-->
Motivasi Menulis
Bisnis Online
Home » Penelusuran Wagub DKI
Wagub DKI: penghapusan 3 in 1 beri dampak positif

Wagub DKI: penghapusan 3 in 1 beri dampak positif

Pewarta: 
Wagub DKI: penghapusan 3 in 1 beri dampak positif
Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (16/5/2016).(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan penghapusan kebijakan 3 in 1 dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemacetan lalu lintas.

"Saya mendukung penghapusan 3 in 1 itu. Pasti ada dampak positif yang bisa didapat dari penghapusan kebijakan itu," kata Djarot di Jakarta, Kamis. 
Mantan Wali Kota Blitar itu mengakui penghapusan 3 in 1 memang dapat membuat arus lalu lintas lebih macet. Akan tetapi, di sisi lain juga dapat memberikan dampak yang positif.

"Kalau lalu lintas yang jadi lebih macet itu pasti. Tapi, ada sisi positifnya, yaitu diharapkan warga yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi mau beralih ke transportasi umum," ujar Djarot. 

Dia menuturkan apabila kebijakan 3 in 1 tetap diberlakukan, orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi tidak akan mau beralih ke kendaraan umum.

Seiring dengan penghapusan kebijakan 3-in-1, Wagub mengatakan pemprov tengah menyiapkan kebijakan penggantinya, yaitu sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Jadi, kalau bisa, tahun ini kebijakan 3-in-1 dihapus, tahun ini juga sistem ERP mulai diterapkan. Sehingga, masalah kemacetan arus lalu lintas di Kota Jakarta bisa segera teratasi," ungkap Djarot. 

Pemprov DKI Jakarta telah resmi menghapus kebijakan 3 in 1 di jalan-jalan protokol di wilayah ibu kota. Untuk selanjutnya, sistem ERP diberlakukan ruas-ruas jalan protokol.

Akan tetapi, sambil menunggu pematangan sekaligus kesiapan penerapan sistem ERP di lapangan, Pemprov DKI akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil genap terlebih dahulu. 

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wagub DKI: Kalijodo dikembalikan ke jalur hijau

Wagub DKI: Kalijodo dikembalikan ke jalur hijau

Pewarta: 
Wagub DKI: Kalijodo dikembalikan ke jalur hijau
Rencana Penataan Kawasan Kalijodo Foto udara hasil 'screenshot' kawasan Kalijodo di Jakarta, Jumat (12/2). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata kawasan Kalijodo untuk di bangun taman kota atau Ruang Terbuka Hijau serta Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/16)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembalikan fungsi kawasan Kalijodo sebagai jalur hijau.

"Kita tahu semua di Kalijodo ada tiga yang menonjol di samping prostitusi. Ada kriminalitas, narkoba, terus perjudian. Sekalian akan kita ubah fungsinya kembali menjadi jalur hijau," kata Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pemprov mengedapkan upaya persuasif melalui sosialisasi antara lain dengan pendirian posko di Kalijodo.

"Bagi mereka yang mau alih profesi, kita akan fasilitasi siapa pun itu. Kalau perlu mengikutkan, kita ikutkan, kita punya pelatihan-pelatihan di Disnaker," katanya.

Ia menyebutkan setelah melakukan survei di Kalijodo, ia menemukan bahwa sebagian besar penghuni kawasan itu bukan warga DKI Jakarta.

"Saya tanya kepada mereka, mereka dari daerah Jabar, Banten, Jatim, Jateng," katanya.

Kepada bukan warga DKI, ujarnya, pemprov tidak akan memberikan uang kerohiman kepada mereka.

"Kita akan fasilitasi untuk alih profesi bagi yang warga DKI, kalau bukan warga DKI ya enggak dong," katanya.

Warga yang ingin alih profesi akan difasilitasi, misalnya dengan menperoleh pelatihan keterampilan mengelola salon kecantikan, menjahit dan lainnya.

"Kita juga akan kerja sama dengan banyak perusahaan swasta untuk penempatan mereka yang sudah terlatih," katanya.

Sementara untuk warga yang bukan dari DKI Jakarta akan dikembalikan ke daerah asal.

Wagub DKI, Minggu, berada di Bandara Halim Perdanakusuma untuk terbang ke Sulawesi Utara.

"Ini ke Sulut untuk bersama-sama menghadiri sertijabnya Pak Olly Dondokambey, kemudian kami lanjut konsolidasi partai di Sulut untuk rakorda," katanya.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Wagub DKI: sudah saatnya Jakarta olah air limbah

Wagub DKI: sudah saatnya Jakarta olah air limbah


Pewarta:
Wagub DKI: sudah saatnya Jakarta olah air limbah
Penurunan Produksi Air Petugas melakukan perawatan rutin di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cilandak PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), Jakarta Selatan, Rabu (7/10). (ANTARA FOTO/Reno Esnir) 
 
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai sudah saatnya Kota Jakarta dapat mengolah air limbah menjadi air bersih untuk menambah pasokan air baku di wilayah ibu kota.

"Maka dari itu, rencana penggabungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya dengan PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya harus secepat mungkin direalisasikan," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, apabila dilihat dari fokus penanganan usahanya, PDAM dan PD PAL Jaya memang berbeda. Namun, dengan teknologi yang sudah ada, tidak menutup kemungkinan kedua Badan Usaham Milik Daerah itu dapat disatukan.
"PDAM itu fokusnya air minum, sedangkan PD PAL urusannya dengan air limbah. Memang beda. Tapi kalau dilihat dari teknologinya, bisa saja keduanya dijadikan satu, sehingga bisa mengolah air limbah menjadi air bersih bersama-sama," ujar Djarot.
Dia menuturkan apabila PDAM dan PD PAL Jaya dapat bekerja sama dan bersinergi dalam mengolah air limbah atau air sungai menjadi air bersih, maka pencemaran lingkungan tidak akan terjadi.

"Selain itu, untuk memperoleh air baku yang bagus, maka limbah harus diolah dengan baik supaya lingkungan tidak tercemar. Jadi, penggabungan kedua Badan Usaha Milik Daerah itu memang sudah harus dilakukan," tutur Djarot.
Sementara itu, terkait aturan hukum yang belum ada, mantan Wali Kota Blitar itu mengungkapkan hal tersebut merupakan masalah teknis yang memang masih harus dibahas lebih lanjut.

"Idealnya, menurut saya, payaung hukum yang tepat untuk menaungi penggabungan kedua BUMD itu adalah peraturan daerah (perda). Makanya, masalah payung hukum itu akan kita kaji lagi secara detail," kata Wagub.

Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Wagub DKI minta buruh tak rusak fasilitas umum

Wagub DKI minta buruh tak rusak fasilitas umum


Pewarta:
Wagub DKI minta buruh tak rusak fasilitas umum
Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Kalau ada buruh atau pekerja yang melakukan pengrusakan fasilitas umum, sebaiknya langsung difoto saja, lalu kami akan langsung membawanya ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum pidana
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghimbau buruh yang berunjuk rasa hari ini untuk tidak anarkistis dengan merusak fasilitas umum.

"Silakan saja kalau mau melakukan demo, itu memang haknya. Tapi saya minta demonya yang tertib, jangan merusak fasilitas umum atau publik," kata Djarot di Jakarta, Selasa.
Dia mengancama memidanakan buruh yang anarkistis atau merusak fasilitas umum.

"Kalau ada buruh atau pekerja yang melakukan pengrusakan fasilitas umum, sebaiknya langsung difoto saja, lalu kami akan langsung membawanya ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum pidana," ujar Djarot.
Dia juga menghimbau buruh selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Intinya, kalau berdemo harus tertib. Jangan bertindak sesuka hati. Selalu jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan, seperti di jalan-jalan atau di taman yang ada di sepanjang jalan," tutur Djarot.
Dia juga menghimbau buruh tidak menggunakan lajur jalan sembarangan yang dapat menyebabkan kendaraan bermotor tidak bisa jalan.

"Jangan seperti itu. Jangan sampai melakukan aksi kerusuhan selama berdemo," tutup Djarot.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Back To Top