapat meningkatkan niat para peserta untuk memperluas kerjasama regional dan internasional di bidang keamanan.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB dalam sambutan yang dibacakan Under Secretary General Yury Fedotov menyampaikan kekhawatiran mengenai semakin meluasnya spektrum ancaman keamanan dan stabilitas internasional yang diakibatkan oleh terorisme, vandalisme, imigran gelap dan perdagangan manusia, konflik antar-etnis, dan penyalahgunaan internet untuk kejahatan.
Menurut Sekjen PBB, sekitar 50% aksi terorisme dan kejahatan terjadi di negara-negara yang kondisi politiknya kurang stabil. Untuk itu masyarakat dunia perlu memiliki plan of action guna pencegahan aksi terorisme dan kejahatan internasional.
Dalam kesempatan itu, Menko Tedjo Edhi Purdijatno menyampaikan pengalaman Indonesia menangani aksi ekstrimisme dan penyelundupan narkoba. Selain menerapkan sanksi hukum yang keras, pemerintah Indonesia terutama sekali melakukan pendekatan persuasif seperti program deradikalisasi, pemberdayaan masyarakat sipil, konsultasi dengan stake holders terkait, kampanye anti terorisme dan ekstrimisme, serta pelatihan dan bimbingan edukatif dan religius kepada kelompok masyarakat.
Terkait masalah narkoba, Menko Tedjo menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi pasar terbesar ketiga di dunia dengan 4,5 juta orang pengguna narkotika, 1,2 juta pengguna regular, 1 juta lebih kecanduan, dan 40-50 orang meninggal dunia setiap hari karena narkotika.
"Penyalahgunaan narkotika akan mengganggu masa depan bangsa dan oleh karena itu Indonesia memberikan hukuman sangat berat terhadap pengedar narkotika," ujar Tedjo seperti yang disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (27/6/2015).
Tedjo juga menyatakan dalam rangka mengatasi kejahatan terorisme, Indonesia siap meratifikasi 7 instrumen internasional terkait terorisme dan ekstrimisme serta menyambut baik pengesahan the UN Global Counter-Terrorism Strategy. Indonesia juga mendukung pembentukan the International Comprehensive Convention on International Terrorism. Selain Indonesia, beberapa delegasi lain juga menyampaikan pandangan terkait isu ekstremisme.
Delegasi Rusia menyoroti berbagai kejahatan seperti aksi terorisme, neo-fasisme, pendanaan terorisme, penguasaan senjata kimia dan pemusnah massal oleh organisasi teroris, yang menjadi ancaman serius stabilitas dan keamanan bersama.
Delegasi Tiongkok dan India menyoroti kejahatan cyber-crime sebagai sarana brain wash generasi muda. Delegasi Mesir menyampaikan pandangan bahwa terorisme dan ektremisme lebih banyak berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Sedangkan delegasi Brazil antara lain memaparkan kesiapan dalam menghadapi ancaman terorisme pada penyelenggaraan Olimpiade 2016 di Brazil.
(jor/gah)
Sumber: KBRI MoskowTedjo didampingi oleh Duta Besar RI di Moskow Djauhari Oratmangun, Deputi Koordinasi Politik Luar Negeri Dubes A Agus Sriyono, Asisten Deputi untuk Kerjasama Amerika dan Eropa Priyo Iswanto dan Korfungsi Politik KBRI Moskow Yul Edison. Pertemuan para petinggi urusan keamanan ini dihadiri 65 negara, termasuk 3 negara Uni Eropa, yakni Rumania, Spanyol dan Yunani serta sebagian besar negara ASEAN.
Pada pembukaan, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay Patrushev membacakan sambutan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyampaikan perlunya kerjasama internasional dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan di era modern. Putin berharap pertemuan ini dapat meningkatkan niat para peserta untuk memperluas kerjasama regional dan internasional di bidang keamanan.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB dalam sambutan yang dibacakan Under Secretary General Yury Fedotov menyampaikan kekhawatiran mengenai semakin meluasnya spektrum ancaman keamanan dan stabilitas internasional yang diakibatkan oleh terorisme, vandalisme, imigran gelap dan perdagangan manusia, konflik antar-etnis, dan penyalahgunaan internet untuk kejahatan.
Menurut Sekjen PBB, sekitar 50% aksi terorisme dan kejahatan terjadi di negara-negara yang kondisi politiknya kurang stabil. Untuk itu masyarakat dunia perlu memiliki plan of action guna pencegahan aksi terorisme dan kejahatan internasional.
Dalam kesempatan itu, Menko Tedjo Edhi Purdijatno menyampaikan pengalaman Indonesia menangani aksi ekstrimisme dan penyelundupan narkoba. Selain menerapkan sanksi hukum yang keras, pemerintah Indonesia terutama sekali melakukan pendekatan persuasif seperti program deradikalisasi, pemberdayaan masyarakat sipil, konsultasi dengan stake holders terkait, kampanye anti terorisme dan ekstrimisme, serta pelatihan dan bimbingan edukatif dan religius kepada kelompok masyarakat.
Terkait masalah narkoba, Menko Tedjo menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi pasar terbesar ketiga di dunia dengan 4,5 juta orang pengguna narkotika, 1,2 juta pengguna regular, 1 juta lebih kecanduan, dan 40-50 orang meninggal dunia setiap hari karena narkotika.
"Penyalahgunaan narkotika akan mengganggu masa depan bangsa dan oleh karena itu Indonesia memberikan hukuman sangat berat terhadap pengedar narkotika," ujar Tedjo seperti yang disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (27/6/2015).
Tedjo juga menyatakan dalam rangka mengatasi kejahatan terorisme, Indonesia siap meratifikasi 7 instrumen internasional terkait terorisme dan ekstrimisme serta menyambut baik pengesahan the UN Global Counter-Terrorism Strategy. Indonesia juga mendukung pembentukan the International Comprehensive Convention on International Terrorism. Selain Indonesia, beberapa delegasi lain juga menyampaikan pandangan terkait isu ekstremisme.
Delegasi Rusia menyoroti berbagai kejahatan seperti aksi terorisme, neo-fasisme, pendanaan terorisme, penguasaan senjata kimia dan pemusnah massal oleh organisasi teroris, yang menjadi ancaman serius stabilitas dan keamanan bersama.
Delegasi Tiongkok dan India menyoroti kejahatan cyber-crime sebagai sarana brain wash generasi muda. Delegasi Mesir menyampaikan pandangan bahwa terorisme dan ektremisme lebih banyak berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Sedangkan delegasi Brazil antara lain memaparkan kesiapan dalam menghadapi ancaman terorisme pada penyelenggaraan Olimpiade 2016 di Brazil.
(jor/gah)
