Kendari (ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengajak kepala daerah untuk bersama-sama membangun wawasan kebangsaan di daerah masing-masing.
"Selama 18 tahun berdemokrasi di era reformasi, sudah banyak keberhasilan yang diraih, tetapi melalui berbagai penelitian menunjukan bahwa persaudaraan kebangsaan, roh kebangsaan sedikit mulai memudar," kata Zulkifli di hadapan para kepala daerah se Sultra, di Kendari Kamis.
Zulkifli Hasan ajak kepala daerah bangun wawasan kebangsaan
Kendari (ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengajak kepala daerah untuk bersama-sama membangun wawasan kebangsaan di daerah masing-masing.
"Selama 18 tahun berdemokrasi di era reformasi, sudah banyak keberhasilan yang diraih, tetapi melalui berbagai penelitian menunjukan bahwa persaudaraan kebangsaan, roh kebangsaan sedikit mulai memudar," kata Zulkifli di hadapan para kepala daerah se Sultra, di Kendari Kamis.
"Selama 18 tahun berdemokrasi di era reformasi, sudah banyak keberhasilan yang diraih, tetapi melalui berbagai penelitian menunjukan bahwa persaudaraan kebangsaan, roh kebangsaan sedikit mulai memudar," kata Zulkifli di hadapan para kepala daerah se Sultra, di Kendari Kamis.
Ia mengatakan, salah satu penyebabnya karena sudah tidak ada lagi lembaga khususnya yang menangani pembangunan karakter kebangsaan.
"Dahulu ada lembaga yang bertugas membangun katakter bangsa seperti BP7 dengan progran penatatan P4. Tetapi sekarang sudah tidak ada hanya dibebankan tugas tambahan MPR," katanya.
Menurut Zilkifli, sekarang kalau berkunjung ke daerah diskusi ke kabupaten kota untuk mengajak bupati sodialisasi empat pilar tidak direspon baik oleh kepala daerah.
"Alasan bupati karena itu bukan tugasnya, kemudian tidak ada anggaran untuk bangun wawaan kebangsaan. Tetapi kondisi itu juga terjadi di pusat yang tidak menyiapkan anggaran," katanya.
Zulkifli meminta kepada bupati wali kota dan gubernur agar pembangunan wawasan kebangsaan itu menjadi tugas bersama, jangan hanya dibebankan kepada MPR.
"Dahulu ada lembaga yang bertugas membangun katakter bangsa seperti BP7 dengan progran penatatan P4. Tetapi sekarang sudah tidak ada hanya dibebankan tugas tambahan MPR," katanya.
Menurut Zilkifli, sekarang kalau berkunjung ke daerah diskusi ke kabupaten kota untuk mengajak bupati sodialisasi empat pilar tidak direspon baik oleh kepala daerah.
"Alasan bupati karena itu bukan tugasnya, kemudian tidak ada anggaran untuk bangun wawaan kebangsaan. Tetapi kondisi itu juga terjadi di pusat yang tidak menyiapkan anggaran," katanya.
Zulkifli meminta kepada bupati wali kota dan gubernur agar pembangunan wawasan kebangsaan itu menjadi tugas bersama, jangan hanya dibebankan kepada MPR.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016
