Usia "KPK" Singapura 57 tahun, di RI justru dibatasi 12 tahun

Usia "KPK" Singapura 57 tahun, di RI justru dibatasi 12 tahun

Terakata

10:43:00 PM

0 komentar

Pewarta: Destyan Hendri Sujarwoko

Bibit Samad Rianto (FOTO ANTARA)

 Biarkan KPK punya penuntutan dan belum waktunya semua diserahkan ke Kejaksaan

Kediri, Jawa Tengah (ANTARA News) - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mengkritik rencana lembaga legislatif merevisi UU KPK dengan salah satunya membatasi usia KPK hanya 12 tahun, padahal lembaga serupa di Singapura sejak 57 tahun silam tetap berdiri mengawal negeri mini nan modern yang menjadi salah satu negeri paling bersih dari korupsi di dunia.

"Revisi UU KPK boleh, tapi yang direvisi jangan yang aneh-aneh. Revisi harus untuk penguatan, jangan untuk pelemahan," kata Bibit saat menghadiri kegiatan di Kediri, Sabtu.
Bibit menyoroti beberapa item yang dinilai justru melemahkan seperti soal izin penyadapan, pembatasan masa usia KPK 12 tahun, sampai KPK yang dapat keluarkan SP3.

Ia menunjuk Singapura yang memiliki lembaga pemberantasan korupsi sejak 57 tahun lalu dan berdiri sampai sekarang. 

Bibit menilai pembatas usia KPK hanya 12 tahun adalah sangat melemahkan KPK. 
Menurut dia, walaupun polisi dan jaksa belum baik, KPK harus jalan terus.
"Biarkan KPK punya penuntutan dan belum waktunya semua diserahkan ke Kejaksaan," tegas Bibit.

Menurut dia, KPK membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk memberantas korupsi karena KPK tidak akan bisa sendirian melawan korupsi tanpa keterlibatan dari kepolisian, jaksa, hakim, termasuk masyarakat luas.

"Masyarakat juga harus digerakkan melawan korupsi, tidak mungkin KPK sendirian lawan korupsi, adanya polisi, jaksa, hakim tidak akan cukup, tapi masyarakat digerakkan," ujarnya.

Bibit lalu meminta para pemimpin baru KPK lebih solid dengan jangan mau dipecah belah oleh siapa pun dan tetap melawan korupsi dengan mencegah dan sekaligus menindaknya.

Dia meminta KPK terus intensif melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Operasi tangkap tangan teruskan jangan dihambat, tangani akar masalahnya, tidak sekedar tangkapi orang, tapi harus diselesaikan," tegasnya.
Bibit optimistis para pemimpin baru KPK akan memegang komitmen dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Lima pemimpin baru KPK telah dilantik di Istana Negara. Kelimanya adalah Basaria Panjaitan, Alexander Marwarta, Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Tak Gabung TPP, Lembong: Bakal Banyak Pabrik Tutup di RI

Tak Gabung TPP, Lembong: Bakal Banyak Pabrik Tutup di RI

Terakata

12:12:00 PM

0 komentar

Dewi Rachmat Kusuma - detikfinance

Jakarta -Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Walau masih banyak pro dan kontra atas rencana ini, namun Indonesia dianggap tidak punya pilihan. Tak masuk TPP akan banyak pabrik tutup dan investor lari ke negara lain.

Hal tersebut seperti diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong, di acara Indonesia Economic Outlook 2016, 'A Maritime Nexus Silk Road Synergy Entering the TPP Era', di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

"Terus terang, kemarin dalam rapat kabinet, secara jelas, blak-blakan, dan keras, pertama kita nggak punya pilihan," kata Lembong.
Lembong mengungkapkan, seperti Vietnam yang baru saja selesai negosiasi kerja sama dengan Eropa. Apalagi Vietnam sudah menjadi anggota TPP. Kondisi ini kata Lembong, akan membuat makin banyak pabrik di Indonesia tutup dan pindah ke Vietnam.

"Vietnam sudah gabung TPP, makin banyak cerita pabrik di Indonesia banyak tutup dan pindah ke Vietnam. Sebentar lagi kita akan kalah tarif dengan Vietnam 10-15%. Kita dianggap negara miskin, PDB kita di bawah US$ 4.000, dengan Vietnam ekspor kita sudah kalah 10-15%, apalagi kalau Vietnam punya akses bebas ke Eropa dan Amerika Serikat. Jadi kita akan ditinggal (investor), percaya deh," ungkap Lembong.

Ia menambahkan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia akan masuk jadi anggota TPP merupakan bentuk percaya diri pemerintah.

"Gabung TPP, kita menuju first class. Indonesia sanggup, kasarnya Vietnam saja bisa masak kita nggak bisa. Peru? Itu negara kaya apa coba? Masak Peru saja bisa kita nggak bisa," katanya.
Lembong menegaskan kembali, kalau Indonesia tidak segera bergabung dalam TPP, maka Indonesia akan jadi negara tertinggal.

"Kalau kita tidak gabung kita akan ditinggal, kedua sebetulnya kita punya banyak unggulan dan jagoan, seharusnya kita percaya diri. Memang ekonomi kita slowdown tapi 4,7% itu salah satu ekonomi tertinggi di dunia, mereka malah kontraksi, ada yang minus 3%, minus 5%, jadi kita tergolong tinggi, jadi cukup keunggulan untuk bisa bersaing," tutup Lembong.

(rrd/hen)