M Iqbal - detikNews
"Pengajuan calon kapolri merupakan tahapan yang disesuaikan dengan UU Kepolisian dalam konteks hak prerogatif presiden. Cuma masalahnya hak prerogatif ini tidak sama dengan presiden menunjuk pembantu presiden," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat berbincang, Rabu (28/1/2015) malam.
Taufik menerangkan, Presiden atas masukan Kompolnas akan meminta persetujuan DPR melalui surat resmi kepada pimpinan DPR agar memproses calon Kapolri yang akan diajukan. Selanjutnya DPR melalui komisi III akan 'menguji' calon tersebut.
"Pertimbangan itu antara lain (menguji) kompetensi, komitmen, rekam jejak, visi misi, dan integritas calon kapolri. Jadi DPR ingin tahu bagaimana rekam jejak calon pucuk pimpinan Kapolri tersebut," ucap Sekjen PAN itu.
Uji kelayakan itu dimulai komisi III dengan mengunjungi rumah calon Kapolri bersangkutan kemudian digelar uji kepatutan dan kelayakan di hadapan anggota komisi III. Selanjutnya diambil kesepakatan menyetujui atau tidak.
"Kesimpulan dari raker komisi III akan meminta persetujuan DPR secara institusi dalam hal ini paripurna DPR. Setelah itu DPR memberikan persetujuan (menerima atau menolak)," ujarnya.
Terkait langkah yang akan diambil Presiden Jokowi saat ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif presiden. Yang pasti DPR sudah menjalankan tugasnya menindaklanjuti permintaan presiden agar memberi persetujuan dari DPR.
"Masalah dilantik dan tidak, secara prosedur dan mekanisme kaitan satu rangkaian prosesnya, tentu kami kembalikan pada hak prerogatif presiden," kata Taufik.
(bal/fdn)
Foto: Komjen Budi Gunawan usai disetujui dalam paripurna DPR (Lamhot/detikFoto)
Jakarta - Tim independen mengusulkan agar Presiden Joko Widodo tak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika jenderal bintang tiga yang berstatus tersangka itu batal dilantik, maka Jokowi mengajukan nama baru sebagai pengganti ke DPR. Bagaimana prosesnya?"Pengajuan calon kapolri merupakan tahapan yang disesuaikan dengan UU Kepolisian dalam konteks hak prerogatif presiden. Cuma masalahnya hak prerogatif ini tidak sama dengan presiden menunjuk pembantu presiden," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat berbincang, Rabu (28/1/2015) malam.
Taufik menerangkan, Presiden atas masukan Kompolnas akan meminta persetujuan DPR melalui surat resmi kepada pimpinan DPR agar memproses calon Kapolri yang akan diajukan. Selanjutnya DPR melalui komisi III akan 'menguji' calon tersebut.
"Pertimbangan itu antara lain (menguji) kompetensi, komitmen, rekam jejak, visi misi, dan integritas calon kapolri. Jadi DPR ingin tahu bagaimana rekam jejak calon pucuk pimpinan Kapolri tersebut," ucap Sekjen PAN itu.
Uji kelayakan itu dimulai komisi III dengan mengunjungi rumah calon Kapolri bersangkutan kemudian digelar uji kepatutan dan kelayakan di hadapan anggota komisi III. Selanjutnya diambil kesepakatan menyetujui atau tidak.
"Kesimpulan dari raker komisi III akan meminta persetujuan DPR secara institusi dalam hal ini paripurna DPR. Setelah itu DPR memberikan persetujuan (menerima atau menolak)," ujarnya.
Terkait langkah yang akan diambil Presiden Jokowi saat ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif presiden. Yang pasti DPR sudah menjalankan tugasnya menindaklanjuti permintaan presiden agar memberi persetujuan dari DPR.
"Masalah dilantik dan tidak, secara prosedur dan mekanisme kaitan satu rangkaian prosesnya, tentu kami kembalikan pada hak prerogatif presiden," kata Taufik.
(bal/fdn)
Labels:
DPR
Thanks for reading Jika Jokowi Tak Lantik BG, DPR Proses Kembali Calon Kapolri Baru. Please share...!
0 Komentar untuk "Jika Jokowi Tak Lantik BG, DPR Proses Kembali Calon Kapolri Baru"